Juli 30, 2026

Sudaryono Ungkap 116 Juta Warga RI Kekurangan Gizi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap fakta mengejutkan mengenai kondisi gizi masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sekitar 40% penduduk dari kelompok ekonomi terbawah masih mengalami kekurangan asupan kalori dan protein.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah terus mendorong pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini diarahkan untuk membantu masyarakat yang paling membutuhkan, terutama kelompok dengan kondisi ekonomi terbawah.

“Jadi sebanyak kurang lebih 40% penduduk Indonesia yang berada di kuintil 1 dan kuintil 2, itu mengalami kekurangan kalori dan protein,” ujar Sudaryono saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Jika dikonversikan berdasarkan jumlah penduduk, Sudaryono memperkirakan persoalan kekurangan asupan tersebut mencakup sekitar 116 juta orang.

“Mohon maaf, kasarnya kurang makan. Ini menyedihkan, tapi ini realita yang juga harus kita hadapi bahwa 40% itu kira-kira 116 juta, 116 juta orang kita itu kemudian kurang makan, atau kasarnya lapar. Jadi yang dimakan lebih sedikit daripada aktivitas dia. Ini satu realita. Ini saya dapat datanya dari Kementerian Kesehatan,” katanya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut menyoroti persoalan gizi sebagai salah satu tantangan besar dalam sektor kesehatan nasional. Menurutnya, keberhasilan MBG dapat membantu pemerintah menangani berbagai masalah kesehatan yang berkaitan dengan kondisi gizi masyarakat.

“Di mata Kementerian Kesehatan, masalah gizi adalah salah satu masalah utama kesehatan. Jadi kalau program ini berhasil, banyak sekali masalah kesehatan yang bisa diselesaikan,” ujar Budi saat konferensi pers di kantor Kemenko Bidang Pangan.

Meski kekurangan gizi masih menjadi persoalan utama, Budi menyebut masalah kelebihan gizi juga mulai terlihat. Kondisi ini terutama ditemukan pada kelompok usia SMA hingga dewasa di kawasan perkotaan.

“Hasil cek kesehatan gratis kita sudah keluar, sampai dengan SMA itu sebagian besar anak-anak gizi kurang. Ada catatan sedikit, gizi yang lebih juga ada, terutama kalau SMA ke atas dan dewasa di perkotaan. Gizi yang lebih itu juga tidak baik, ya, tapi sebagian besar masih gizi yang kurang,” terang dia.

Sudaryono Respons Soal Tunggakan Rp1,6 Triliun

Selain persoalan gizi, Sudaryono juga memberikan penjelasan mengenai pembayaran kepada mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih tertunggak. Nilai tunggakan tersebut disebut mencapai Rp1,6 triliun.

Sudaryono menegaskan bahwa persoalan tersebut masih dalam proses pemeriksaan auditor. Ia memastikan pembayaran akan dilakukan setelah seluruh proses audit dinyatakan selesai dan tidak ditemukan persoalan dalam administrasinya.

Menurut Sudaryono, dana tersebut lebih tepat disebut tunggakan daripada utang baru. Karena itu, penyelesaian pembayaran harus mengikuti hasil pemeriksaan dan mekanisme yang telah ditetapkan.

“Mengenai utang, ini, tunggakan lah bukan utang ya, tunggakan ini ranah dari auditor, sedang diaudit, manakala clean and clear, ya saya kira dibayar. Saya nggak ada ‘oh yang ini mesti kubayar sendiri’, nggak bisa, ya saya nggak mau itu. Semuanya trust in system (percaya kepada sistem yang berlaku), ya. Tidak trust in person,” kata Sudaryono.

Ia menambahkan, penyelesaian persoalan pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan sistem yang berlaku, bukan keputusan personal. Dalam prosesnya, BGN juga melibatkan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang merupakan pejabat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Bu Waka (Wakil Kepala BGN) saya, Bu Arumsari adalah kiriman dari BPKP, saya kira beliau yang in charge. Kita ingin yang sah, yang bagus, yang benar, sesuai dengan mekanisme, yang mana itu yang kita selesaikan. Saya kira no issue, nggak ada masalah,” ujarnya.

Sudaryono menyadari berbagai persoalan administratif dalam pelaksanaan MBG harus segera dibereskan. Menurutnya, pemerintah tidak memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan masalah karena penerima manfaat program membutuhkan bantuan tersebut secepat mungkin.

“(Terkait) yang tenggat waktu itu masalahnya begini, kenapa kok dikasih waktu? Masalahnya kan tidak bisa lama-lama. Ya, anak-anak yang membutuhkan itu tidak bisa disuruh nunggu lama. Ibu-ibu hamil itu nggak bisa nunggu, ‘ibu hamilnya diperpanjang ya, jangan 9 bulan kalau bisa’, nggak bisa. Butuhnya sekarang,” tutur Sudaryono.

Karena itu, BGN kini berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menghambat pelaksanaan program. Sudaryono mengatakan pembenahan harus dilakukan satu per satu agar BGN dapat kembali fokus pada tujuan utama MBG.

“Jadi ini kami ini selalu mengatakan ibaranya kompetitor utama kami ini adalah waktu. We are racing against time. Jadi kita sedang berlomba dengan waktu, bagaimana semua persoalan bisa kita selesaikan segera satu persatu, beres-beres-beres-beres-beres sehingga kita bisa jump in kepada materi-materi lain yang memang.. kita ini kan nggak cukup mengurusi begini-begini saja ya. Urusan kita besar, banyak dan banyak sekali orang yang sangat berharap dengan kiprah dan kinerja kita,” pungkasnya.