China Perluas Jejak Militer di Laos, Vietnam Mulai Waspada

China memperluas kehadiran militernya di Asia Tenggara dengan membuka fasilitas pelatihan dan logistik baru di Laos.

Fasilitas tersebut berada di Bandara Ban Keun, sebelah utara Vientiane, ibu kota Laos, dan berpotensi menjadi pijakan khusus pertama Angkatan Udara China di luar negeri.

Pusat Dukungan dan Pelatihan Bersama China-Laos di Ban Keun resmi beroperasi pada akhir September 2026, bersamaan dengan pembukaan Akademi Penerbangan Persahabatan China-Laos.

Beijing menyebut fasilitas tersebut terutama digunakan untuk melatih pilot Angkatan Udara Laos, dengan pengelolaan dan operasional yang dilakukan bersama kedua negara.

Pembukaan fasilitas itu menambah jaringan fasilitas militer luar negeri China yang hingga kini masih relatif terbatas.

China mendirikan pangkalan militer luar negeri pertamanya di Djibouti, Afrika Timur, pada 2017.

Sementara itu, proyek perluasan Pangkalan Angkatan Laut Ream di Kamboja yang didanai China resmi diresmikan pada 2025, sehingga militer China memiliki akses ke fasilitas strategis di dekat Laut China Selatan.

Laos dan Kamboja selama ini dikenal sebagai dua mitra politik terdekat China di Asia Tenggara.

Kerja sama militer Beijing dengan kedua negara tersebut juga berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

“Kedua lembaga tersebut … tidak ditujukan untuk melawan pihak ketiga mana pun dan bertujuan untuk membantu memperdalam kerja sama praktis antara kedua angkatan bersenjata serta berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan ini,” kata Kementerian Pertahanan China dalam sebuah pernyataan publik.

Baca Juga: Intelijen Jerman Jelaskan Ancaman Rusia Makin Mengkhawatirkan

Ban Keun, Pijakan Baru Militer China di Asia Tenggara?

Direktur Program Asia Tenggara di Lowy Institute Australia, Hunter Marston, mengatakan infrastruktur yang tersedia di Ban Keun memberi Beijing opsi untuk memperluas penggunaan fasilitas tersebut untuk kepentingan militer pada masa depan.

“Fokusnya mungkin memang pada latihan bersama, tetapi fasilitas ini berpotensi menjadi pangkalan yang lebih permanen. Jika Beijing memilih untuk menggunakannya sebagai pangkalan permanen, Beijing memiliki pengaruh politik yang cukup besar atas Vientiane untuk menuntut akses eksklusif di masa depan,” tambahnya.

Laos semakin bergantung pada investasi dan pembiayaan dari China dalam dua dekade terakhir.

Kondisi tersebut membuat Beijing kerap dituduh menjalankan apa yang disebut sebagai “diplomasi jebakan utang”.

Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan utang publik Laos mencapai sekitar 81 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

China juga menjadi kreditor bilateral terbesar Laos.

Pada 2020, perusahaan milik negara China, China Southern Power Grid, dilaporkan mengakuisisi 90 persen saham Electricite du Laos Transmission Company, perusahaan yang mengoperasikan sebagian besar jaringan transmisi listrik Laos.

Kehadiran militer China yang lebih permanen di Laos berpotensi menambah dimensi baru dalam persaingan strategis Beijing dan Washington di Asia Tenggara.

Amerika Serikat saat ini masih memiliki akses militer yang jauh lebih luas di kawasan Indo-Pasifik, terutama melalui aliansinya dengan Filipina, Jepang, dan Australia.

Secara historis, China belum memiliki jaringan fasilitas militer luar negeri yang sebanding dengan AS.

Namun, Ban Keun dan Ream berpotensi secara bertahap memperkecil kesenjangan tersebut dengan menyediakan lokasi tambahan bagi militer China untuk berlatih, merawat peralatan, serta menyimpan persediaan.

Vietnam Waspadai Pengaruh Beijing di Negara Tetangga

Peneliti senior di Australian Strategic Policy Institute, Euan Graham, mengatakan perkembangan tersebut terutama mengkhawatirkan bagi Vietnam.

Vietnam dan China memiliki hubungan erat, baik dalam hubungan antarpemerintah maupun ekonomi.

Namun, kedua negara tetap menjadi rival di Laut China Selatan, wilayah yang memiliki klaim teritorial tumpang tindih dan berulang kali memicu ketegangan.

Vietnam juga secara tradisional memandang Laos dan Kamboja sebagai zona penyangga strategis di sepanjang sisi barat wilayahnya.

Selama puluhan tahun, Hanoi berupaya mempertahankan pengaruh politik dan militer yang signifikan di kedua negara tersebut.

“Hanoi selalu memandang Semenanjung Indochina sebagai bagian dari lingkup pengaruhnya, yang berfungsi sebagai zona penyangga terhadap agresor eksternal, terutama mengingat wilayah tengah Vietnam yang sempit,” kata Graham.

“Kini, Vietnam dihadapkan pada kemungkinan mengkhawatirkan akan terkepung secara strategis oleh China. Pangkalan udara baru di Laos tentu saja akan mempersulit perencanaan pertahanan Vietnam.”

Baca Juga: Qatar Ungkap AS-Iran Masih Berunding untuk Akhiri Perang

Seberapa Strategis Fasilitas Militer China di Laos?

Meski demikian, sejumlah analis mengingatkan agar arti strategis fasilitas Ban Keun tidak dilebih-lebihkan.

Kondisi geografis Laos yang tidak memiliki akses ke laut dinilai membatasi nilai militer fasilitas tersebut.

Peneliti senior di S. Rajaratnam School of International Studies, Universitas Teknologi Nanyang Singapura, Collin Koh, mengatakan China masih dapat memperluas kehadirannya secara bertahap di fasilitas tersebut.

Beijing, menurut Koh, dapat menambah jumlah personel, terutama penasihat dan instruktur, serta mengerahkan pesawat latih sebelum membawa pesawat yang lebih canggih.

Fasilitas tersebut juga dapat digunakan untuk menyimpan peralatan dan persediaan.

Namun, “kegunaan operasional bagi proyeksi kekuatan militer PLA di Asia Tenggara dibatasi oleh sifat Laos yang terkurung daratan.”

Berbeda dengan Pangkalan Angkatan Laut Ream, Ban Keun tidak memiliki akses ke laut.

Pesawat militer China juga sudah beroperasi dari pangkalan yang jauh lebih besar dan lebih lengkap di wilayah selatan China.

Koh mengatakan Vietnam kemungkinan akan tetap memantau Ban Keun secara cermat, terutama terkait potensi perannya jika terjadi konflik di Laut China Selatan.

Namun, posisi geografis fasilitas tersebut dinilai tidak memberikan keunggulan operasional yang signifikan bagi militer China.

Simon Creak, profesor madya di Institut Pendidikan Nasional Singapura sekaligus sejarawan Laos, mengatakan Vientiane mempertahankan kebijakan non-blok sejak mengadopsi kebijakan luar negerinya pada 1986.

“Laos belum pernah memiliki fasilitas bersama serupa di masa lalu, meskipun menjalin hubungan politik dan militer yang erat dengan Vietnam, serta China dan Rusia … dan setiap pembicaraan mengenai pangkalan asing di Laos biasanya mengingatkan pada pangkalan-pangkalan CIA selama Perang Indochina,” kata Creak.

Meski demikian, Creak menilai “sangat tidak mungkin” Laos akan mengubah arah kebijakan luar negeri resminya maupun meninggalkan upaya yang selama ini dijalankan untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan Vietnam, Thailand, dan China.