AS-Israel Siapkan Serangan Baru ke Iran, Target Nuklir hingga Rudal

Amerika Serikat (AS) dan Israel dilaporkan tengah menyiapkan rencana serangan baru terhadap Iran yang kemungkinan dilancarkan setelah pemilihan paruh waktu AS pada November 2026.

Kedua negara juga meningkatkan latihan militer dengan menerbangkan pesawat di atas wilayah Irak untuk mempraktikkan manuver serangan.

Dilansir dari The New York Times, Rabu (21/10/2026), rencana tersebut disusun berdasarkan keterangan sejumlah pejabat AS dan sumber lain yang mengetahui pembahasan itu.

Operasi yang direncanakan disebut akan berlangsung singkat, tetapi intensif, dengan sasaran potensial mencakup infrastruktur energi, fasilitas nuklir, serta persenjataan rudal dan drone Iran.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth juga bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Israel pekan ini untuk membahas kemungkinan serangan tersebut.

Sejumlah pejabat menilai serangan tambahan dapat semakin menekan perekonomian Iran dan mendorong Teheran memberikan konsesi diplomatik setelah hampir delapan bulan konflik.

Meski demikian, Presiden AS Donald Trump belum memastikan apakah akan menyetujui rencana tersebut.

Trump Belum Putuskan Serangan Baru ke Iran

Menurut sejumlah pejabat pertahanan AS dan Israel, kedua militer hampir melancarkan serangan terhadap Iran pada awal Oktober 2026.

Namun, Trump kembali membatalkan rencana itu pada saat-saat terakhir, tidak lama sebelum operasi dimulai.

Keputusan tersebut diambil setelah kedua militer melakukan persiapan ekstensif dan menempatkan angkatan udara mereka pada tingkat kesiagaan tertinggi.

Seorang komandan yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan, persiapan militer yang berulang kali diikuti keputusan Trump untuk menunda serangan membuat situasi perencanaan berubah-ubah dari hari ke hari.

Sejumlah pejabat memperkirakan Trump baru akan mengambil keputusan setelah pemilihan paruh waktu AS.

Pada awal Oktober, Trump berjanji tidak akan menyerang Iran sebelum pemungutan suara tersebut.

AS diperkirakan baru akan menempatkan seluruh aset militernya di kawasan pada awal November, termasuk tiga kapal induk, ribuan personel Marinir, jet tempur, dan pasukan operasi khusus.

Militer AS juga cenderung melancarkan serangan pada malam hari. Durasi malam yang lebih panjang di Iran pada awal November dinilai dapat mendukung pelaksanaan operasi.

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan pemerintah AS tidak mengomentari rencana militer yang mungkin ada ataupun tidak ada.

Namun, Trump tetap mempertahankan semua opsi untuk memastikan Iran tidak memperoleh senjata nuklir.

Baca Juga: China Patroli Kepulauan Pratas, Taiwan Waspadai Beijing

Fasilitas Nuklir dan Rudal Iran Masuk Daftar Target

Militer AS dan Israel turut menyusun rencana operasi terhadap program nuklir Iran, termasuk kemungkinan menyerang Gunung Pickaxe, fasilitas nuklir yang berada jauh di bawah tanah.

Pekan lalu, Trump mengatakan sedang mempertimbangkan penggunaan bom GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) seberat sekitar 10 ton untuk menyerang lokasi tersebut.

Namun, para ahli persenjataan meragukan kemampuan bom itu untuk menghancurkan fasilitas bawah tanah yang berada di kawasan berbatu granit.

MOAB dirancang meledak di atas permukaan tanah untuk menghasilkan daya ledak luas, bukan untuk menembus jauh ke dalam tanah.

Pejabat militer juga memperingatkan bahwa bom tersebut harus dibawa menggunakan pesawat angkut MC-130 yang terbang relatif lambat sehingga rentan terhadap serangan pertahanan udara Iran.

Di sisi lain, sejumlah pejabat menyebut kilang dan infrastruktur minyak kemungkinan tidak menjadi sasaran utama karena Trump ingin mencegah kenaikan harga bensin di AS.

Washington masih menjalankan upaya diplomatik untuk menekan Teheran agar memenuhi tuntutan terkait program nuklir dan kendali atas Selat Hormuz.

Ancaman kembalinya perang juga digunakan negosiator AS sebagai alat tawar dalam perundingan. Namun, negosiator Iran sejauh ini belum bersedia memberikan konsesi terkait program nuklir dan ingin menunda pembahasan masalah tersebut hingga tahap berikutnya.

Sejumlah perencana AS meyakini kampanye militer intensif selama tiga hari dapat menimbulkan kerusakan ekonomi yang cukup besar untuk mengubah sikap Iran.

Meski demikian, sejumlah pejabat Barat menilai pemerintah Iran masih mampu bertahan menghadapi tekanan ekonomi. Dana Stroul, mantan pejabat tinggi kebijakan Timur Tengah di Pentagon pada masa pemerintahan Joe Biden, mengatakan kampanye militer konvensional, sanksi ekonomi, dan blokade laut AS belum berhasil membawa pemerintah Iran kembali ke meja perundingan.

Baca Juga: Jelang Pemilu Sela AS, Kabinet Trump Dilanda Konflik Internal

Iran Siapkan Balasan, Pemilu Israel Bisa Pengaruhi Rencana

Pemerintah Iran menyatakan telah mengetahui rencana militer AS dan sedang menyiapkan sasaran serta taktik baru untuk menghadapi kemungkinan serangan berikutnya.

Pejabat Iran memperingatkan bahwa serangan balasan tidak akan terbatas pada kapal komersial dan infrastruktur energi di kawasan.

Iran juga mengancam akan menyasar pusat data dan kabel internet bawah laut.

Mahdi Mohammadi, penasihat senior bagi negosiator Iran Jenderal Mohammad Bagher Ghalibaf, mengatakan melalui media sosial pekan ini bahwa anggapan AS dapat mengakhiri serangan baru terhadap Iran dalam 72 jam merupakan sebuah fantasi.

“Serangan kami akan lebih ganas, kreatif, dan berbeda,” kata Mohammadi.

Ia menambahkan bahwa Iran telah menyiapkan rencana dengan matang.

Sementara itu, Peiman Salehi, analis politik di Teheran, mengatakan Iran dapat membalas serangan terhadap Gunung Pickaxe dengan menyasar kilang minyak utama di Arab Saudi, termasuk fasilitas milik Aramco.

Rencana serangan gabungan AS-Israel juga berpotensi dipengaruhi pemilihan umum Israel yang dijadwalkan pada 27 Oktober 2026.

Jika Netanyahu kalah, ia akan berstatus sebagai perdana menteri sementara. Sejumlah pakar menilai kondisi tersebut dapat menyulitkannya untuk memulai perang baru.

Namun, sebagian analis menilai Netanyahu bisa memanfaatkan ancaman serangan gabungan AS-Israel untuk menekan lawan politiknya agar bergabung dalam pemerintahan persatuan nasional.

Langkah tersebut berpotensi memperpanjang masa kekuasaannya.