Februari 12, 2026

Dubes Iran Jelaskan Update Situasi Demo & Tegaskan Tolak Intervensi Asing

Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, membantah tudingan bahwa pemerintah Iran melakukan tindakan represif terhadap kelompok reformis dan progresif dalam gelombang protes yang terjadi baru-baru ini. Ia menegaskan bahwa persoalan hukum di dalam negeri Iran merupakan bagian dari kedaulatan negara yang tidak dapat dicampuri oleh pihak asing.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas kritik internasional, terkait penangkapan sejumlah aktivis yang terlibat dalam aksi demonstrasi. Boroujerdi menekankan bahwa setiap negara memiliki persoalan domestik yang harus diselesaikan secara mandiri tanpa intervensi eksternal.

“Ada beberapa jenis masalah internal domestik yang terjadi di negara manapun, dan itu bukan urusan negara asing mana pun untuk menjadikannya alasan untuk campur tangan,” tegas Boroujerdi di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Gelombang protes yang terjadi sejak awal Januari 2026 dipicu oleh krisis ekonomi yang memburuk. Nilai tukar Rial dilaporkan melemah hingga menyentuh 1,5 juta per dolar AS. Kenaikan inflasi pangan yang mencapai 70 persen, serta kebijakan penghapusan kurs preferensial untuk barang kebutuhan pokok turut memicu ketidakpuasan publik, yang kemudian berkembang menjadi aksi demonstrasi di berbagai kota.

Boroujerdi menyatakan bahwa Iran menjamin kebebasan berpendapat sebagai bagian dari sistem demokrasi yang dianut negara tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa kebebasan itu tetap berada dalam koridor hukum, terutama yang berkaitan dengan keamanan nasional.

“Siapa pun yang melakukan tindakan apapun yang melawan keamanan, akan menghadapi konsekuensinya,” ungkapnya.

Ia juga mengakui adanya tekanan ekonomi akibat sanksi Amerika Serikat yang memicu ketidakpuasan masyarakat. Meski demikian, Boroujerdi meyakini mayoritas rakyat Iran tetap mendukung pemerintah demi menjaga persatuan nasional. Ia bahkan mengundang media untuk meliput peringatan Revolusi Islam guna menunjukkan besarnya dukungan publik terhadap pemerintah di tengah situasi tersebut.