Juli 5, 2026

Arab Saudi Tangkap 130 Tersangka dalam Kasus Korupsi

Otoritas Pengawasan dan Anti-Korupsi Arab Saudi (Nazaha) menangkap 130 warga negara Arab Saudi dan ekspatriat yang diduga terlibat dalam berbagai kasus korupsi.

Penangkapan dilakukan setelah serangkaian inspeksi dan investigasi yang berlangsung sepanjang Juni 2026 sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi dan perlindungan dana publik.

Menurut laporan Saudi Gazette, Kamis (2/7/2026), Nazaha melaksanakan 1.585 inspeksi pengawasan dan menyelidiki 385 tersangka dalam operasi tersebut.

Pejabat Sejumlah Kementerian Ikut Ditangkap

Nazaha mengungkapkan bahwa para tersangka yang ditangkap berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pejabat di sejumlah kementerian pemerintah.

Mereka di antaranya berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kota dan Perumahan, serta Kementerian Urusan Islam, Dakwah, dan Bimbingan.

Para tersangka diduga terlibat dalam berbagai pelanggaran, mulai dari penyuapan hingga penyalahgunaan jabatan publik.

Sebagian dari mereka telah dibebaskan dengan jaminan sementara proses penyelidikan masih berlangsung.

Nazaha menyatakan prosedur hukum sedang diselesaikan sebelum seluruh perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Otoritas tersebut juga menegaskan komitmennya untuk terus memberantas korupsi keuangan dan administratif di Arab Saudi.

Selain itu, masyarakat diminta berperan aktif dengan melaporkan dugaan pelanggaran melalui saluran pelaporan resmi yang telah disediakan pemerintah.

Menurut Nazaha, partisipasi publik menjadi elemen penting dalam menjaga integritas dan melindungi keuangan negara.

Irak Juga Lakukan Operasi Antikorupsi

Operasi pemberantasan korupsi dalam skala besar juga terjadi di Irak.

Pemerintah Irak sebelumnya menangkap 47 pejabat dalam operasi antikorupsi yang dipimpin Perdana Menteri Ali al-Zaidi pada Minggu lalu.

Mengutip Iraqi News Agency (INA), para tersangka ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi yang melibatkan sejumlah lembaga negara.

Mereka terdiri dari anggota parlemen serta pejabat yang berasal dari Kementerian Perminyakan Irak.

Komisi Integritas Irak menyatakan penangkapan dilakukan di Baghdad setelah proses pemantauan yang berlangsung secara intensif.

Operasi tersebut digelar sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi dan menyasar sejumlah pejabat aktif maupun mantan pejabat, anggota parlemen, serta pelaku usaha.

Menurut laporan stasiun televisi Rudaw, aparat keamanan juga melakukan penggerebekan di Zona Hijau Baghdad yang menjadi pusat berbagai kantor pemerintahan dan kawasan diplomatik.

Ali al-Zaidi, yang terpilih sebagai perdana menteri pada April lalu, menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya.

Langkah tersebut dilakukan di tengah persoalan korupsi yang telah lama menjadi tantangan besar bagi Irak dan kerap gagal dituntaskan oleh pemerintahan sebelumnya.