Februari 7, 2026

RI Dikibulin Pengusaha CPO Bertahun-tahun, Purbaya Pegang Buktinya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya dugaan manipulasi data ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia yang telah merugikan negara selama bertahun-tahun, setelah jajarannya menemukan ketidaksesuaian pencatatan pengiriman ke luar negeri.

Purbaya menjelaskan, pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan mampu mendeteksi data ekspor CPO Indonesia yang tidak tercatat secara utuh, khususnya untuk pengiriman ke Amerika Serikat (AS). Dalam temuan tersebut, data ekspor hanya terekam dari Indonesia hingga pelabuhan hub di Singapura, sementara data lanjutan dari Singapura ke AS tidak tercatat secara lengkap.

Ia menyebut pola tersebut kuat mengarah pada dugaan praktik underinvoicing atau pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari harga sebenarnya.

“Rata-rata yang dilaporkan mereka setengah dari harganya yang di Amerika dan mereka ambil untungnya di perusahaan Singapura,” ujar Purbaya, Rabu (4/2/2026).

Menurut dia, selisih nilai transaksi tersebut diduga sengaja ditempatkan di perusahaan berbasis Singapura karena tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan Indonesia.

“Jadi pajaknya mungkin kecil di Singapura jadi ditaruh di situ. Jadi kita dirugikan secara signifikan,” lanjutnya.

Purbaya mengatakan, tim Indonesia National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan saat ini tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait temuan tersebut. Pemerintah juga masih menunggu kepastian apakah data lengkap dari otoritas Amerika Serikat dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Meski begitu, Purbaya optimistis Indonesia telah memiliki bukti awal yang cukup kuat, setidaknya dari data pergerakan kapal pengangkut CPO.

“Setidaknya kita punya data kapal per kapal, yang menunjukkan bahwa ada manipulasi yang cukup luar biasa,” katanya.

Ia menegaskan praktik tersebut tidak terjadi dalam waktu singkat dan telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir.

“Selama beberapa tahun kita dikibulin para pengusaha CPO maupun, kalau batu bara belum dapat, tapi utamanya CPO,” ujar Purbaya.

Sebagai tindak lanjut, ia menyebut Kementerian Keuangan telah melakukan penyelidikan terhadap sekitar 10 perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik manipulasi data ekspor CPO tersebut.