Indonesia Ajak China Garap PLTS 100 GW, Siapa Tanggung Biaya Rp 1.326 Triliun?
Indonesia mengajak perusahaan-perusahaan China untuk berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt (GW).
Namun, ambisi Presiden Prabowo Subianto tersebut membutuhkan pendanaan sangat besar, yakni sekitar 73 miliar dollar AS atau setara Rp 1.326 triliun.
Berdasarkan penelitian Centre of Economic and Law Studies (Celios) yang dirilis pada Senin (9/11/2026), kebutuhan dana tersebut menjadi salah satu tantangan utama dalam merealisasikan proyek PLTS 100 GW.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan ajakan investasi kepada China dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan China Wang Wentao di Shanghai, Jumat (17/7/2026) malam.
Baca Juga: Prabowo Ungkap Alasan Gibran Mundur, Singgung Syarat Pendidikan
Dilansir Antara, Sabtu (18/7/2026), Airlangga mengatakan, investasi China diperlukan untuk mendukung pengembangan energi bersih sekaligus memperkuat industri panel surya di Indonesia.
Pemerintah juga mengapresiasi keterlibatan China dalam pembangunan PLTS Terapung Cirata yang dinilai menjadi bukti potensi kerja sama kedua negara di sektor energi terbarukan.
Menurut Airlangga, industri panel surya yang sudah beroperasi di Indonesia masih dapat diperkuat dan diperluas.
Langkah tersebut diharapkan mampu membangun rantai pasok industri energi surya dalam negeri yang lebih lengkap dan terintegrasi.
Program PLTS 100 GW merupakan salah satu inisiatif Prabowo untuk mendukung transisi energi sekaligus hilirisasi industri.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pembangunan proyek tersebut rampung pada 2029.
Pendanaan Rp 1.326 Triliun Jadi Tantangan
Tahap pertama program tersebut mencakup pembangunan 14 PLTS dengan total kapasitas yang direncanakan mencapai 5,3 GW.
Namun, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, ketersediaan pendanaan menjadi hambatan terbesar dalam merealisasikan target tersebut.
Menurut Bhima, China memang memiliki kemampuan memasok panel surya dan teknologi yang dibutuhkan Indonesia.
Akan tetapi, investasi dari China diperkirakan tidak cukup untuk membiayai keseluruhan proyek.
“China bisa menjual panel-panel tersebut kepada kita. Namun, mereka tidak akan membiayai keseluruhan program ini. 73 miliar dollar AS adalah jumlah yang sangat besar, dan dana dari Tiongkok hanya mencakup sebagian kecil darinya,” ujar Bhima kepada South China Morning Post.
Dalam laporannya, Celios menyarankan pemerintah menjajaki sumber pendanaan dari New Development Bank (NDB), bank pembangunan yang didukung negara-negara berkembang anggota BRICS.
Selain mencari sumber pembiayaan, pemerintah dinilai perlu menyiapkan mekanisme pengadaan proyek secara terperinci.
Kepastian tersebut diperlukan agar investor memiliki gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan dan pembagian tanggung jawab dalam proyek.
Bhima juga menyoroti ketidakpastian regulasi yang masih menjadi persoalan.
Salah satunya adalah belum adanya skema tarif pembelian listrik energi terbarukan yang dijamin pemerintah.
Selain itu, pembahasan undang-undang energi terbarukan disebut berulang kali mengalami penundaan.
Baca Juga: Saham Nvidia Anjlok 4,3 Persen Usai Jensen Huang Mundur sebagai CEO
Kapasitas Industri Panel Surya RI Masih Terbatas
Tantangan lainnya adalah kemampuan industri panel surya dalam negeri yang belum memadai untuk mendukung proyek berskala besar.
Data Celios yang dikutip South China Morning Post menunjukkan, kapasitas produksi panel surya Indonesia saat ini hanya sekitar 1,6 GW hingga 3 GW per tahun.
Kondisi tersebut membuat Indonesia masih bergantung pada peralatan dan teknologi dari China, meskipun pemerintah berupaya mengembangkan industri manufaktur energi hijau di dalam negeri.
Kepala Danantara Rosan Roeslani sebelumnya mengatakan pada 26 Oktober 2026 bahwa dua perusahaan China telah menunjukkan minat terhadap proyek PLTS di Indonesia.
Namun, Rosan tidak mengungkapkan identitas kedua perusahaan tersebut maupun nilai investasi yang ditawarkan.
Di sisi lain, Prabowo ingin memastikan kerja sama investasi dengan China memberikan manfaat lebih besar bagi Indonesia.
Manfaat tersebut diharapkan tidak hanya berupa pembangunan infrastruktur, tetapi juga penguasaan industri dan teknologi di dalam negeri.
Bhima menilai, negosiasi pemerintah dengan investor China selama ini masih menghadapi persoalan transparansi dan koordinasi.
Ia mencontohkan proyek baterai Titan yang melibatkan perusahaan China, Zhejiang Huayou Cobalt, dan perusahaan tambang milik negara, PT Aneka Tambang (Antam).
Proyek tersebut semula dijadwalkan memulai pembangunan pada Oktober 2025.
Namun, pada Januari 2026, Kementerian ESDM mengakui bahwa pembahasan proyek membutuhkan waktu lebih lama dari perkiraan.
Kedua perusahaan kemudian menandatangani perjanjian kerangka kerja.
Meski demikian, sejumlah hal, termasuk kepemilikan proyek dan ketentuan lainnya, masih dalam tahap pembahasan.
