Serangan Pemberontak Meningkat, Iran Hadapi Ancaman Baru
Pemerintah Iran kini menghadapi tekanan keamanan baru akibat meningkatnya aktivitas kelompok pemberontak bersenjata di sejumlah kawasan perbatasan. Serangan mereka menyasar berbagai pihak yang berafiliasi dengan pemerintah, mulai dari aparat keamanan, anggota milisi sukarelawan Basij, hingga tokoh agama pendukung rezim.
Di wilayah tenggara Iran yang berbatasan dengan Pakistan, kelompok bersenjata dilaporkan menggunakan peluncur granat berpeluncur roket (rocket-propelled grenades/RPG) dan senapan mesin berat untuk menyerang patroli keamanan. Mereka juga menyasar kantor intelijen dan kepolisian.
Menurut data pemantau konflik Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) yang dikutip The Wall Street Journal, Rabu (18/11/2026), kelompok militan di kawasan tersebut telah melakukan lebih dari 70 serangan. Angka itu menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu setidaknya 10 tahun terakhir.
Sementara itu, di bagian barat laut Iran, kelompok militan Kurdi diduga terlibat dalam pembunuhan sejumlah pejabat senior Basij dan seorang ulama yang memiliki hubungan dengan milisi tersebut.
Baca Juga : Trump-Vance Memanas Usai Kekalahan Republik di Pemilu AS
Rangkaian kekerasan ini sejauh ini masih terbatas di tingkat lokal dan belum mengancam kelangsungan pemerintahan Iran di Teheran. Meski demikian, meningkatnya serangan menambah beban pemerintah yang juga tengah menghadapi perang, tekanan blokade ekonomi Amerika Serikat (AS), serta persaingan dengan Washington dalam mengendalikan Selat Hormuz.
“Kelompok pemberontak etnis semakin menjadi duri dalam daging bagi rezim dan mengikis kemampuan Republik Islam untuk memproyeksikan kekuasaan atau ketertiban,” kata Behnam Ben Taleblu, peneliti senior di Foundation for Defense of Democracies, lembaga pemikir yang berbasis di Washington.
Serangan Pemberontak Baloch dan Kurdi Semakin Intensif
Sejak Republik Islam berdiri pada 1979, Iran telah menghadapi berbagai pemberontakan yang melibatkan kelompok etnis di sejumlah wilayah. Di bagian barat laut, kelompok Kurdi pernah melakukan perlawanan. Sementara itu, kelompok Arab di kawasan ladang minyak barat daya dan kelompok Baloch di tenggara juga pernah melancarkan pemberontakan untuk memperjuangkan pemisahan wilayah.
Dalam perkembangannya, serangan sepanjang tahun ini semakin sering terjadi. Target kelompok bersenjata pun tidak lagi terbatas pada unit militer setempat, tetapi meluas ke anggota Basij, ulama lokal, serta pihak lain yang mendukung pemerintahan Iran.
Pada September, seorang ulama Muslim Sunni pendukung pemerintah bernama Molavi Yousef Gargij tewas ditembak di depan kediamannya. Panglima Korps Garda Revolusi Iran (IRGC), Ahmad Vahidi, berjanji akan membalas kematian tersebut. Ia menuding kelompok separatis yang disebutnya sebagai “Zionis-Amerika” berada di balik serangan.
Sebulan kemudian, sebuah bom yang dipasang di pinggir jalan menewaskan seorang wakil kepala kepolisian perempuan di sekitar Zahedan, ibu kota Provinsi Sistan dan Baluchestan. Beberapa hari setelah kejadian itu, seorang komandan perempuan Basij juga ditembak mati oleh sejumlah pria bersenjata di luar rumahnya.
Serangan lainnya dilaporkan terjadi di Chabahar, pelabuhan terbesar Iran di luar kawasan Teluk Persia. Aksi bersenjata juga berlangsung di sekitar Konarak, wilayah yang menjadi lokasi salah satu pangkalan penting angkatan laut Iran.
Baca Juga : BI Rate Naik 6%, Destry Beberkan Alasannya!
Kelompok Jaish al-Adl, milisi yang berdiri pada 2012 dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan negara Baloch, belakangan membentuk aliansi dengan sejumlah faksi kecil di kawasan perbatasan Pakistan dan Afghanistan. Koalisi tersebut kemudian menggunakan nama People’s Fighters Front.
Kelompok gabungan itu mengaku bertanggung jawab atas hampir seluruh serangan terhadap aparat keamanan selama tahun ini. Salah satunya adalah penembakan dari kendaraan yang menewaskan seorang komandan Basij pada 3 November.
Dalam pernyataan terkait serangan tersebut, kelompok itu menyampaikan ancaman terhadap pasukan keamanan Iran.
“Dalam situasi ketika kalian, sebagai pasukan militer, menggunakan teror dan penindasan terhadap warga sipil, atau ketika kalian menyerang para revolusioner kami … kami tidak punya pilihan selain menghukum kalian,” demikian pernyataan kelompok tersebut terkait serangan itu.
