AS Paksa Irak Putus Aliran Dolar ke Iran, Ini Imbalannya

Pemerintah Irak menyetujui tuntutan Amerika Serikat (AS) untuk memperketat pengawasan terhadap aliran dolar AS agar tidak lagi mengalir ke Iran maupun kelompok milisi yang didukung Teheran. Sebagai imbalannya, pemerintahan Presiden Donald Trump mencabut penangguhan pengiriman uang tunai ke Baghdad yang sebelumnya diberlakukan selama empat bulan.

Sebelumnya, Departemen Keuangan AS menghentikan pengiriman uang kertas dolar ke Irak pada akhir Februari, bertepatan dengan pecahnya perang Iran. Kebijakan tersebut membuat pemerintahan Perdana Menteri Ali Al Zaidi kehilangan akses terhadap pasokan uang tunai yang berasal dari pendapatan ekspor minyak Irak dan disimpan di Federal Reserve Bank of New York.

Tekanan terhadap Baghdad semakin meningkat karena ekspor minyak Irak turut terdampak akibat konflik tersebut.

Baca Juga : Trump Klaim Gencatan Senjata AS-Iran Telah Berakhir

Mengutip The Wall Street Journal, Rabu (8/7/2026), Washington memanfaatkan situasi itu untuk mendorong Irak mengurangi hubungan dengan Teheran. Selama ini, Irak dituduh menjadi salah satu jalur yang dimanfaatkan Iran untuk memperoleh dolar AS dan menghindari sanksi Amerika.

Menurut para pejabat, Federal Reserve atas instruksi Departemen Keuangan AS sempat membatalkan sedikitnya dua pengiriman uang tunai ke Irak, termasuk satu pengiriman senilai sekitar US$500 juta atau sekitar Rp9 triliun.

Namun, pengiriman dolar kembali dilakukan pada akhir bulan lalu menggunakan pesawat kargo yang disewa pemerintah Irak.

Sebagai syarat dimulainya kembali pengiriman tersebut, Baghdad berkomitmen mengambil langkah-langkah tambahan untuk mencegah Iran maupun kelompok-kelompok sekutunya memperoleh dolar melalui bisnis penukaran valuta asing di Irak maupun pembayaran gaji anggota milisi yang berafiliasi dengan Teheran.

Seorang pejabat Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa pengiriman dolar kembali dilanjutkan setelah Irak menyetujui sistem pengamanan tambahan agar kelompok milisi tidak lagi memanfaatkan sistem keuangan negara tersebut.

Juru bicara Perdana Menteri Ali Al Zaidi, Haider al-Aboudi, membenarkan bahwa transfer keuangan kembali berjalan. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang telah disepakati pemerintah Irak untuk membatasi aliran dolar tersebut.

Trump Tekan Irak Kurangi Pengaruh Iran

Ali Al Zaidi dijadwalkan bertemu Presiden Donald Trump di Washington pada akhir bulan ini.

Zaidi terpilih sebagai perdana menteri pada Mei lalu setelah melalui proses politik yang panjang yang juga diwarnai tarik ulur kepentingan antara AS dan Iran terkait sosok pemimpin Irak.

Meski memperoleh dukungan dari Trump, Gedung Putih mensyaratkan agar Zaidi tidak melibatkan kelompok milisi pro-Iran dalam pemerintahan baru serta mengurangi pengaruh Teheran di Baghdad.

Zaidi juga telah memerintahkan kelompok-kelompok tersebut untuk melucuti senjata dan menempatkan seluruh anggotanya di bawah kendali negara.

Namun, para analis menilai tuntutan tersebut berpotensi menimbulkan risiko politik yang besar. Sejumlah perdana menteri Irak sebelumnya juga dinilai gagal membatasi pengaruh milisi yang memiliki kekuatan signifikan di parlemen.

Milisi Pro-Iran Masih Berpengaruh

Kelompok milisi Syiah di Irak berkembang setelah invasi AS pada 2003. Pada awalnya, mereka dibentuk untuk melindungi komunitas Syiah dari serangan kelompok bersenjata Sunni, kemudian turut memerangi pasukan Amerika yang dianggap sebagai pendudukan.

Iran diketahui memasok persenjataan kepada banyak kelompok tersebut. Mereka juga berperan dalam pertempuran melawan ISIS setelah kelompok itu menguasai sebagian wilayah Irak dan Suriah pada 2014.

Kini, sebagian milisi telah menjadi bagian dari struktur keamanan resmi Irak dan menerima gaji dari pemerintah. Namun, para analis menyebut masih terdapat tumpang tindih antara kelompok resmi dan kelompok bersenjata di luar kendali negara. Bahkan, sejumlah komandan diduga mengambil keuntungan melalui praktik anggota fiktif.

Victoria Taylor, mantan pejabat yang menangani kebijakan Irak di Departemen Luar Negeri AS pada era Presiden Joe Biden dan kini bergabung dengan Atlantic Council, menilai pengaruh Iran dan kelompok milisi telah merambah berbagai sektor ekonomi Irak.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menjadi tantangan ekonomi, tetapi juga persoalan politik. Karena itu, pemerintahan Trump menggabungkan tekanan finansial dengan upaya mendorong pemerintah Irak melucuti kelompok-kelompok milisi.

Peran Milisi Saat Perang Iran

Selama perang Iran berlangsung, kelompok milisi pro-Teheran melancarkan serangan terhadap Kedutaan Besar AS di Baghdad serta sejumlah fasilitas Amerika lainnya.

Mereka juga menembakkan drone dan roket ke negara-negara sekutu Washington di kawasan Teluk Persia sebagai bentuk dukungan kepada Iran. Serangan tersebut kemudian dibalas melalui operasi udara oleh militer AS.

Baca Juga : Trump Kembali Mau Beli Greenland, Denmark Menolak

Ketergantungan Irak terhadap uang tunai dolar meningkat sejak invasi AS pada 2003. Hasil penjualan minyak Irak disimpan di Federal Reserve Bank of New York, kemudian setiap tahun Washington mengirimkan uang tunai hingga sekitar US$13 miliar atau sekitar Rp235 triliun ke Baghdad untuk memenuhi kebutuhan ekonomi domestik yang masih bergantung pada transaksi tunai.

Dalam beberapa tahun terakhir, Departemen Keuangan AS juga melarang lebih dari dua lusin bank Irak melakukan transaksi dolar setelah diduga terlibat dalam pengalihan dana melalui transfer fiktif.

Selain itu, milisi disebut memanfaatkan kartu Mastercard dan Visa yang diisi dana di Irak, kemudian dibawa ke Uni Emirat Arab dan negara tetangga lainnya untuk ditarik dalam bentuk dolar. Dana tersebut selanjutnya dibawa kembali ke Irak dan ditukar menjadi dinar demi memperoleh keuntungan dari selisih kurs. Menurut Departemen Keuangan AS, praktik tersebut juga memberikan keuntungan bagi Iran.