Harga Bensin Mencekik, Trump Turunkan “Tameng” Pajak BBM 

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara resmi menyatakan dukungannya terhadap rencana penghentian sementara pajak bensin federal sebesar 18,4 sen pada Senin (11/5/2026). Langkah ini diambil di tengah lonjakan harga bahan bakar yang membebani masyarakat AS akibat perang Iran dan terganggunya distribusi minyak global.

Mengutip Reuters, Trump mengatakan pemerintahannya siap memangkas pajak tersebut untuk membantu meringankan tekanan ekonomi warga Amerika. Namun, kebijakan itu tetap membutuhkan persetujuan Kongres melalui penerbitan undang-undang baru.

“Ya, saya akan menguranginya,” kata Trump kepada wartawan saat ditanya mengenai apakah dirinya akan menangguhkan pajak tersebut.

Baca Juga : Kementerian hingga BUMN Kompak Masuk Kopdes Merah Putih

Ketika ditanya soal durasi kebijakan itu, Trump memberikan jawaban singkat saat berada di Ruang Oval Gedung Putih.

“Sampai dirasa tepat,” ujar Trump.

Harga Bensin AS Melonjak Akibat Perang Iran

Rencana penghapusan pajak muncul ketika harga bensin di Amerika terus meningkat sejak konflik Iran pecah pada 28 Februari lalu. Penutupan efektif Selat Hormuz oleh Iran membuat distribusi minyak global terganggu, termasuk sekitar 20% pasokan minyak dunia yang biasanya melewati jalur tersebut.

Data klub motor AAA menunjukkan harga rata-rata bensin di AS kini mencapai US$4,52 per galon atau sekitar Rp78.422. Angka itu menjadi level tertinggi sejak 2022, ketika harga sempat menembus US$5,01 per galon.

Senator Partai Republik Josh Hawley juga mengajukan rancangan undang-undang untuk menghentikan pajak bensin dan diesel selama 90 hari ke depan. Pajak diesel federal sendiri saat ini berada di angka 24,4 sen.

Kongres Mulai Berbeda Pendapat

Meski mendapat dukungan dari Trump, tidak semua anggota Partai Republik sepakat dengan rencana tersebut. Pemimpin Mayoritas Senat John Thune menilai solusi utama tetap harus fokus pada pembukaan kembali Selat Hormuz, bukan sekadar menghapus pajak bensin.

“Kita akan lihat di mana posisi anggota-anggota kita nantinya,” kata Thune.

Ia juga mengingatkan bahwa pajak bahan bakar selama ini menjadi sumber pendanaan utama untuk proyek infrastruktur jalan di AS.

Sebelumnya, sejumlah politisi Demokrat sempat mengusulkan kebijakan serupa pada Maret lalu. Salah satunya Senator Mark Kelly dari Arizona yang mengusulkan penghentian sementara pajak bahan bakar hingga Oktober guna membantu masyarakat menghadapi kenaikan biaya hidup.

Trump Juga Siapkan Langkah Stabilkan Harga Energi

Selain rencana pemangkasan pajak, pemerintahan Trump telah menjalankan sejumlah langkah lain untuk menekan harga energi. Pemerintah diketahui meminjamkan minyak mentah dari Cadangan Minyak Strategis serta menangguhkan penerapan Jones Act agar distribusi minyak domestik lebih fleksibel.

Trump juga menanggapi isu bailout bagi maskapai penerbangan yang terpukul akibat tingginya harga bahan bakar jet. Menurutnya, industri penerbangan AS masih cukup kuat bertahan.

“Maskapai-maskapai penerbangan tidak berkinerja buruk,” kata Trump.

Pernyataan itu muncul setelah sejumlah maskapai bertarif rendah meminta bantuan dana miliaran dolar. Bahkan Spirit Airlines menghentikan operasinya sejak 2 Mei akibat melonjaknya biaya bahan bakar.

Pengamat Nilai Dampaknya Bisa Terbatas

Meski demikian, sejumlah pengamat energi menilai penghapusan pajak bensin belum tentu efektif apabila konflik Timur Tengah terus menghambat pengiriman minyak global.

Baca Juga : Gaji Kopdes Merah Putih Dipastikan Tidak Tambah Defisit

Bob McNally, pendiri Rapidan Energy Group sekaligus mantan penasihat energi Gedung Putih era George W. Bush, mengatakan dampak kebijakan tersebut bisa sangat kecil jika Selat Hormuz tetap terganggu.

“Jika pajak bensin federal ditangguhkan tetapi Selat Hormuz tetap tertutup, konsumen hampir tidak akan menyadarinya karena harga di SPBU akan terus merangkak naik,” kata McNally.

Trump sendiri mengakui bahwa kontribusi pajak federal terhadap total harga bensin sebenarnya tidak terlalu besar. Namun menurutnya, pengurangan sekecil apa pun tetap penting bagi masyarakat.

“Tapi itu tetaplah uang,” tutur Trump.