APBN Defisit Rp240 T dalam 3 Bulan, Purbaya Buka Suara

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Maret 2026 mencatatkan defisit yang meningkat seiring percepatan belanja pemerintah di awal tahun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Itukan defisit membesar kenapa di awal tahun karena kita mempercepat belanja pemerintah,” terang Purbaya dalam konferensi pers, Senin (6/4/2026).

Baca Juga: Purbaya Sebut Anggaran Aman, Pastikan BBM Subsidi Tak Naik

Menurut dia, percepatan belanja tersebut dilakukan agar distribusi anggaran lebih merata sepanjang tahun.

Secara rinci, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp815 triliun atau 31,4 persen dari total anggaran.

Dari jumlah tersebut, belanja pemerintah pusat mencapai Rp610,3 triliun atau 47,7 persen, sedangkan transfer ke daerah tercatat Rp204,8 triliun atau minus 1,1 persen.

“Defisit besar itu konsekuensi logis dari kebijakan kita yang mana besar anda tahu, ada beberapa sebenarnya hampir merata tapi yang menonjol ya BGN lah karena memang anggaran besar,” tutur dia.

Di sisi lain, pendapatan negara hingga Maret 2026 mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Penerimaan dari sektor perpajakan menjadi penyumbang terbesar, yakni Rp462,7 triliun atau tumbuh 14,3 persen.

Dari angka tersebut, pajak menyumbang Rp394,8 triliun atau meningkat 20,7 persen, sementara bea dan cukai tercatat Rp67,9 triliun atau mengalami penurunan 12,6 persen.

Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp112,1 triliun atau turun 3 persen, sedangkan hibah tercatat Rp100 miliar atau tumbuh 2,8 persen.

Baca Juga: Purbaya Sebut RI Ketiban Durian Runtuh, Setoran Negara Diprediksi Melesat

Purbaya menegaskan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran, terutama untuk memastikan belanja negara tetap efektif dan tepat sasaran.

“Saya akan lihat kalau belanja yang ngawur-ngawuran kan pasti ada tuh nanti kita kasih peringatan ke KL terkait dan kalau diteruskan kita bisa kasih peringatan bahwa yang ini gak saya bayar. saya bisa begitu rupanya dan sudah dilakukan di tahun 2025 kemarin,” pungkas dia.