Iran Ancam Kabel Internet Dunia di Selat Hormuz

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Senin (18/5/2026) mengancam akan memberlakukan sistem “izin” terhadap kabel serat optik bawah laut yang melintasi Selat Hormuz. Langkah tersebut berarti Iran berpotensi mengenakan biaya kepada konsorsium internasional pemilik dan operator kabel bawah laut di kawasan itu.

Skema tersebut juga mencakup tawaran layanan pemeliharaan kabel hingga kewajiban bagi perusahaan teknologi global seperti Google, Meta, Microsoft, dan Amazon untuk beroperasi sesuai regulasi Iran.

Kabel Apa Saja yang Melewati Selat Hormuz?

Dilansir AFP, Rabu (20/5/2026), salah satu jalur utama yang melewati Selat Hormuz adalah kabel AAE-1 (Asia-Africa-Europe) yang menghubungkan wilayah mulai dari Hong Kong hingga Italia dan Perancis.

Baca Juga : Iran Layangkan Ancaman Bakal Perluas Perang Jika Diserang AS Lagi

Selain itu, kabel FALCON dan Gulf Bridge juga menjadi penghubung penting negara-negara Teluk, termasuk Iran, dengan India, Afrika Timur, hingga Mesir.

“Data yang mengalir melalui kabel tersebut mencakup segala jenis lalu lintas, data apa pun yang dapat Anda bayangkan, video, email, media sosial, transaksi keuangan, komunikasi pemerintah,” kata Direktur Riset perusahaan TeleGeography, Alan Mauldin.

Meski demikian, potensi gangguan global dinilai masih terbatas karena jalur utama transfer data Asia-Eropa pada AAE-1 tidak melewati cabang Teluk.

Negara-negara Teluk juga memiliki sejumlah alternatif konektivitas lainnya. Namun, Mauldin mengingatkan kapasitas jaringan darat kemungkinan belum cukup kuat untuk menampung seluruh pengalihan lalu lintas data jika kabel bawah laut di kawasan Teluk mengalami gangguan.

Qatar disebut menjadi salah satu negara yang paling terdampak apabila koneksi AAE-1 terganggu karena menjadi lokasi terminal kabel tersebut di kawasan Teluk.

Ancaman Apa yang Bisa Ditimbulkan?

Selat Hormuz dikenal sebagai wilayah geografis sempit dengan perairan relatif dangkal sehingga dianggap rentan terhadap operasi gangguan bawah laut.

“Wilayah ini sangat menguntungkan untuk operasi penggangguan menggunakan sistem berawak atau tanpa awak,” ujar mantan perwira angkatan laut Perancis, Eric Lavault.

Menurut Lavault, Amerika Serikat masih belum sepenuhnya mampu mencegah Iran menjalankan operasi dari garis pantai Teluk yang luas, sementara Teheran tetap memiliki kekuatan militer signifikan.

“Iran dapat menyerang kabel-kabel itu sendiri dan mencegah perusahaan-perusahaan kabel melakukan operasi, baik untuk pemeliharaan maupun untuk pemasangan kabel baru,” jelas dia.

“Jika Iran merusaknya, maka itu harus diperbaiki,” tambah Lavault.

Secara global, kabel bawah laut memang kerap mengalami kerusakan akibat kecelakaan, misalnya kapal yang menyeret jangkar. Komite Perlindungan Kabel Internasional mencatat terdapat sekitar 200 insiden setiap tahun.

Namun, proses perbaikan di kawasan Teluk dinilai lebih rumit karena kapal perbaikan memerlukan izin memasuki wilayah perairan suatu negara dan harus berada cukup lama di lokasi pengerjaan.

Saat ini hanya ada satu kapal perbaikan milik e-Marine yang berbasis di Uni Emirat Arab di kawasan Teluk, sehingga kapasitas pemulihan jaringan menjadi terbatas apabila Selat Hormuz ditutup.

Apakah Iran Berhak Mengenakan Biaya Kabel Bawah Laut?

Belum ada kejelasan pihak mana yang akan menjadi sasaran tuntutan pembayaran izin atau tol tersebut.

Secara geografis, kabel-kabel bawah laut di Selat Hormuz berada di wilayah perairan Oman. Namun, Iran mengklaim memiliki kedaulatan atas dasar laut dan lapisan bawah tanah di wilayah teritorialnya.

“Ancaman Iran mempertanyakan hukum internasional, karena negara tersebut merupakan penandatangan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982, agak mirip dengan aturan lalu lintas di laut,” tutur Lavault.

“Dalam kondisi normal, mereka tidak berhak menuntut pungutan tol dari kapal yang lewat dan hal yang sama berlaku untuk kabel,” lanjutnya.

UNCLOS sendiri mengatur bahwa pemasangan kabel dan pipa diperbolehkan di zona ekonomi eksklusif suatu negara hingga radius 200 mil laut dari garis pantai.

Baca Juga : SpaceX Ajukan IPO yang Berpotensi Pecahkan Rekor

“Negara bagian pesisir biasanya tidak memiliki hak untuk mengajukan keberatan,” kata Lavault.

Meski telah menandatangani UNCLOS, Iran diketahui belum meratifikasi perjanjian tersebut, sama seperti Amerika Serikat.

“Jika perjanjian itu dipertanyakan, itu akan menjadi celah dalam pilar fundamental lain dari hukum internasional,” Lavault memperingatkan.