Prabowo Ungkap Indonesia Tolak Tawaran Pinjaman IMF

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia sempat menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF). Tawaran tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat berada di Washington DC.

Prabowo menyebut keputusan untuk menolak pinjaman tersebut diambil karena kondisi keuangan Indonesia dinilai masih cukup kuat dan belum membutuhkan tambahan pembiayaan dari IMF.

“Saya kira kemarin, berapa bulan yang lalu, kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF. Kita tolak, terima kasih! Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF,” ujar Prabowo dalam sambutannya di Penutupan Muktamar ke-35 NU, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (31/8/2026).

Baca Juga : Prabowo Dijadwalkan Bertemu Putin, Ada Agenda Rahasia?

Prabowo menegaskan pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri. Menurutnya, kebutuhan pembiayaan pembangunan lebih baik didukung dengan menarik investasi masuk ke Indonesia dibandingkan menambah beban utang.

Pemerintah tetap membuka kemungkinan menggunakan pinjaman apabila memang diperlukan. Namun, Prabowo menekankan bahwa setiap pembiayaan harus dipertimbangkan secara selektif, terutama dari sisi tingkat bunga.

“Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana, kalau ajak investasi boleh,” jelas Prabowo.

Di sisi lain, pemerintah juga mengandalkan kebijakan efisiensi anggaran untuk menyediakan ruang fiskal. Prabowo menyebut penghematan yang dilakukan pemerintah di berbagai sektor kini telah mendekati Rp300 triliun setiap tahun.

Baca Juga : Danantara Targetkan Investasi Ribuan Triliun, DPR Minta Rinciannya

“Penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati, tiap tahun lebih dari Rp 200 triliun, mendekati Rp 300 triliun tiap tahun. Uang ini lah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat,” pungkas Prabowo.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga keuangan negara sekaligus mengarahkan anggaran kepada berbagai program yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.