Laporan Spionase Israel ke AS Picu Sorotan Lama Sekutu

Laporan mengenai dugaan peningkatan aktivitas spionase Israel terhadap Amerika Serikat (AS) kembali memunculkan perdebatan lama mengenai praktik intelijen di antara negara-negara sekutu.

Sejumlah media sebelumnya melaporkan adanya kebocoran informasi dari sumber anonim di Badan Intelijen Pertahanan AS (DIA) yang menyebut Pentagon telah menaikkan status Israel ke kategori ancaman kontraintelijen tertinggi.

Langkah tersebut disebut dilakukan karena Israel dinilai secara signifikan memperluas aktivitas pengumpulan intelijen terhadap AS.

Namun, pemerintah AS membantah laporan tersebut. Israel juga menegaskan bahwa tuduhan itu tidak benar.

Meski demikian, kabar tersebut kembali menyoroti persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun, yakni praktik saling memata-matai di antara negara-negara yang secara politik merupakan sekutu dekat.

Baca Juga: Serangan ke Iran Dibatalkan Trump, Klaim Ada Kesepakatan Besar

Ketidakpercayaan yang Sudah Lama Terjadi

Perdebatan mengenai spionase antarsekutu bukanlah hal baru.

Kasus serupa pernah mencuat di Jerman pada 2013 setelah terungkap bahwa Badan Keamanan Nasional AS (NSA) menyadap telepon seluler Kanselir Jerman saat itu, Angela Merkel.

“Memata-matai teman tidak pernah bisa diterima,” kata Merkel saat itu.

Namun tidak lama kemudian, muncul pula informasi bahwa Badan Intelijen Federal Jerman (BND) juga melakukan aktivitas pengawasan terhadap negara-negara sahabat, pemerintah asing, hingga lembaga internasional selama bertahun-tahun.

Pakar intelijen Jerman, Erich Schmidt-Eenboom, mengatakan praktik tersebut lazim terjadi bahkan di antara negara yang memiliki hubungan dekat.

Menurut dia, kondisi itu juga berlaku dalam hubungan antara AS dan Israel.

“Ada operasi-operasi Mossad berulang di Amerika Serikat dalam rangka memerangi terorisme internasional yang tidak dikoordinasikan dengan FBI. Sebaliknya, Israel selalu menjadi target menarik bagi pengawasan elektronik NSA, terutama selama berbagai perang,” katanya.

Sejumlah Kasus Spionase Israel di AS

Salah satu kasus paling terkenal adalah perkara Jonathan Pollard pada 1987.

Saat bekerja sebagai analis intelijen Angkatan Laut AS, Pollard diketahui menyerahkan informasi rahasia kepada Israel dan menerima bayaran puluhan ribu dollar AS.

Ia kemudian mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Meski demikian, sejumlah politikus Israel terus membelanya hingga akhirnya Pollard dibebaskan pada 2015 dengan berbagai syarat.

Ketika diperbolehkan pindah ke Israel pada 2020, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahkan menyambutnya secara langsung.

“Itu adalah penghinaan yang cukup besar bagi orang Amerika,” kata Schmidt-Eenboom kepada DW.

Kasus lain mencuat pada 2004 ketika analis kebijakan Pentagon, Lawrence Franklin, dinyatakan bersalah karena meneruskan informasi rahasia mengenai kebijakan AS terhadap Iran kepada pihak yang berhubungan dengan Israel melalui kelompok lobi pro-Israel, AIPAC.

Israel dan AIPAC membantah keterlibatan mereka dalam kasus tersebut.

Setelah kebocoran dokumen Edward Snowden pada 2013, isu spionase Israel terhadap AS sempat meredup.

Namun, harian Inggris The Guardian pernah melaporkan bahwa salah satu dokumen intelijen AS yang dibocorkan Snowden menempatkan Israel sebagai badan intelijen paling agresif ketiga terhadap AS.

Baca Juga: Ini Alasan Pemakaman Ali Khamenei Ditunda Lagi

AS Juga Pernah Memata-matai Sekutunya

Dokumen Snowden tidak hanya mengungkap aktivitas pengawasan massal yang dilakukan NSA terhadap masyarakat umum, tetapi juga terhadap negara-negara sekutu.

Beberapa pemimpin dunia yang disebut menjadi sasaran pengawasan antara lain Angela Merkel serta mantan Presiden Perancis Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, dan Francois Hollande.

Pada 2023, kebocoran dokumen Pentagon juga memunculkan dugaan bahwa badan intelijen AS memantau percakapan internal pemerintah Korea Selatan.

Namun kedua negara membantah tuduhan tersebut dan menyebut sebagian besar dokumen yang beredar telah dipalsukan.

Mengapa Isu Ini Kembali Sensitif?

Kontroversi terbaru muncul di tengah hubungan yang dinilai tidak sepenuhnya harmonis antara Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait perang melawan Iran.

Sejumlah pengamat menilai Washington ingin segera mengakhiri konflik, sementara Israel dianggap masih memiliki pendekatan yang berbeda terhadap jalannya perang.

Menurut berbagai laporan, Israel diduga memantau pejabat tinggi AS yang terlibat dalam negosiasi dengan Iran, termasuk Utusan Khusus AS Steve Witkoff serta sejumlah pejabat Pentagon.

Jika informasi tersebut benar, maka perubahan status ancaman kontraintelijen terhadap Israel dapat dipandang sebagai tanda munculnya krisis kepercayaan antara kedua negara.

Namun, Schmidt-Eenboom menilai hal yang lebih menarik justru alasan mengapa informasi tersebut muncul ke publik saat ini.

Ia meyakini kebocoran itu kemungkinan terjadi dengan sepengetahuan pemerintah AS sebagai bagian dari upaya meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel.

“Namun mengingat pemilu paruh waktu pada November mendatang, ia tidak bisa sampai membuat marah kelompok lobi Israel di AS, misalnya dengan memotong bantuan militer ke Israel begitu saja,” katanya.

Menurut dia, munculnya isu kontraintelijen tersebut dapat menjadi instrumen politik yang lebih mudah digunakan dibandingkan langkah-langkah yang berpotensi memicu gejolak politik domestik.

“Kini presiden AS punya kesempatan untuk menekan Israel agar menghentikan pengeboman dan menarik pasukan dari Lebanon selatan,” kata pakar intelijen itu kepada DW.