Prabowo Pastikan Selat Malaka Tetap Terbuka untuk Semua Kapal
Presiden RI Prabowo Subianto memastikan Selat Malaka akan tetap terbuka bagi seluruh kapal yang melintas dan tidak akan dikenakan tarif sebagaimana sempat diwacanakan beberapa bulan lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo usai bertemu Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/7/2026).
Sikap itu sekaligus menjadi jaminan Indonesia kepada Singapura terkait kebebasan pelayaran di salah satu jalur perdagangan dan energi paling strategis di dunia.
Baca Juga: DJP Digandeng PANRB Percepat Transformasi Digital Nasional
Wacana Tarif Selat Malaka Sempat Muncul
Wacana pengenaan tarif bagi kapal yang melintasi Selat Malaka sempat mencuat pada April 2026.
Saat itu, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan agar Indonesia mempertimbangkan skema serupa dengan yang tengah dibahas Iran untuk Selat Hormuz.
Menurut Purbaya, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam jalur perdagangan dan energi global sehingga potensi ekonominya perlu dimanfaatkan secara lebih optimal.
“Dan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge, enggak tahu betul apa salah?” ujar Purbaya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Ia menilai kebijakan tersebut hanya bisa dilakukan melalui kerja sama dengan Malaysia dan Singapura karena Selat Malaka merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ketiga negara.
“Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang,” ujar dia.
Purbaya juga menyebut potensi penerimaan negara dari lalu lintas kapal di Selat Malaka cukup besar mengingat kawasan tersebut termasuk salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.
“Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu,” ucap dia.
Baca Juga: Alasan RI Belum Mulai Ekspor Listrik ke Singapura Diungkap Bahlil
Prabowo dan Menlu Tegaskan Tak Akan Ada Tarif
Meski sempat menjadi perbincangan, wacana tersebut akhirnya tidak berlanjut setelah Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga Selat Malaka tetap terbuka sesuai hukum internasional.
“Kita akan terus berkoordinasi dengan Malaysia dan Thailand untuk memastikan, sesuai dengan UNCLOS 1982, bahwa Selat Malaka akan selalu terbuka bagi semua, aman, dan dapat diakses oleh siapa pun yang memerlukan akses. Saya kira itu adalah ketegasan kita, dan saya yakinkan kepada kawan-kawan di Singapura,” ujar Prabowo.
Menurut dia, Indonesia dan Singapura memiliki kepentingan bersama untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan kebebasan pelayaran di Selat Malaka.
Prabowo menegaskan kerja sama kedua negara tidak hanya penting bagi kepentingan nasional masing-masing, tetapi juga bagi kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan.
“Sikap Indonesia, dan sikap saya pribadi sejak dahulu, saya kira sudah saya buktikan selama puluhan tahun. Komitmen dan keyakinan saya adalah bahwa Singapura dan Indonesia harus menjadi mitra yang baik serta menjalin kerja sama yang baik,” kata dia
“Dengan kerja sama yang baik, hal ini akan menguntungkan tidak hanya rakyat Indonesia dan rakyat Singapura, tetapi juga akan menyumbang stabilitas, pertumbuhan, dan kemakmuran di seluruh Asia Tenggara,” lanjutnya.
Penegasan serupa juga disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono.
Sugiono mengatakan Indonesia tidak berada pada posisi untuk memberlakukan tarif di Selat Malaka karena hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).
“Jadi, tidak. Indonesia tidak pada posisi untuk melakukan itu (memberlakukan tarif di Selat Malaka),” tegas Sugiono, dikutip dari Antara, Kamis (23/4/2026).
Ia menambahkan Indonesia tetap mendukung kebebasan pelayaran internasional serta kelancaran arus perdagangan laut yang saling menguntungkan bagi seluruh negara.
