Juli 21, 2026

BGN Pastikan Anggaran MBG 2026 Tak Lagi Rp268 Triliun

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 tidak lagi sebesar Rp268 triliun.

Penyesuaian anggaran dilakukan seiring upaya pemerintah memperbaiki tata kelola dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan program.

Meski demikian, Agustina belum dapat mengungkapkan besaran anggaran terbaru karena proses perhitungan masih berlangsung.

“Jadi kalau angka sih sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi sudah yang jelas tidak Rp268 triliun, sudah jauh berkurang. Tapi angkanya karena saya masih berjalan proses, saya belum bisa sebutkan ya,” kata Agustina di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/7/2026).

Menurut dia, pengurangan anggaran dilakukan melalui sejumlah langkah perbaikan tata kelola.

Pemerintah juga tengah mencari skema yang dinilai lebih adil dan tepat sasaran, termasuk melalui refocusing anggaran.

Agustina menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan waktu selama satu bulan untuk merumuskan solusi guna meningkatkan efisiensi Program Makan Bergizi Gratis.

Salah satu aspek yang dievaluasi adalah besaran biaya per porsi makanan. Selama ini, anggaran per porsi ditetapkan sama rata sebesar Rp15.000 di seluruh daerah, padahal harga bahan pangan di setiap wilayah berbeda.

Selain melakukan evaluasi anggaran, BGN juga terus melakukan pengecekan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan data penerima manfaat dan titik layanan tersusun lebih rapi.

Agustina mengatakan pihaknya saat ini sedang merapikan data lokasi layanan yang telah terdaftar maupun yang masih dalam proses pembangunan.

“Yang jelas kami tidak ingin mengikuti yang lama itu ya, maksudnya pokoknya ada titik di sini deh, titik yang sekarang sudah terlanjur 27.469 itu kami rapikan. Yang dalam proses pembangunan yang sudah dapat kata orang centang biru itu 13.000-an yang dibangun BGN. Itu kami rapikan betul-betul,” tuturnya.

Pemerintah berharap perbaikan tata kelola tersebut dapat membuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran tanpa mengurangi manfaat yang diterima masyarakat.