September 1, 2026

Singapura Hadapi Kiamat Demografi, Anak Dapat Rp835 Juta

Singapura menghadapi ancaman krisis demografi seiring terus anjloknya tingkat kelahiran. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mengeluarkan berbagai insentif serta memperluas dukungan bagi keluarga untuk meningkatkan minat masyarakat memiliki anak.

Pemerintah Singapura kini menawarkan bantuan lebih dari SG$60.000 atau sekitar Rp835,7 juta untuk setiap anak berkewarganegaraan Singapura, mulai dari lahir hingga berusia 17 tahun. Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah besar pemerintah untuk mengurangi beban finansial dan sosial dalam membesarkan anak.

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan pemerintah ingin mengubah secara mendasar pola dukungan terhadap keluarga.

“Kami ingin melakukan perubahan mendasar dalam cara kami mendukung keluarga,” ujar Lawrence Wong, seperti dikutip CNBC International, Senin (31/8/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Wong saat menjelaskan kebijakan keluarga dalam pidato National Day Rally. Ia menegaskan program baru ini bukan sekadar penyesuaian kecil terhadap kebijakan yang telah berjalan.

Sebelumnya, kebijakan pemerintah Singapura lebih banyak memberikan dukungan pada masa kelahiran anak. Kini, cakupan bantuan diperluas untuk membantu keluarga dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Sejumlah kebijakan baru mencakup penurunan biaya penitipan anak, tambahan cuti bagi orang tua, hingga peningkatan kesempatan masyarakat memperoleh perumahan publik.

Pemerintah berharap kombinasi berbagai kebijakan tersebut dapat mengurangi beban biaya sekaligus waktu yang harus dikeluarkan orang tua dalam membesarkan anak.

Namun, dampaknya diperkirakan tidak akan langsung terlihat. Peneliti senior Institute of Policy Studies, Kalapana Vignehsa, mengatakan perubahan demografi membutuhkan waktu yang panjang.

“Ini ibarat mengubah arah pergerakan gunung es yang sangat lambat… Butuh waktu. Perlu beberapa dekade untuk melihat sedikit perubahan,” tegas Vignehsa.

Menurutnya, kebijakan terbaru Singapura merupakan perubahan besar dibandingkan pendekatan sebelumnya. Dukungan finansial dinilai relatif mudah diberikan, tetapi persoalan sosial dan budaya yang memengaruhi keputusan memiliki anak jauh lebih kompleks.

Asisten profesor ekonomi Nanyang Technological University, Chua Yeow Hwee, menilai pendekatan baru pemerintah Singapura berpotensi lebih efektif dibandingkan pemberian bonus yang hanya diberikan sekali.

“Pendekatan baru ini mengakui bahwa biaya finansial dan waktu untuk membesarkan anak berlangsung selama bertahun-tahun,” ujarnya.

Meski demikian, Chua mengingatkan adanya konsekuensi lain dari kebijakan tersebut, terutama terkait perluasan cuti orang tua.

Menurutnya, perusahaan dapat menghadapi tambahan biaya operasional ketika karyawan mengambil cuti lebih panjang untuk mengurus anak.

“Jika seseorang tidak masuk kerja, pekerjaannya harus dilakukan oleh orang lain. Jadi, siapa yang akan menanggung biayanya?” kata Chua.

Tekanan demografi Singapura semakin serius setelah tingkat kesuburan total atau total fertility rate (TFR) turun menjadi 0,87 pada 2025. Angka tersebut merosot dari 0,97 pada tahun sebelumnya.

Tingkat tersebut juga berada jauh di bawah angka 2,1, yang secara umum dianggap sebagai tingkat penggantian populasi agar jumlah penduduk tetap stabil tanpa bergantung pada migrasi.

Situasi Singapura bukanlah fenomena yang berdiri sendiri. Sejumlah negara Asia juga menghadapi persoalan serupa meski telah memberikan berbagai insentif kepada keluarga.

Korea Selatan, misalnya, masih mencatat TFR sekitar 0,8 meski pemerintah memperluas dukungan pengasuhan anak. Sementara itu, Jepang mengalami tren penurunan kesuburan selama satu dekade hingga mencapai rekor terendah 1,14 pada 2025.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberian insentif finansial saja belum tentu cukup untuk membalikkan tren penurunan angka kelahiran di negara-negara Asia.