Prabowo Hadiri KTT ASEAN Bahas 5 Isu, dari Karhutla hingga Myanmar
Presiden Prabowo Subianto menghadiri pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026). Pertemuan yang berlangsung hingga 17 November tersebut akan membahas sejumlah persoalan strategis kawasan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia hingga ketegangan di Laut China Selatan.
Berdasarkan keterangan Sekretariat Presiden pada Sabtu (14/11/2026), kehadiran Prabowo bersama para pemimpin Asia Tenggara bertujuan memperkuat dialog, meningkatkan kolaborasi, serta membahas berbagai kepentingan bersama negara-negara di kawasan.
KTT ke-49 ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together. Forum ini mempertemukan para pemimpin negara anggota ASEAN bersama sejumlah mitra dialog dan organisasi internasional. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri China Li Qiang juga dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan terkait ASEAN di Manila.
Baca Juga : Indonesia Dikabarkan Gabung Pax Silica, Ada Kepentingan AS?
Setidaknya ada lima isu utama yang menjadi perhatian dalam pertemuan kali ini, yakni karhutla dan polusi asap lintas batas, sengketa Laut China Selatan, krisis Myanmar, integrasi Timor-Leste, serta ketahanan energi dan ekonomi kawasan.
1. Karhutla Indonesia dan Ancaman Kabut Asap Lintas Batas
Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menjadi salah satu persoalan yang akan dibahas dalam KTT ASEAN ke-49. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Filipina, Dominic Xavier Imperial, telah mengonfirmasi rencana pembahasan isu tersebut pada Oktober lalu.
Karhutla di Indonesia kembali berdampak terhadap negara-negara tetangga, termasuk Malaysia dan Singapura, melalui polusi asap lintas batas. Laporan Greenpeace dan Walhi menyebut sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Malaysia dan Singapura terlibat dalam kebakaran hutan di Indonesia.
Singapura juga dilaporkan memanggil pimpinan 10 perusahaan yang diduga berkaitan dengan karhutla pada 28 Oktober lalu.
Menjelang KTT, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mendorong ASEAN mengambil langkah lebih proaktif untuk menangani persoalan kabut asap. Dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN, Malaysia mengusulkan penguatan kerja sama ilmiah dan pendanaan berkelanjutan.
“Sebagai pelengkap upaya tersebut, Malaysia telah mengajukan usulan mengenai diplomasi sains dan Dana Asap Berkelanjutan guna memperkuat kerja sama ilmiah, pendanaan yang berkelanjutan, serta respons kolektif terhadap polusi asap lintas batas,” kata Mohamad Hasan, Sabtu (14/11/2026).
Sementara itu, pemerintah Indonesia menyatakan telah memenuhi kewajiban pelaporan terkait karhutla melalui ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution (ACCTHPC).
Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan Indonesia telah menyampaikan data mengenai perkembangan situasi serta langkah-langkah penanganan yang dilakukan pemerintah.
“Jadi kita sudah men-share semua data-data kita, apa langkah-langkah yang kita lakukan, situasinya, perkembangannya,” ujarnya pada Kamis (15/10/2026).
Kementerian Luar Negeri RI juga menegaskan bahwa Indonesia memandang karhutla dan kabut asap lintas batas sebagai persoalan serius. Namun, pemerintah mengingatkan bahwa ASEAN sebenarnya telah memiliki mekanisme khusus untuk menangani masalah tersebut melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP).
Perhatian serupa disampaikan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Menjelang KTT, ia menekankan pentingnya memperkuat implementasi perjanjian ASEAN mengenai polusi asap lintas batas beserta mekanisme regional pendukungnya.
“Singapura telah meratifikasi Establishment Agreement (EA) untuk pembentukan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Polusi Asap Lintas Batas (ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution). Setelah mulai beroperasi, pusat tersebut akan memainkan peran penting dalam memperkuat upaya koordinasi regional guna menghadapi ancaman kabut asap,” katanya.
2. Sengketa Laut China Selatan dan Negosiasi Code of Conduct
Perselisihan Laut China Selatan juga diperkirakan menjadi salah satu agenda keamanan utama dalam KTT ASEAN. Pembahasan terutama akan menyoroti perkembangan negosiasi ASEAN dan China mengenai penyusunan Code of Conduct (CoC) atau kode etik di wilayah tersebut.
Baca Juga : Kronologi Penerbangan AS Lumpuh hingga 4 Jam, Jadwal Banyak Batal
Mengutip CNA, Filipina menyebut sekitar 70 persen rancangan CoC telah disepakati. Meski demikian, masih terdapat sejumlah persoalan yang belum menemukan titik temu, seperti cakupan perjanjian, kekuatan hukumnya, serta mekanisme penerapannya.
China mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan melalui konsep sembilan garis putus-putus. Beijing juga memperkuat kehadirannya dengan membangun pulau buatan, mendirikan fasilitas militer, dan meningkatkan aktivitas patroli.
Klaim China tersebut beririsan dengan klaim sejumlah pihak lain, termasuk Taiwan, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Vietnam.
Bagi ASEAN, penyelesaian CoC menjadi salah satu upaya untuk menjaga stabilitas kawasan dan mencegah peningkatan ketegangan di jalur perdagangan internasional yang strategis tersebut.
