Krisis BBM Rusia Makin Parah, Antrean SPBU Capai 36 Jam
Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dilaporkan semakin parah di sejumlah wilayah Rusia. Kondisi tersebut terjadi setelah serangkaian serangan drone Ukraina menghantam sedikitnya 10 kilang minyak besar Rusia.
Serangan tersebut berdampak terhadap kapasitas pengolahan minyak Rusia, termasuk kilang Omsk yang berada sekitar 2.500 kilometer dari perbatasan Ukraina. Gangguan pada fasilitas-fasilitas tersebut disebut telah memangkas hampir sepertiga kapasitas pengolahan minyak Rusia.
Dampaknya mulai terasa langsung oleh masyarakat. Sejumlah SPBU terpaksa menghentikan operasional atau membatasi penjualan BBM. Di beberapa wilayah, pengendara harus menghadapi antrean panjang hingga puluhan jam.
Di Chita, wilayah Transbaikal, misalnya, waktu tunggu untuk mendapatkan bensin dilaporkan mencapai 36 jam. Kondisi ini bahkan memunculkan praktik jual beli posisi antrean dengan harga hingga 35.000 rubel atau sekitar Rp7,8 juta.
Warga Rusia Hadapi Antrean BBM hingga 36 Jam
Situasi kelangkaan BBM membuat aktivitas warga terganggu. Berdasarkan laporan DW pada 12 Juli 2026, sejumlah SPBU di berbagai wilayah Rusia tutup, sementara lokasi yang masih menyediakan bensin dipadati kendaraan hingga antreannya memanjang beberapa kilometer.
Baca Juga : Purbaya Ungkap ke IMF Jika Jadi Menkeu Paling Tidak Beruntung
Seorang warga Gelendzhik mengaku sudah berusaha mendapatkan bensin selama tiga hari. Ia bahkan datang ke SPBU sejak pukul 05.00 dan bermalam di dalam mobil, tetapi tetap tidak berhasil mengisi bahan bakar.
“Ini benar-benar perjuangan untuk bertahan hidup,” katanya.
Ia menilai kelangkaan BBM bukan satu-satunya persoalan. Menurutnya, sejumlah pengecer membeli bahan bakar kemudian menjualnya kembali dengan harga jauh lebih tinggi.
Kondisi paling parah dilaporkan terjadi di Chita. Pengendara harus mengantre hingga 36 jam untuk memperoleh bensin. Sebagian kendaraan bahkan kehabisan bahan bakar ketika masih berada dalam antrean sehingga pemiliknya terpaksa mendorong mobil.
Di media sosial juga beredar klaim mengenai posisi antrean yang diperjualbelikan. Harga untuk mendapatkan tempat dalam antrean disebut mencapai 35.000 rubel atau sekitar Rp7,8 juta.
Kelangkaan BBM Ubah Rutinitas Warga
Krisis pasokan bahan bakar turut mengubah pola aktivitas masyarakat Rusia. Sebagian warga mulai berbagi kendaraan untuk bekerja maupun mengantar anak ke sekolah. Ada pula yang beralih menggunakan transportasi umum.
Seorang warga Irkutsk mengatakan dirinya memilih menggunakan bus dan taksi setelah berkali-kali gagal memperoleh bensin.
Namun, gangguan pasokan BBM juga ikut berdampak terhadap layanan transportasi. Surat kabar Kommersant melaporkan pengemudi taksi mulai mengurangi jam kerja dan lebih sering menolak perjalanan jarak jauh di sejumlah kota besar.
Kondisi tersebut kemudian ikut mendorong kenaikan tarif taksi.
Warga Mulai Beralih ke Kuda dan Sepeda
Kelangkaan BBM bahkan membuat sebagian masyarakat di wilayah pedesaan mencari alternatif selain kendaraan bermotor. Beberapa warga mulai membeli kuda untuk menggantikan mobil dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Saluran Telegram Mash mengutip sejumlah peternak yang menyebut permintaan terhadap kuda pekerja meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Hewan tersebut digunakan untuk pekerjaan kehutanan, pembuatan jerami, hingga aktivitas pertanian.
