MBG Ditiadakan Tiap Sabtu, Negara Bisa Hemat Rp4 Triliun Sebulan

Kementerian Keuangan memutuskan memangkas penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari Sabtu sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran negara.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk menajamkan belanja pemerintah agar program prioritas berjalan lebih efektif.

“MBG misalnya, yang dulunya Sabtu diberikan makan siang gratis, sekarang itu dihilangkan. Satu hari itu bisa ngirit satu triliun,” ungkap Juda, Selasa (28/4/2026).

Ia menilai langkah tersebut lebih logis karena siswa tidak perlu datang ke sekolah hanya untuk mengambil makanan pada hari libur.

Baca Juga: 167 BUMN Dibubarkan Danantara, Nasib Karyawan Dipastikan Aman

Negara Hemat Rp 4 Triliun Sebulan

Kementerian Keuangan memperkirakan penghapusan MBG pada hari Sabtu dapat menghemat hingga Rp 4 triliun dalam satu bulan.

“Empat kali dalam sebulan itu bisa mengirit atau menghemat Rp4 triliun. Setahun tentu saja sekitar Rp50 triliun kita bisa menghemat,” ujar Juda.

Selain itu, pemerintah juga memutuskan untuk meniadakan penyaluran MBG selama masa libur sekolah.

Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari refocusing atau penajaman program agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran.

“Ini adalah refocusing atau penajaman. Kita tetap melakukan program-program prioritas yang ada dengan lebih berkualitas dan lebih tajam,” lanjut dia.

Baca Juga: Pemerintah Bebaskan Bea Masuk LPG untuk Tekan Inflasi Makanan

Evaluasi SPPG

Selain pemangkasan distribusi MBG, pemerintah juga akan mengevaluasi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar nutrisi.

Jika ditemukan SPPG yang tidak sesuai standar, operasionalnya akan dihentikan sementara.

Juda menegaskan langkah penajaman belanja ini dilakukan untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di tengah tekanan global, termasuk kenaikan harga minyak dunia.

Pemerintah juga berupaya menahan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi melalui pengendalian belanja dan optimalisasi penerimaan negara.

Upaya tersebut mencakup penguatan sistem perpajakan Coretax serta memaksimalkan potensi penerimaan dari komoditas seperti batu bara dan minyak sawit mentah (CPO).