3. Krisis Myanmar dan Evaluasi Konsensus Lima Poin
Kondisi politik dan keamanan Myanmar diperkirakan kembali menjadi perhatian para pemimpin ASEAN. Salah satu hal yang berpotensi dibahas adalah kemungkinan pelonggaran pembatasan terhadap kehadiran pemimpin Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang telah berlangsung selama lima tahun.
Krisis Myanmar bermula ketika militer mengambil alih kekuasaan melalui kudeta terhadap pemerintahan terpilih pada Februari 2021. Sejak saat itu, konflik bersenjata meluas ke berbagai wilayah dan menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar.
Sebagai respons, para pemimpin ASEAN menyepakati Five-Point Consensus atau Konsensus Lima Poin pada April 2021. Kesepakatan tersebut mencakup penghentian kekerasan, pembukaan dialog antarpihak yang berkonflik, serta penyaluran bantuan kemanusiaan.
Namun, pelaksanaan kesepakatan tersebut dinilai berjalan lambat.
Menjelang KTT, Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan Myanmar masih membutuhkan komitmen bersama dari negara-negara ASEAN. Menurutnya, pendekatan yang kohesif, kredibel, dan efektif diperlukan untuk membantu mengatasi krisis di negara tersebut.
Para menteri luar negeri ASEAN yang bertemu di Manila sehari sebelum KTT juga kembali menyerukan pengurangan kekerasan, dialog antarpemangku kepentingan, serta penyaluran bantuan kemanusiaan yang lebih efektif bagi masyarakat Myanmar.
4. Integrasi Timor-Leste sebagai Anggota ASEAN
KTT ASEAN ke-49 juga menjadi momentum penting bagi proses integrasi Timor-Leste sebagai anggota penuh organisasi kawasan tersebut.
Kementerian Luar Negeri RI menyebut salah satu agenda dalam pertemuan kali ini adalah peluncuran logo baru ASEAN. Logo tersebut akan memuat tambahan satu batang padi sebagai representasi masuknya Timor-Leste dalam organisasi.
Meski demikian, proses aksesi Timor-Leste masih membutuhkan sejumlah penyesuaian hukum dan kelembagaan.
Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Ina Hagniningtyas Krisnamurthi menjelaskan bahwa pemerintah Timor-Leste masih harus menyelesaikan penyesuaian terhadap sejumlah norma hukum nasional.
“Banyak norms setting yang harus dilakukan oleh Timor Leste, penyesuaian norma-norma hukum nasionalnya masih belum paripurna sehingga proses dan tahapannya masih terus berlangsung,” katanya pada 4 November lalu.
5. Ketahanan Energi, Pangan, dan Ekonomi Kawasan
Selain persoalan politik dan keamanan, ketahanan energi, pangan, serta ekonomi juga menjadi agenda penting dalam KTT ASEAN kali ini.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengatakan negara-negara Asia Tenggara sedang menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan respons bersama. Beberapa di antaranya adalah kenaikan harga minyak, persoalan keamanan, dan ancaman fenomena El Nino.
“Terutama pada saat kita menghadapi berbagai krisis, mulai dari kenaikan harga minyak, persoalan keamanan, hingga ancaman El Nino yang semakin dekat, ASEAN perlu bertindak sebagai satu kesatuan,” kata Marcos, Sabtu (14/11/2026), seperti dilansir Reuters.
Marcos menekankan pentingnya menjaga persatuan negara-negara ASEAN agar dapat merumuskan langkah bersama dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut.
“Sangat penting bagi kita untuk tetap bersatu dan menemukan langkah serta solusi untuk mengatasi berbagai masalah tersebut,” ujarnya.
Baca Juga : Prabowo Targetkan Penghematan APBN, Dana Dialihkan ke Daerah
Pertemuan ini berlangsung ketika negara-negara Asia Tenggara masih menghadapi tekanan akibat kenaikan harga energi dunia, gangguan perdagangan global, dan ketidakpastian ekonomi internasional.
Trump dan Li Qiang Turut Hadiri Rangkaian Pertemuan ASEAN
Selain para pemimpin negara anggota ASEAN, Manila juga menjadi lokasi pertemuan dengan sejumlah mitra dialog utama organisasi tersebut.
Presiden AS Donald Trump dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan di Manila sebelum melanjutkan perjalanan ke Shenzhen, China, untuk mengikuti KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC).
Perdana Menteri China Li Qiang juga diperkirakan menghadiri sejumlah agenda terkait ASEAN. Reuters melaporkan bahwa para pemimpin ASEAN akan menggelar pembicaraan dengan sejumlah mitra, termasuk AS, China, dan Jepang.
Salah satu perhatian dalam pertemuan tersebut adalah dampak kebijakan perdagangan Trump terhadap negara-negara Asia Tenggara.
Rangkaian KTT ASEAN di Manila juga menjadi forum penting menjelang pertemuan APEC di Shenzhen. Dalam agenda tersebut, Trump dijadwalkan bertemu Presiden China Xi Jinping di tengah persaingan ekonomi dan geopolitik kedua negara.
