Juli 28, 2026

BGN Larang Dapur MBG Gunakan Minyakita dan Gas Melon

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono melarang seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan barang subsidi untuk memasak Makan Bergizi Gratis (MBG).

Barang subsidi yang dimaksud meliputi Minyakita, gas elpiji 3 kilogram atau gas melon, serta beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Hal itu disampaikan Sudaryono dalam jumpa pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).

“Tidak boleh ya. Tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyakita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilo dan tidak boleh memakai beras-beras kita SPHP. Tidak boleh,” papar Sudaryono.

Ia juga meminta masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program MBG.

Dia mengatakan bahwa masyarakat maupun media dapat melaporkan jika menemukan dapur SPPG yang menggunakan barang subsidi.

Sudaryono menegaskan BGN akan memberikan sanksi kepada pengelola yang melanggar.

Sanksi tersebut mulai dari surat peringatan hingga penutupan dapur apabila pelanggaran terus dilakukan.

“Kalau ada, misalnya awak media menemukan di sosmed silakan dilaporkan, dapur mana menggunakan Minyakita, itu nanti kita akan beri surat, bahkan kita beri teguran surat peringatan. Kalau memang memang ngeyel, bandel, ya kita tutup dapurnya ya. Tidak boleh memakai barang subsidi,” terang dia.

MBG Diminta Jaga Harga Petani dan Utamakan Kualitas Gizi

Selain melarang penggunaan barang subsidi, Sudaryono mengatakan program MBG juga berperan menjaga stabilitas harga pangan di tingkat petani dan peternak.

Ia mencontohkan saat harga telur di tingkat peternak turun di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP).

Dalam kondisi tersebut, pengelola dapur MBG tetap diminta membeli telur sesuai HAP.

Langkah itu dilakukan agar peternak tidak mengalami kerugian akibat anjloknya harga.

“Termasuk misalnya kemarin harga telur turun ya, harga telur yang harusnya HAP-nya Rp 25.000 di kandang, itu kemudian jatuh sampai Rp 12.000-Rp 15.000 pernah tuh kemarin. Maka juga kemudian si kepala dapur harus membeli telur bukan kemudian Rp 12.000-Rp 15.000, harus membeli telur di harga acuan pemerintah, untuk supaya memastikan stabilisasi harga, peternak tidak dirugikan,” tutur Sudaryono.

Ia pun menegaskan tujuan utama program MBG bukan hanya menyediakan makanan bagi anak-anak.

Program tersebut juga dirancang untuk menjaga pasokan dan harga pangan di tingkat produsen.

“Tujuan dari MBG ini untuk sebagai stabilisator pasokan dan stabilisator harga level paling bawah supaya memastikan peternak-petani itu kemudian tidak dirugikan,” kata dia.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan MBG diukur dari kecukupan gizi, bukan dari rasa maupun porsi makanan.

“Sekali lagi ini namanya makan bergizi gratis, bukan makan enak gratis, bukan makan banyak gratis. Mencukupan gizinya lah yang menjadi tolok ukurnya,” ucap Sudaryono.

Menurut dia, BGN tidak akan memberikan toleransi kepada dapur SPPG yang tidak memenuhi standar kualitas.