Sepeda juga semakin diminati. Data CDEK.Shopping menunjukkan penjualan sepeda di platform pasar daring tersebut melonjak 131 persen pada Juni dibandingkan bulan sebelumnya. Pendapatannya juga meningkat 263 persen, menurut perusahaan yang dikutip media Rusia Afisha.
Seorang warga Krasnodar bahkan menyindir situasi tersebut melalui media sosial.
“Hore! Saya resmi menjadi pejalan kaki sekarang,” tulisnya setelah mengaku tidak bisa membeli bensin karena sebuah SPBU hanya melayani kendaraan tertentu.
Media independen Rusia 7×7 melaporkan kategori kendaraan tersebut juga mencakup kendaraan milik pejabat pemerintah. Jurnalis media itu menemukan setidaknya empat wilayah yang menerapkan penjualan BBM khusus bagi pemegang kartu identitas resmi pemerintah.
Kremlin Bantah Rusia Mengalami Krisis BBM
Di tengah kelangkaan tersebut, pemerintah Rusia membantah adanya krisis BBM yang bersifat sistemik. Pemerintah justru menilai lonjakan permintaan dan perilaku spekulan menjadi salah satu penyebab gangguan pasokan.
Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak menyatakan permintaan BBM nasional memang meningkat sekitar 20-30 persen. Namun, ia menegaskan persoalan pasokan hanya terjadi di sejumlah SPBU dan stok bahan bakar secara keseluruhan masih mencukupi.
Menurut Novak, persoalan tersebut dapat diatasi melalui restrukturisasi distribusi.
Sejumlah pemerintah daerah juga menyampaikan pandangan serupa. Gubernur Krasnodar, Irkutsk, dan Pskov menilai aksi pembelian berlebihan serta kekhawatiran masyarakat turut memperburuk kondisi.
“Masyarakat khawatir mereka tidak lagi dapat bepergian secara normal, pergi bekerja, atau mengurus anak-anak mereka,” tulis Gubernur Pskov Mikhail Vedernikov melalui aplikasi pesan yang didukung pemerintah, Max.
“Pengemudi taksi dan usaha kecil menimbun barang untuk menghindari kehilangan pendapatan. Petani khawatir tentang kemungkinan kerusakan mesin dan kerugian panen yang diakibatkannya. Semua ini mendorong peningkatan permintaan,” tambahnya.
Namun, anggota Duma Rusia Nina Ostanina mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilai tidak cukup terbuka mengenai persoalan tersebut.
“Negara ini bisa kekurangan biji-bijian, yang, di bawah sanksi internasional, akan sama dengan hukuman mati,” tulis Ostanina di Telegram.
Krisis BBM Mulai Tekan Popularitas Putin
Gangguan pasokan energi terjadi ketika kepercayaan publik terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan mengalami penurunan.
Survei Yayasan Opini Publik Rusia (FOM) pada 19-21 Juni menunjukkan tingkat persetujuan terhadap Putin turun dari 74 persen menjadi 69 persen hanya dalam satu pekan. Angka tersebut menjadi salah satu level terendah sejak perang skala penuh Rusia-Ukraina dimulai.
Baca Juga : Presiden Turki Dukung Saudi Hadapi Houthi, Konflik Memanas
Kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi ekonomi juga meningkat, terutama berkaitan dengan harga barang dan biaya hidup.
Meski demikian, perubahan sentimen ekonomi tersebut belum otomatis mendorong masyarakat untuk menuntut penghentian perang. Survei Levada Center pada Juni menunjukkan dukungan terhadap perang Rusia di Ukraina justru meningkat.
Sebanyak 30 persen responden menyatakan mendukung perang, naik enam poin persentase dibandingkan survei Maret 2026.
Sementara itu, 60 persen responden menilai Rusia seharusnya membuka negosiasi perdamaian. Angka tersebut turun tujuh poin persentase dibandingkan Februari 2025.
Sosiolog Levada Center menilai penurunan dukungan terhadap perundingan damai secara berkelanjutan seperti ini terakhir terlihat dalam periode empat bulan pada akhir 2023 hingga awal 2024.
