Erdogan Disebut Gagalkan Rencana Israel Gulingkan Iran
Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan disebut menjadi salah satu faktor penting yang menggagalkan rencana rahasia Israel untuk mendorong pergantian rezim di Iran.
Menurut laporan The Telegraph, Minggu (16/8/2026), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat memaparkan skenario tersebut kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam pertemuan di Gedung Putih pada Februari 2026.
Rencana itu disebut disusun bersama badan intelijen Israel, Mossad, dan dibahas dengan CIA.
Salah satu skenario yang dipertimbangkan adalah mengirim ribuan pejuang Kurdi ke wilayah barat Iran. Operasi tersebut direncanakan mendapat dukungan udara dari AS.
Pasukan Kurdi nantinya bergerak dari wilayah Kurdistan Irak menuju Iran. Tujuannya memicu pemberontakan yang diharapkan dapat melemahkan hingga menjatuhkan pemerintahan di Teheran.
Namun, Erdogan disebut menentang keras rencana tersebut. Ia kemudian melobi Washington agar tidak mendukung operasi itu.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Dana Bencana Rp5 Triliun untuk Gempa NTT
Erdogan Khawatir Kelompok Kurdi Semakin Kuat
Penolakan Erdogan disebut berkaitan dengan kekhawatiran lama Turkiye terhadap kelompok-kelompok Kurdi.
Selama lebih dari empat dekade, Ankara berkonflik dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Kelompok tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Turkiye.
Sumber Israel dan negara-negara Teluk yang dikutip The Telegraph menyebut Erdogan menyampaikan kekhawatirannya langsung kepada Trump.
Erdogan disebut menegaskan bahwa Turkiye tidak akan menerima munculnya negara atau kemerdekaan Kurdi di kawasan mana pun.
Menurut dia, penguatan kelompok Kurdi di sekitar Iran dapat berdampak langsung terhadap keamanan Turkiye.
Persenjataan dan dukungan yang diberikan kepada kelompok tersebut dikhawatirkan memperkuat pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh Ankara di perbatasan timur.
Kelompok Kurdi sendiri merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di dunia yang tidak memiliki negara sendiri. Populasinya tersebar di Iran, Irak, Suriah, dan Turkiye.
Israel diketahui telah menjalin hubungan dengan sejumlah kelompok Kurdi. Kelompok tersebut dinilai dapat menjadi salah satu penyeimbang terhadap lawan-lawan Israel di kawasan.
Setelah pertemuan di Gedung Putih, sejumlah pejabat AS juga disebut mulai meragukan kelayakan rencana tersebut.
The New York Times, yang dikutip The Telegraph, melaporkan sebagian pejabat AS menilai invasi darat ke Iran menggunakan pasukan Kurdi tidak realistis.
Ketika mendapat pengarahan dari Direktur CIA John Ratcliffe, Trump bahkan disebut menilai skenario perubahan rezim yang diajukan Netanyahu tidak masuk akal.
Operasi Kurdi Tak Pernah Mendapat Lampu Hijau Trump
Meski meragukan rencana tersebut, Trump disebut masih menjajaki kemungkinan untuk mendukungnya.
Pada 1 Maret, Trump dilaporkan berbicara dengan sejumlah pemimpin Kurdi. Ia juga disebut terus berkomunikasi dengan tokoh lokal yang dinilai dapat memanfaatkan melemahnya posisi Teheran.
Pada periode yang sama, Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di wilayah barat Iran.
Target serangan disebut mencakup fasilitas militer, sistem rudal, kantor polisi, dan lokasi yang berkaitan dengan Basij.
Serangan tersebut memunculkan dugaan bahwa Israel sedang mempersiapkan kondisi untuk kemungkinan operasi kelompok Kurdi.
Pada 18 Maret, koalisi enam faksi Kurdi Iran dilaporkan telah siap bergerak. Namun, operasi tersebut membutuhkan persetujuan akhir Trump.
Baca Juga: 12 Persen Saham Freeport akan Dilepas ke Indonesia pada 2041
Persetujuan itu tidak pernah diberikan.
Seiring waktu, kelompok-kelompok Kurdi juga mulai mempertanyakan peluang keberhasilan operasi. Mereka disebut meminta jaminan politik, bukan hanya dukungan militer.
Rencana tersebut kemudian mulai bocor ke media AS. Fox News pada Maret melaporkan adanya operasi yang sedang dipersiapkan.
Gedung Putih akhirnya memberikan klarifikasi bahwa Washington tidak mempersenjatai kelompok Kurdi untuk menjalankan operasi tersebut.
The Telegraph juga melaporkan Erdogan terus melakukan lobi kepada Washington agar rencana itu dibatalkan.
Sejumlah negara Teluk turut memperingatkan bahwa upaya memecah Iran berdasarkan garis etnis dapat memicu ketidakstabilan baru di Timur Tengah.
Kegagalan rencana tersebut disebut menimbulkan ketidakpuasan di Israel. Direktur Mossad Roman Gofman bahkan dilaporkan mencopot dua pejabat senior yang terlibat dalam penyusunan skenario perubahan rezim.
Isu pergantian rezim kembali dibahas dalam pertemuan Netanyahu dan Trump pada 28 Juli. Namun, sumber yang dikutip The Telegraph menyebut Netanyahu kembali gagal meyakinkan Trump.
Trump akhirnya memilih melanjutkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ia tidak memberikan dukungan terhadap operasi militer untuk menggulingkan pemerintahan di Teheran.
