Februari 15, 2026

Luhut Saran ke Prabowo Dorong RI Belajar Pasar Modal India

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia belajar dari India dalam membenahi pasar modal. Usulan ini mencuat di tengah guncangan pasar saham domestik setelah MSCI berencana mereklasifikasi Indonesia dari kategori emerging market menjadi frontier market.

Ketua DEN Luhut B. Panjaitan menyebut India sebagai contoh negara yang berhasil melakukan restrukturisasi pasar modal hingga berdampak besar terhadap arus investasi.

“Kita usul, Pak Presiden, tadi kita pasar modal. Kita belajar dari India bagaimana pasar modal di-reform, di-restructuring, itu mempunyai dampak 9 kali apa namanya investasi yang masuk ke India,” tutur Luhut dalam peluncuran situs resmi, Jumat (13/2/2026).

Menurut dia, reformasi pasar modal Indonesia dapat dilakukan dengan membuka ruang bagi sumber daya manusia muda yang memahami keuangan dan teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).

“Kita mau reform, kita ada usul ke Presiden supaya kapital market ini di-reform, manusianya dicari yang muda, yang sekalian cari dari yang muda, yang paham uang, dan digunakan AI, berbasis AI, supaya makin sulit untuk dipermainkan,” ujar dia.

Belajar dari Reformasi India

Berdasarkan catatan Tim Riset CNBC Indonesia, sebelum 2020 India menghadapi tantangan regulasi yang menghambat arus dana asing meskipun fundamental ekonominya tergolong kuat. Salah satu persoalan utama adalah ketidaksinkronan antara kebijakan investasi asing langsung dan aturan di pasar modal.

Saat itu, pemerintah India sebenarnya telah membuka peluang kepemilikan asing cukup besar di sejumlah sektor. Namun, aturan pasar modal membatasi kepemilikan portofolio asing di setiap perusahaan hanya sebesar 24 persen. Jika perusahaan ingin menaikkan batas tersebut, dewan direksi harus lebih dulu mendapatkan persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Proses administratif yang dinilai rumit membuat banyak perusahaan memilih mempertahankan batas kepemilikan asing di level rendah. Dampaknya, MSCI menilai akses investor global ke pasar India terbatas, sehingga bobot India dalam Indeks MSCI Emerging Market sempat stagnan di kisaran 8 persen selama beberapa tahun.

Perubahan signifikan terjadi pada April 2020 ketika Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman merevisi aturan dalam Foreign Exchange Management Act (FEMA). Pemerintah mengubah mekanisme penetapan batas kepemilikan asing dengan menyelaraskannya langsung ke batas maksimal sektoral yang ditetapkan pemerintah pusat.

Sebelumnya, batas investasi portofolio asing secara default terkunci di 24 persen, terlepas dari batas sektoral yang lebih tinggi. Melalui aturan baru, batas tersebut otomatis mengikuti ketentuan sektoral, misalnya 74 persen untuk perbankan atau 100 persen untuk telekomunikasi.

Kebijakan ini menghapus hambatan administratif antara izin pemerintah dan implementasi di tingkat korporasi. Perusahaan hanya perlu menggelar RUPS jika ingin menurunkan kembali batas kepemilikan asing. Karena mayoritas emiten mengikuti batas maksimal yang ditetapkan pemerintah, ruang investasi bagi investor global pun terbuka luas dan mendapat respons positif dari MSCI.