PBB Akan Serahkan Laporan Dugaan Pelanggaran Israel di Suriah
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menyerahkan laporan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan Israel di wilayah Suriah kepada Dewan Keamanan PBB pada akhir Juli 2026.
Rencana tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres saat melakukan kunjungan resmi ke Damaskus.
Mengutip Middle East Monitor, Senin (27/7/2026), Guterres menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Suriah tidak dapat dibenarkan.
Ia juga mendesak Israel mematuhi Perjanjian Pemisahan Pasukan 1974.
“Berbagai kekejaman yang telah disaksikan di Suriah tidak mematahkan tekad rakyat Suriah untuk mengejar aspirasi sah mereka. Pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Suriah adalah hal yang tidak dapat diterima,” tegas Guterres.
Dalam kunjungannya, Guterres juga mendatangi Penjara Sednaya.
Ia mengatakan lokasi tersebut memperlihatkan besarnya penderitaan yang dialami para tahanan selama bertahun-tahun.
Menurut Guterres, puluhan ribu orang dilaporkan tewas dan mengalami penyiksaan brutal di penjara tersebut.
“Kunjungan ke Penjara Sednaya mengungkapkan skala mengerikan dari penderitaan yang dialami di sana, di mana puluhan ribu orang tewas dan disiksa secara brutal. PBB bertekad melakukan segala hal untuk mendukung transisi Suriah yang bergerak ke arah yang benar,” tutur dia.
Baca Juga: Mertua Mojtaba Sebut Menantunya Tak Berkomunikasi dengan Siapa Pun
PBB Soroti Keadilan Transisional dan Krisis Kemanusiaan
Guterres menegaskan PBB akan terus mendukung proses transisi politik di Suriah yang mendapat dukungan internasional.
Menurut dia, proses tersebut telah bergerak ke arah yang positif.
Ia juga memastikan proses keadilan transisional di Suriah sedang berjalan.
Karena itu, PBB mendorong agar seluruh pelaku kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Selain itu, Guterres mengingatkan bahwa Suriah masih menghadapi krisis kemanusiaan yang serius.
Baca Juga: AS Tak Terlibat, Iran Bahas Selat Hormuz dengan Oman
Ia mengungkapkan bantuan kemanusiaan PBB saat ini baru mampu memenuhi sekitar 20 persen dari kebutuhan masyarakat Suriah.
“Proses keadilan transisional di Suriah sedang berjalan dan kita perlu memastikan adanya akuntabilitas atas seluruh kejahatan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Di saat yang sama, bantuan kemanusiaan PBB saat ini hanya mampu memenuhi sekitar 20% dari kebutuhan rakyat Suriah,” pungkas Guterres.
