Juli 27, 2026

Suriah Buka Jalan Damai dengan Israel, Tetap Pertahankan Klaim Golan

Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa menyatakan pemerintahannya tengah mengupayakan tercapainya kesepakatan keamanan dengan Israel.

Langkah tersebut menandai perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Suriah setelah pergantian pemerintahan pasca-runtuhnya rezim Bashar al-Assad.

Selama puluhan tahun, Suriah dikenal sebagai salah satu negara Arab yang paling vokal menentang Israel sejak konflik kedua negara dimulai pada 1948.

Namun kini, Damaskus membuka peluang dialog dengan harapan dapat menciptakan stabilitas yang lebih luas di kawasan.

Mengutip Al Jazeera, Minggu (26/7/2026), al-Sharaa mengatakan kesepakatan keamanan yang sedang diupayakan diharapkan menjadi pintu masuk menuju perdamaian yang lebih menyeluruh.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa upaya tersebut tidak akan mengurangi hak Suriah atas Dataran Tinggi Golan yang hingga kini masih diduduki Israel.

Menurut al-Sharaa, pemerintah Suriah berupaya menghindari bentrokan langsung dengan Israel di tengah meningkatnya ketegangan kawasan sejak dirinya berkuasa pada Desember 2024.

Ia berharap pengaturan keamanan yang tengah dibahas dapat menjadi bagian dari penyelesaian krisis yang lebih luas setelah serangkaian serangan dan operasi militer Israel di wilayah selatan Suriah.

Suriah Bahas Krisis Lebanon dan Persoalan Domestik

Selain membahas hubungan dengan Israel, al-Sharaa juga menegaskan bahwa Suriah tidak memiliki rencana melakukan intervensi militer ke Lebanon.

Ia mengatakan pemerintahannya justru berdiskusi mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan bersama otoritas Lebanon untuk membantu mengatasi krisis di negara tersebut.

Menurut dia, penyelesaian persoalan Lebanon tidak cukup hanya melalui pendekatan keamanan, melainkan membutuhkan solusi yang lebih komprehensif.

Al-Sharaa juga memperingatkan bahwa memburuknya situasi di Lebanon akan berdampak langsung terhadap Suriah.

Ia menilai potensi meluasnya konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran juga dapat memicu konsekuensi serius bagi kawasan.

Di bidang domestik, al-Sharaa menyatakan pencabutan sanksi ekonomi dari AS dan negara-negara lain belum akan memberikan dampak optimal apabila Suriah masih tercantum sebagai negara sponsor terorisme.

Ia juga menegaskan pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan implementasi kesepakatan dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin kelompok Kurdi, meski pelaksanaannya mengalami keterlambatan.

Selain itu, pemerintah Suriah membentuk komite khusus untuk menangani kasus orang hilang selama perang Suriah yang berlangsung pada 2011-2024.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sekitar 100.000 orang dilaporkan hilang secara paksa selama konflik tersebut.

Sementara itu, Komisi Nasional Suriah untuk Orang Hilang memperkirakan jumlahnya bisa mencapai 300.000 orang.

Al-Sharaa mengatakan komite tersebut akan bekerja sesuai standar internasional serta menjalin kerja sama dengan berbagai negara yang memiliki pengalaman dalam penanganan kasus orang hilang.