Prabowo Undang Australia dalam Investasi Proyek Hilirisasi Mineral Kritis
Presiden Prabowo Subianto mengundang Australia untuk berinvestasi dalam proyek pengembangan mineral kritis di Indonesia. Beberapa sektor yang ditawarkan antara lain hilirisasi nikel, bauksit, hingga emas.
Undangan tersebut disampaikan Prabowo saat menerima kunjungan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/2/2026). Kunjungan ini merupakan lawatan kelima Albanese ke Indonesia sejak menjabat sebagai Perdana Menteri Australia.
Sebelumnya, kedua negara telah melakukan pembicaraan intensif guna memperkuat kerja sama di bidang investasi dan perdagangan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan mineral kritis.
Baca Juga : Wamenkeu Baru, Siapa Itu Juda Agung?
“Saya mengundang Australia untuk berinvestasi di sektor hilirisasi mineral kritis Indonesia, termasuk pengolahan nikel, tembaga, bauksit dan emas,” kata Prabowo.
Selain mengundang investor Australia masuk ke Indonesia, Prabowo juga mendorong perusahaan nasional untuk menanamkan modal di sektor pertambangan mineral kritis di Australia. Ia menilai kerja sama dua arah ini penting untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua negara.
Prabowo menambahkan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dinilai siap untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Australia dalam pengembangan sektor mineral kritis.
“Danantara siap bekerja sama dengan para mitranya di Australia untuk menjajaki peluang co-investment dan dalam berbagai bentuk kemitraan lainnya,” tuturnya.
Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah Indonesia juga tengah menjajaki kerja sama pembelian konsentrat litium dari Australia. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pasokan bahan baku dalam pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik di dalam negeri.
Saat ini, impor litium Indonesia dari Australia mencapai sekitar 80.000 ton per tahun. Dengan rencana peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi yang lebih intensif, nilai impor litium tersebut diperkirakan akan terus meningkat.
Selama ini, litium yang diimpor dari Australia digunakan untuk memasok kebutuhan kawasan industri di Morowali, yang menjadi pusat pengembangan bahan baku baterai kendaraan listrik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah membuka peluang untuk memperluas kerja sama di sektor mineral kritis melalui perjanjian dagang Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Australia.
Meski demikian, Airlangga belum dapat memastikan apakah volume dan nilai impor litium dari Australia akan meningkat secara signifikan ke depan. Hal tersebut menurutnya akan sangat bergantung pada kapasitas produksi pabrik di dalam negeri.
“Nanti lihat, tergantung kapasitas pabriknya. Kan ada yang melakukan ekspansi. Jadi kalau khusus untuk baterai, kita punya lithium-based, kita punya [nickel]-based.”
Airlangga juga menambahkan bahwa pemerintah menargetkan kenaikan volume perdagangan hingga 100 persen dengan Australia melalui implementasi CEPA.
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia masih mencatatkan defisit neraca perdagangan dengan Australia sebesar US$5,65 miliar sepanjang 2025. Beberapa komoditas utama penyumbang defisit tersebut antara lain serealia, bahan bakar mineral, serta bijih logam, terak, dan abu.
Baca Juga : OJK Catat Kontribusi Keuangan ke RI Capai Rp 9.540T
