Kolombia Pulihkan Hubungan Diplomatik dengan Israel

Pemerintah baru Kolombia bersiap mengubah arah kebijakan luar negerinya dengan memulihkan hubungan diplomatik penuh dengan Israel. 

Langkah tersebut sekaligus membatalkan rencana pembukaan kedutaan besar di Palestina dan memindahkan kedutaan Kolombia ke Yerusalem.

Mengutip Middle East Monitor, Selasa (28/7/2026), kebijakan itu diumumkan langsung oleh Presiden terpilih Kolombia, Abelardo de la Espriella.

Keputusan tersebut menjadi perubahan besar dibandingkan kebijakan Presiden sebelumnya, Gustavo Petro, yang dikenal mendukung Palestina.

De la Espriella mengatakan pemerintahannya akan menghentikan rencana pembukaan kedutaan besar di Palestina. 

Menurut dia, misi diplomatik tersebut tidak pernah benar-benar beroperasi.

“Misi diplomatik di Palestina tidak pernah benar-benar beroperasi secara aktual. Penangguhan ini menjadi bagian dari restrukturisasi luar negeri Kolombia,” ungkap Presiden terpilih Kolombia Abelardo de la Espriella.

Sebagai gantinya, pemerintah baru berencana membuka kedutaan besar Kolombia untuk Israel di Yerusalem. 

Kebijakan ini sekaligus menandai kembalinya Kolombia ke hubungan yang lebih erat dengan Israel dan Amerika Serikat.

Baca Juga: Laporan Dugaan Pelanggaran Israel di Suriah Akan Diserahkan PBB

Pemerintah Baru Bangun Kembali Hubungan dengan Israel

Pemerintahan De la Espriella mulai menyiapkan pemulihan hubungan bilateral bahkan sebelum pelantikannya pada 7 Agustus 2026. 

Calon Menteri Luar Negeri Kolombia, Omar Bola Escobar, telah bertemu Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar di Washington.

Kedua negara sepakat memulihkan hubungan diplomatik setelah pemerintahan baru resmi menjabat. 

Rencana kerja sama itu mencakup pertukaran duta besar, perluasan kerja sama perdagangan dan keamanan, serta pembebasan persyaratan visa.

Kesepakatan tersebut juga membalik keputusan Gustavo Petro pada Mei 2024 yang memutus hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk protes atas operasi militer di Jalur Gaza.

Pakar urusan Amerika Latin, Victorious Bayan Shams, menilai faktor politik menjadi alasan utama di balik perubahan kebijakan tersebut.

“Gustavo Petro adalah pengecualian dalam sejarah politik Kolombia. Pemerintah baru ini pada dasarnya sedang memulihkan keselarasan tradisional negara dengan Washington dan Israel,” tutur Shams.

Rencana Kedutaan di Yerusalem Tuai Sorotan

Rencana memindahkan kedutaan Kolombia ke Yerusalem menjadi salah satu keputusan yang paling banyak mendapat perhatian internasional. 

Menurut Shams, langkah tersebut bukan sekadar pemindahan kantor diplomatik.

“Pemindahan kedutaan ke Yerusalem adalah sebuah deklarasi politik. Langkah ini memberikan sinyal penyelarasan politik penuh dengan Israel sekaligus menegaskan niat Kolombia memperkuat hubungan strategis dengan Amerika Serikat,” terang Shams.

Rencana itu juga menuai kritik karena dinilai bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 478. 

Resolusi tersebut menyerukan negara-negara untuk tidak mengakui perubahan status Yerusalem serta tidak menempatkan misi diplomatik di kota tersebut.

Baca Juga: Perintah Darurat Diterbitkan Trump, 17 Negara Bagian AS Siaga

Dinilai Jadi Kemenangan Diplomatik Israel

Shams menilai pemulihan hubungan dengan Kolombia merupakan keuntungan diplomatik penting bagi Israel. 

Menurut dia, Kolombia memiliki pengaruh politik dan kerja sama militer yang strategis di kawasan Amerika Latin.

Meski demikian, ia menegaskan dukungan masyarakat Kolombia terhadap Palestina tidak akan mudah hilang. 

Selama konflik di Gaza berlangsung, berbagai aksi solidaritas terus digelar di negara tersebut.

“Pemerintah Kolombia berikutnya mungkin bisa mengubah kebijakan resmi negara. Namun, mereka tidak akan mudah menghapus transformasi kesadaran yang telah terjadi pada lapisan masyarakat Kolombia mengenai pendudukan dan penderitaan rakyat Palestina,” tutur Shams.

Ia menambahkan, isu Palestina kini telah menjadi bagian dari perdebatan publik di Kolombia. 

Ke depan, dukungan terhadap Palestina diperkirakan akan terus hidup melalui gerakan masyarakat sipil dan aktivisme akar rumput, meski arah kebijakan resmi pemerintah telah berubah.