Kepala BGN Temui Menkeu Purbaya, Bahas Anggaran dan Evaluasi Penerima MBG
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Juanda, Jakarta, Jumat (28/8/2026). Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas koordinasi terkait anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sudaryono mengatakan, koordinasi dengan Kementerian Keuangan diperlukan untuk memastikan kesiapan anggaran, baik untuk pelaksanaan program pada tahun berjalan maupun rencana anggaran tahun berikutnya.
Baca Juga: Prabowo Yakin RI Bangkit dalam Beberapa Tahun, Korupsi Jadi Tantangan Utama
“Ya kita tentu saja koordinasi dengan Kementerian Keuangan wajib, apakah terkait anggaran tahun depan, apakah pelaksanaan anggaran tahun ini,” kata Sudaryono kepada awak media.
Selain membahas anggaran, Sudaryono menyebut pertemuan tersebut juga membahas evaluasi penerima manfaat MBG, khususnya terkait anak sekolah dari keluarga berpenghasilan tinggi yang masih menerima program tersebut.
Menurutnya, penyesuaian penerima manfaat dapat membantu mengurangi beban anggaran pemerintah. BGN sebelumnya telah melakukan penyisiran terhadap sejumlah sekolah swasta yang dinilai tidak membutuhkan bantuan MBG.
“Kalau enggak dapat, ngurangi uang kan. Saya kira kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang elit tidak membutuhkan MBG ada 80 sekolah saya kecualikan,” ujarnya.
Baca Juga: NATO Cemas, AS Kaji Utang 80.000 Pasukan di Eropa
Sudaryono menjelaskan, pelaksanaan program MBG membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar berjalan optimal, terutama dalam pengelolaan anggaran negara.
Ia menilai sinergi dengan Kementerian Keuangan menjadi hal penting karena program tersebut menggunakan anggaran pemerintah dalam jumlah besar.
“Semua juga saya kira perlu, nggak bisa kita kerja sendiri, harus ada kolaborasi dengan Kementerian lain, khususnya mengelola uangnya yaitu Kementerian Keuangan,” imbuhnya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang membutuhkan pengawasan dalam pelaksanaan, termasuk memastikan anggaran tepat sasaran dan diterima oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan.
