Netanyahu Dituduh Coba Kudeta Usai Kalah Pemilu Israel
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menghadapi tudingan serius dari kubu oposisi setelah muncul dugaan keterlibatan kantornya dalam rekayasa skandal pemilu. Sejumlah tokoh oposisi bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai upaya kudeta untuk menggulingkan hasil pemilihan umum bulan lalu, setelah kelompok pendukung Netanyahu gagal meraih kemenangan.
Dikutip dari Russia Today, Selasa (17/11/2026), lingkaran pemerintahan Netanyahu diduga menciptakan isu pembelian suara yang melibatkan kelompok Arab. Dugaan rekayasa tersebut disebut bertujuan merusak legitimasi hasil pemilu. Persoalan ini kini memunculkan desakan agar aparat melakukan penyelidikan pidana sekaligus memperkecil kemungkinan terbentuknya pemerintahan persatuan nasional.
Baca Juga : Jepang Kerahkan Jet Tempur Usai Pesawat Rusia Langgar Wilayah Udara
Mantan pemimpin oposisi di parlemen, Yair Lapid, menilai perkembangan kasus tersebut menunjukkan adanya persoalan yang jauh lebih serius daripada sekadar upaya mengganggu proses pemilu.
“Seiring dengan terungkapnya lebih banyak rincian, menjadi jelas: Ini bukan upaya untuk mengganggu pemilihan umum. Ini adalah percobaan kudeta,” ucap Lapid.
Gadi Eisenkot, mantan kepala militer yang menjadi pesaing utama Netanyahu, juga melontarkan kritik keras. Ia menganggap keberadaan Netanyahu di pucuk pemerintahan sebagai ancaman terhadap demokrasi Israel dan mendesak agar sang perdana menteri segera meninggalkan jabatannya.
“Ia tidak bisa tetap berada di puncak pemerintahan semenit lebih lama,” tegasnya.
Kecaman serupa datang dari pemimpin Joint List, Yousef Jabareen. Ia menyebut dugaan tersebut sebagai operasi terstruktur untuk mengambil alih kendali politik melalui manipulasi pemilu. Menurutnya, kasus ini berpotensi mengungkap aktivitas kriminal yang melibatkan pihak-pihak di dalam pemerintahan.
Dugaan Rekayasa Skandal Pembelian Suara
Kontroversi ini bermula setelah investigasi Channel 12 mengungkap dugaan laporan palsu yang disampaikan Kepala Staf Netanyahu, Ido Norden, kepada kepolisian. Norden sebelumnya melaporkan adanya dugaan praktik pembelian suara oleh anggota partai Ra’am menjelang pemilu pada 27 Oktober lalu.
Laporan tersebut sempat berujung pada penangkapan tiga aktivis. Namun, ketiganya kemudian dibebaskan tanpa dikenai tuduhan.
Surat kabar Haaretz juga mengungkap dugaan upaya penyadapan terhadap sejumlah pemimpin Joint List. Operasi tersebut disebut melibatkan Kepala Shin Bet atau badan keamanan domestik Israel, David Zini.
Rencana penyadapan itu tidak terlaksana setelah jaksa agung menolaknya karena dinilai tidak didukung bukti yang memadai. Sementara itu, Komisaris Polisi Danny Levy mengakui kemungkinan adanya tindakan dari kantor Netanyahu yang membuat kepolisian menerima informasi menyesatkan.
Levy sempat menginstruksikan pemeriksaan internal terhadap kepolisian. Namun, proses tersebut kemudian dihentikan atas arahan jaksa untuk mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya penyelidikan pidana.
Menanggapi berbagai tuduhan tersebut, Partai Likud yang dipimpin Netanyahu membantah seluruh klaim oposisi. Mereka menilai kontroversi itu merupakan serangan yang sengaja diarahkan untuk menggagalkan upaya membangun persatuan politik.
Likud juga membela tindakan Norden dengan menyatakan bahwa pelaporan dugaan tindak kriminal kepada aparat merupakan bagian dari kewenangan dan tanggung jawab hukumnya.
Kebuntuan Politik Usai Pemilu Israel
Perselisihan mengenai dugaan manipulasi pemilu semakin memperumit situasi politik Israel. Sejumlah pejabat senior menilai peluang pembentukan pemerintahan persatuan yang melibatkan kubu Netanyahu kini semakin kecil.
Baca Juga : Iran Sasar Pangkalan Militer AS, Ledakan Terjadi di Bahrain
Hasil pemilu terakhir menunjukkan tidak ada satupun blok politik yang berhasil memperoleh sedikitnya 61 kursi, jumlah minimum untuk menguasai mayoritas parlemen.
Blok pendukung Netanyahu hanya mengumpulkan 53 kursi. Sementara itu, kelompok yang dipimpin Eisenkot memperoleh 48 kursi. Di sisi lain, partai-partai Arab mencatatkan pencapaian tertinggi dengan meraih total 19 kursi.
Perolehan tersebut membuat kelompok politik Arab berpotensi memainkan peran penting dalam menentukan komposisi pemerintahan berikutnya.
Presiden Israel Isaac Herzog kemudian memberikan mandat kepada Eisenkot untuk membentuk kabinet koalisi baru. Langkah tersebut semakin memperlihatkan perubahan arah politik setelah hasil pemilu tidak memberikan mayoritas kepada kubu Netanyahu.
Meski demikian, Netanyahu belum menerima hasil politik tersebut. Ia justru terus melontarkan tuduhan bahwa partai-partai Arab telah mengambil hasil pemilu dari kelompoknya.
Perselisihan antara pemerintahan Netanyahu dan oposisi pun semakin memperdalam ketidakpastian politik Israel, terutama di tengah tuntutan penyelidikan atas dugaan rekayasa skandal pemilu tersebut.
