Blokade AS Jadi Penghambat Utama Perundingan Damai Gagal
Upaya penyelenggaraan perundingan damai antara Iran dan Amerika Serikat (AS) di Islamabad, Pakistan, kini menghadapi ketidakpastian serius. Langkah Washington yang memberlakukan blokade terhadap sejumlah pelabuhan Iran, disebut menjadi penghalang utama bagi Teheran untuk kembali melanjutkan jalur diplomasi.
Pemerintah Iran menyatakan masih mempertimbangkan kemungkinan menghadiri perundingan tersebut, meskipun Pakistan sebagai mediator telah berupaya membujuk AS agar mencabut blokade tersebut.
Hingga saat ini, Iran belum memberikan kepastian kehadiran karena tekanan ekonomi dan militer yang masih berlangsung. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa proses diplomasi sulit berjalan selama AS masih dianggap melanggar kesepakatan gencatan senjata, serta membatasi aktivitas pelabuhan Iran.
Baca Juga : Jelang Akhir Gencatan, Iran Siapkan Kartu Baru!
Dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar, Araghchi menyampaikan bahwa pemerintah Iran masih menilai berbagai faktor sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Pernyataan yang lebih tegas juga datang dari Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, sebagaimana dilaporkan Reuters, Selasa (21/4/2026).
“Iran menolak perundingan di bawah ancaman,” ujar Ghalibaf melalui unggahannya di media sosial X.
Ia juga menuding Presiden AS, Donald Trump, sengaja meningkatkan tekanan terhadap Iran melalui kebijakan blokade tersebut.
Sumber keamanan Pakistan menyebutkan bahwa Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, telah menyampaikan secara langsung kepada Trump bahwa kebijakan blokade menjadi hambatan nyata bagi terciptanya dialog damai.
Meski Trump menyatakan akan mempertimbangkan penghentian blokade, situasi di lapangan justru menunjukkan peningkatan ketegangan.
Sinyal Kontradiktif dari Washington
Di sisi lain, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menilai langkah yang diambil pejabat AS menunjukkan sikap yang membingungkan dan tidak mendukung upaya perdamaian.
Menurutnya, tindakan Washington dinilai kontradiktif, karena mengajak Iran berdialog namun tetap memberlakukan tekanan melalui pembatasan pelabuhan.
“Sinyal yang tidak konstruktif dan kontradiktif dari pejabat AS membawa pesan pahit. Mereka seolah mencari penyerahan diri Iran. Bangsa Iran tidak akan tunduk pada kekerasan,” tegas Pezeshkian.
Ketegangan meningkat tajam pada Minggu (19/4/2026), ketika militer AS menembaki serta menyita sebuah kapal kargo berbendera Iran yang tengah menuju Bandar Abbas.
Pihak militer Iran mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk perompakan bersenjata. Sementara itu, pemerintah AS mengklaim kapal tersebut membawa material terlarang yang diduga memiliki potensi penggunaan militer.
Tenggat Waktu Gencatan Senjata Semakin Dekat
Gencatan senjata yang diumumkan oleh Trump pada 7 April 2026 diperkirakan akan berakhir pada Selasa malam. Dengan waktu yang semakin terbatas, Trump tetap menunjukkan optimisme untuk mencapai hasil dalam waktu singkat.
Baca Juga : Kesepakatan Baru dengan Iran, AS dinilai Lebih Unggul dari Pakta Nuklir
Namun demikian, ia juga melontarkan ancaman bahwa infrastruktur Iran dapat menjadi target serangan jika tuntutan AS tidak dipenuhi.
Sebagai respons, Iran menyatakan siap menyerang fasilitas vital seperti pembangkit listrik dan instalasi desalinasi di negara-negara Teluk apabila infrastruktur sipil mereka diserang oleh AS.
Sementara itu, pemerintah Pakistan tetap meningkatkan kewaspadaan dengan mengerahkan sekitar 20.000 personel keamanan di Islamabad sebagai langkah antisipasi apabila perundingan damai benar-benar digelar.
