Defisit APBN Tembus Rp 379,3 Triliun hingga Oktober 2026
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan defisit sebesar Rp 379,3 triliun hingga akhir Oktober 2026.
Jumlah tersebut setara dengan 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), karena realisasi belanja negara masih lebih besar dibandingkan pendapatan.
Meski demikian, defisit APBN tersebut masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ketika angkanya mencapai Rp 479,7 triliun.
Pemerintah kini perlu mengumpulkan penerimaan sekitar Rp 590,1 triliun dalam dua bulan terakhir 2026 untuk memenuhi target pendapatan negara.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, pendapatan negara hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp 2.618 triliun atau sekitar 83 persen dari target APBN tahun ini.
Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu anggaran.
“Defisit APBN 1,47 persen dari PDB dan ini juga on track menuju defisit sebesar 2,85 persen dari PDB,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Baca Juga: MPR Jadwalkan Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026
Pemerintah Masih Kejar Penerimaan Rp 590 Triliun
Kementerian Keuangan mencatat, pemerintah masih harus mengumpulkan penerimaan negara sekitar Rp 590,1 triliun hingga akhir 2026.
Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak menjadi penyumbang terbesar yang masih perlu dikejar, yakni sekitar Rp 514 triliun.
Hingga akhir Oktober, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target tahun ini.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 267,2 triliun atau 79,5 persen dari target.
Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah mencapai Rp 551,8 triliun atau melampaui target yang ditetapkan.
Di sisi belanja, pemerintah masih memiliki sekitar Rp 945,2 triliun anggaran yang perlu direalisasikan pada November dan Desember 2026.
Suahasil mengatakan, pemerintah akan mempercepat penyelesaian belanja prioritas agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Namun, percepatan belanja tersebut tetap harus memperhatikan prinsip efisiensi agar penggunaan anggaran memberikan hasil yang optimal.
Baca Juga: Singapura Larang Alice Huang, Terduga Mata-mata China, Masuk sejak Februari 2026
Pemerintah Jaga Defisit APBN di Bawah 3 Persen
Selain mencatatkan defisit, APBN hingga Oktober 2026 juga membukukan keseimbangan primer positif sebesar Rp 114,8 triliun.
Keseimbangan primer merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang.
Indikator tersebut digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah membiayai belanja negara tanpa memperhitungkan beban bunga utang.
Pemerintah menyatakan akan menjaga defisit APBN agar tetap terkendali dan berada di bawah batas 3 persen terhadap PDB.
Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan penerimaan sekaligus memastikan anggaran terserap secara efektif hingga akhir tahun.
Percepatan belanja juga perlu dilakukan secara terukur agar tidak mengorbankan kualitas penggunaan uang negara.
Dengan kebutuhan penerimaan yang masih besar dan anggaran belanja yang perlu direalisasikan, dua bulan terakhir 2026 menjadi periode penting bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan fiskal.

[…] Defisit APBN Tembus Rp 379,3 Triliun hingga Oktober 2026 […]