IRGC Kerahkan Pasukan untuk Hadapi Pemberontak Kurdi
Menghadapi peningkatan aktivitas kelompok bersenjata, pemerintah Iran mulai memperkuat kehadiran militernya di sejumlah kawasan Kurdi. Kurdistan Human Rights Network melaporkan bahwa IRGC telah mengirimkan pasukan dalam jumlah besar beserta persenjataan ke beberapa wilayah tersebut.
Pasukan Iran juga dilaporkan melancarkan serangan menggunakan drone terhadap kelompok pemberontak Kurdi Iran yang bermarkas di wilayah seberang perbatasan, yakni Irak.
Pada Selasa (17/11/2026), IRGC menggelar pemakaman bagi salah satu perwiranya yang tewas akibat serangan kelompok yang disebut sebagai “anti-revolusi” di Sardasht. Kota tersebut berada di kawasan Kurdi dekat perbatasan Irak.
Informasi mengenai kematian perwira tersebut disampaikan Defa Press, media yang berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan Iran.
Di sisi lain, sayap bersenjata Partai Kehidupan Bebas Kurdistan (Kurdistan Free Life Party), kelompok Kurdi Iran yang menentang pemerintahan Teheran, menyatakan bahwa serangan itu merupakan aksi balasan atas kematian salah satu anggotanya.
Muncul Dugaan Keterlibatan Amerika Serikat dan Israel
Meningkatnya serangan pemberontak berlangsung ketika ketegangan antaretnis di Iran kembali menguat. Situasi tersebut terjadi setelah aparat keamanan melakukan penindakan mematikan terhadap demonstrasi pada Januari.
Di wilayah Kurdi, sejumlah kelompok baru mulai bermunculan, termasuk Patriotic Youth of Kurdistan dan Kurdistan Martyrs’ Revenge Teams. Pesan yang disampaikan kelompok-kelompok tersebut memperlihatkan adanya perubahan tujuan. Mereka tidak lagi hanya menyoroti persoalan etnis, tetapi juga menyerukan pembalasan atas kematian korban demonstrasi serta penggulingan pemerintahan Iran.
“Ada perubahan dalam pesan yang mereka sampaikan,” kata Kasra Aarabi, direktur riset mengenai IRGC di United Against Nuclear Iran, lembaga pemikir yang mendukung pengetatan sanksi terhadap Iran.
“Dalam komunikasi terbaru, mereka mengatakan tidak lagi memiliki ambisi separatis dan ingin bekerja sama dengan rakyat Iran,” lanjutnya.
Pada awal perang Iran yang pecah pada akhir Februari, Amerika Serikat dan Israel disebut memiliki rencana untuk mendorong pemberontakan kelompok-kelompok milisi etnis di Iran. Namun, upaya tersebut tidak berkembang menjadi pemberontakan seperti yang diharapkan.
Hingga kini, konflik antara Iran dan AS juga belum menemukan penyelesaian. Teheran masih melancarkan serangan terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz dan mempertahankan sikap keras dalam proses perundingan. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump terus menjalankan kebijakan tekanan ekonomi terhadap Iran serta mempertimbangkan kemungkinan serangan lanjutan.
Pemerintah Iran selama ini juga menuding sejumlah negara asing memberikan dukungan kepada kelompok pemberontak yang beroperasi di wilayahnya.
Baca Juga : Houthi Serang Gedung PIF, Ikon Keuangan Saudi Rusak
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, pada bulan lalu menyatakan bahwa kelompok militan di Provinsi Sistan dan Baluchestan bergerak berdasarkan skenario yang disusun Israel dan AS untuk mengganggu stabilitas wilayah perbatasan Iran.
Seorang pejabat AS menilai pemerintah Iran memiliki alasan untuk mengkhawatirkan kemarahan rakyatnya sendiri setelah aparat keamanan negara itu melakukan pembunuhan massal terhadap demonstran pada Januari.
Sebelumnya, pejabat dari Israel dan AS juga menyatakan bahwa kedua negara telah memberikan dukungan kepada kelompok pemberontak etnis di Iran dengan harapan dapat menggulingkan pemerintahan Teheran.
Pada April, Trump mengungkapkan bahwa AS pernah berupaya menyalurkan senjata kepada para demonstran di Iran melalui perantara kelompok Kurdi. Namun, para pemimpin Kurdi Iran membantah adanya pengiriman senjata sebagaimana disampaikan Trump.
Sementara itu, pada Oktober, Kementerian Intelijen Iran mengumumkan keberhasilan menggagalkan aktivitas tiga sel pemberontak di Zahedan dan sejumlah kota lain di Provinsi Sistan dan Baluchestan.
Kementerian tersebut mengeklaim anggota kelompok-kelompok itu telah memperoleh pelatihan militer, pembuatan bom, hingga pembunuhan di luar Iran. Pelatihan tersebut, menurut klaim pemerintah Iran, diberikan oleh agen-agen AS dan Israel.
