Prabowo Ingin Semua Warga Indonesia Punya Rekening Bank
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah pimpinan bank milik negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Istana, Senin (7/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mendorong agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening bank. Langkah ini dinilai penting untuk mempermudah pemerintah menyalurkan berbagai program dan bantuan secara langsung kepada masyarakat.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pimpinan perbankan, di antaranya Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Hery Gunadi, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon L.P. Napitupulu, serta Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Anggoro Eko Cahyo.
Baca Juga : Harga Minyak Dunia Naik usai AS Lancarkan Serangan ke Iran
“Tadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada warga negara atau masyarakat Indonesia,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat di Istana, Senin (7/9/2026).
Airlangga menjelaskan bahwa tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini telah mencapai 93,62 persen. Sementara itu, tingkat literasi keuangan tercatat sebesar 63,57 persen.
Data tersebut merujuk pada survei atau sensus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Airlangga, tingkat inklusi dan literasi keuangan Indonesia relatif lebih baik jika dibandingkan dengan sejumlah negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
“Misalnya OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63%, sedangkan survei kita itu di 69,57%,” katanya.
Meski demikian, pemerintah tetap ingin memperluas kepemilikan rekening perbankan agar semakin banyak masyarakat dapat menerima manfaat program pemerintah secara langsung.
Dalam rapat tersebut, Prabowo memberikan arahan agar masyarakat yang belum memiliki rekening dapat difasilitasi untuk memilikinya.
Airlangga mengatakan, Presiden telah meminta Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) mempersiapkan rekening bagi masyarakat.
“Jadi tentu diminta untuk BRI dan BSI itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment system-nya,” katanya.
Pemerintah nantinya akan melakukan pemadanan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan sistem keuangan yang tersedia di Bank Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga akan mendorong penguatan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Upaya tersebut diharapkan dapat membuat penyaluran berbagai program pemerintah berlangsung lebih langsung dan tepat sasaran.
“Ke depannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” jelas Airlangga.
Baca Juga : Purbaya Beberkan Anggaran BGN Tahun Ini Bisa di Bawah 200T
Selain membahas kepemilikan rekening bank, rapat terbatas tersebut juga membicarakan kesiapan pemerintah menghadapi fenomena cuaca El Nino.
Airlangga mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah program untuk menghadapi dampak fenomena tersebut, termasuk bantuan pangan berupa beras.
“Bantuan beras sampai bulan September itu 30 kg, dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya yaitu Oktober, November, dan Desember,” tuturnya.
Dengan kebijakan tersebut, bantuan beras akan terus disalurkan hingga akhir 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo.
