833 Dapur MBG Ditutup Permanen, Sudaryono Ungkap Alasannya
Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan operasional 833 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara permanen. Penutupan dilakukan setelah ditemukan berbagai pelanggaran, mulai dari persoalan higienitas, sanitasi, hingga tata kelola yang dinilai tidak memenuhi standar.
Kepala BGN, Sudaryono, menyampaikan keputusan tersebut berlaku mulai Senin (27/7/2026). Menurutnya, ratusan dapur tersebut tidak lagi diperbolehkan beroperasi karena melakukan pelanggaran yang berpotensi membahayakan kualitas layanan program MBG.
“Kami telah menemukan adanya 833 dapur yang kami suspend per hari ini,” ucap Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin.
Baca Juga : Tak Ada Ganti Rugi, BGN Resmi Tutup Ratusan Dapur MBG
Sudaryono menjelaskan, dapur MBG yang dihentikan operasionalnya tersebar di sejumlah daerah di Indonesia.
Rinciannya meliputi:
- 98 dapur di wilayah Sumatera;
- 311 dapur di Jawa dan Madura; serta
- 424 dapur di wilayah Kalimantan hingga Papua.
Ia menegaskan, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikenai sanksi permanen tidak akan lagi menerima pembayaran maupun kompensasi dari pemerintah.
Menurutnya, kebijakan ini berbeda dengan penghentian operasional sebelumnya yang masih memberikan pembayaran kepada dapur yang hanya dikenai sanksi sementara.
“Dapur yang di-suspend secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu, misalnya dulu kan di-suspend tetapi tetap dibayar, kalau ini sudah di-suspend tutup, enggak dibayar. Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran,” ujar dia.
Higienitas hingga IPAL Jadi Alasan Penutupan
Sudaryono mengungkapkan, sebagian besar dapur ditutup karena tidak memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan BGN.
Pelanggaran yang ditemukan mencakup persoalan kebersihan, sanitasi, kualitas makanan, risiko keracunan, hingga sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak sesuai ketentuan.
“Terkait higienis, sanitasi, keracunan, kemudian kualitas yang tidak baik, tidak memenuhi standar yang kita inginkan. Kemudian IPAL-nya (Instalasi Pengolahan Air Limbah),” ujar dia.
Menurut Sudaryono, standar tersebut harus dipenuhi agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tetap menjamin keamanan dan kesehatan para penerima manfaat.
BGN Siapkan Pengawasan Lebih Transparan
Sejak dipercaya Presiden Prabowo Subianto memimpin Badan Gizi Nasional, Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperkuat sistem pengawasan dalam pelaksanaan Program MBG.
Baca Juga : Menkeu Dijadwalkan Temui BI usai Berita Perry Mundur
Salah satu langkah yang sedang disiapkan ialah membuka ruang partisipasi masyarakat agar dapat ikut mengawasi kualitas menu dan makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.
“Kami juga membangun sebuah transparansi, sebuah cara, dan kami akan umumkan di momen berikutnya ya bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini, mengawasi makanan yang dibagi ini,” kata dia.
Sudaryono menegaskan BGN akan terus menindak tegas setiap pelanggaran yang ditemukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola program secara menyeluruh.
“Kami mencoba untuk bersih-bersih, kami mencoba untuk kemudian yang melanggar kami berikan sanksi,” tegas dia.
