104 Anggota DPR AS Dukung Penghentian Dana ke Israel 

Dukungan politik Amerika Serikat terhadap Israel mulai menunjukkan tanda-tanda pergeseran. 

Hal itu terlihat dari hasil pemungutan suara terbaru di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS terkait usulan penghentian bantuan militer untuk negara tersebut.

Berdasarkan laporan Wall Street Journal pada Rabu (15/7/2026), sebanyak 104 anggota DPR AS mendukung amandemen yang diajukan anggota Partai Republik dari Kentucky, Thomas Massie. 

Usulan tersebut bertujuan menghapus alokasi dana sekitar 3,3 miliar dollar AS atau setara Rp59 triliun untuk Israel melalui program Foreign Military Financing (FMF).

FMF merupakan program bantuan Pemerintah AS berupa hibah dan pinjaman yang memungkinkan negara mitra membeli peralatan serta layanan pertahanan buatan Amerika.

Baca Juga: China Kini Lebih Disukai Dibanding AS, Ungkap Survei Pew

Meski demikian, amandemen tersebut gagal disahkan setelah ditolak oleh 314 anggota DPR. Sementara itu, 10 anggota dari Partai Demokrat memilih abstain.

Walau tidak lolos, jumlah dukungan yang mencapai 104 suara dianggap sebagai sinyal penting adanya perubahan pandangan di Kongres AS terkait dukungan kepada Israel.

Perubahan ini cukup mencolok jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. 

Pada 2024, DPR AS masih secara dominan menyetujui paket bantuan darurat senilai 26,4 miliar dollar AS untuk kebutuhan pertahanan Israel dan operasi militer AS.

Laporan DPR AS pada 2025 juga mencatat Israel sebagai penerima bantuan luar negeri terbesar dari Amerika sejak Perang Dunia II. 

Nilai total bantuan yang diterima mencapai sekitar 300 miliar dollar AS setelah disesuaikan dengan inflasi untuk periode 1946–2025.

Kemarahan terhadap Perang Gaza Meningkat

Meningkatnya dukungan terhadap usulan penghentian bantuan militer dinilai berkaitan dengan meluasnya kritik terhadap operasi Israel di Gaza.

Kelompok progresif di Partai Demokrat menjadi salah satu pihak yang paling vokal menyuarakan kritik tersebut. 

Mereka menuduh pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan serangan yang menyebabkan banyak korban sipil.

Perubahan sentimen juga terlihat dari sejumlah survei opini publik yang menunjukkan semakin banyak warga Amerika yang bersimpati kepada Palestina dibandingkan Israel.

Perkembangan itu turut memengaruhi dinamika politik internal Partai Demokrat menjelang pemilu sela. 

Sejumlah kandidat progresif yang secara terbuka mengkritik Israel berhasil meraih kemenangan dalam pemilihan pendahuluan.

Perbedaan pandangan bahkan muncul di kalangan pimpinan Partai Demokrat. Pemimpin Fraksi Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, menolak amandemen tersebut.

Dalam surat kepada anggota partainya, Jeffries menyatakan, “Masih ada cara yang lebih efektif untuk mendorong perubahan terhadap pemerintahan sayap kanan Benjamin Netanyahu.”

Sebaliknya, anggota pimpinan Demokrat Katherine Clark memilih mendukung usulan tersebut. 

Ia mengaku tidak sepenuhnya sejalan dengan isi amandemen maupun motif politik Partai Republik, tetapi menilai arah bantuan kepada Israel perlu ditinjau ulang.

Mantan Ketua DPR AS Nancy Pelosi juga menyatakan akan mendukung usulan itu sebagai bentuk pesan politik bahwa kebijakan bantuan kepada Israel perlu berubah.

Baca Juga: Hong Kong Jadi Investor Terbesar RI, Apa Pemicunya?

Perbedaan Sikap Muncul di Partai Republik

Perdebatan soal dukungan kepada Israel tidak hanya terjadi di Partai Demokrat. Sejumlah tokoh Partai Republik juga mulai menunjukkan sikap yang lebih kritis.

Bulan lalu, Wakil Presiden AS JD Vance mengecam sejumlah pejabat Israel yang mengkritik berakhirnya gencatan senjata antara AS dan Iran.

Saat itu, Vance bahkan menyatakan, “Presiden AS Donald Trump merupakan satu-satunya sekutu Israel.”

Hubungan Trump dengan Netanyahu juga disebut mengalami ketegangan dalam beberapa pekan terakhir. Keduanya dikabarkan memiliki pandangan berbeda mengenai konflik dengan Iran.

Netanyahu disebut ingin operasi militer terhadap Iran terus dilanjutkan untuk mencapai target perang yang lebih luas. 

Sementara itu, Trump berupaya mengakhiri konflik karena khawatir perang berkepanjangan dapat mengganggu stabilitas ekonomi global.