Netanyahu Sebut Qatar Negara Musuh, Bela Serangan ke Doha

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Qatar sebagai “negara musuh”. Ia juga membela serangan Israel ke Doha pada September 2025 yang menargetkan pejabat senior Hamas.

Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu dalam wawancara dengan media Israel, i24NEWS, ketika menanggapi tudingan bahwa Qatar memengaruhi kebijakan Israel selama perang di Gaza.

“Qatar adalah negara musuh, tetapi Qatar bukan negara yang mendikte apa pun di sini,” kata Netanyahu, seperti dikutip Euronews.

Netanyahu kemudian menyinggung langsung serangan Israel ke Doha yang berlangsung pada September 2025.

“Saya menyerang Qatar — saya juga membombardirnya,” ujar Netanyahu.

Baca Juga: Bakrie Group hingga CBRE Kena, OJK Jatuhkan Sanksi ke 23 Emiten

Serangan tersebut menyasar sejumlah pejabat senior Hamas yang berada di Doha ketika kelompok Palestina itu mengikuti perundingan mengenai proposal gencatan senjata di Gaza yang didukung Amerika Serikat.

Serangan Israel menewaskan enam orang, termasuk seorang anggota pasukan keamanan Qatar. Hamas menyatakan tim negosiasi seniornya selamat.

Pemerintah Qatar mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatannya. Pada akhir September 2025, Netanyahu kemudian meminta maaf kepada Qatar melalui percakapan telepon yang turut melibatkan Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Qatar.

Dalam percakapan itu, Netanyahu menyatakan Israel tidak akan kembali melakukan serangan serupa terhadap Qatar.

Netanyahu Bela Transfer Dana Qatar ke Gaza

Dalam wawancara yang sama, Netanyahu juga membela kebijakan pemerintahannya yang memfasilitasi transfer dana dari Qatar ke Gaza sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Netanyahu mengatakan dana tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan warga Palestina di Gaza. Menurut dia, penyaluran dana tersebut juga telah direkomendasikan oleh badan-badan keamanan Israel.

Qatar berulang kali membantah tuduhan bahwa negara tersebut membiayai Hamas. Doha menyatakan bantuan yang disalurkan ke Gaza ditujukan bagi warga Palestina dan diberikan melalui mekanisme yang diketahui Israel serta AS.

Hingga laporan tersebut disusun, pemerintah Qatar belum memberikan tanggapan publik langsung terhadap pernyataan terbaru Netanyahu.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Naik setelah AS Serang Kapal Tanker Iran

Qatar Bantah Klaim Iran soal Serangan

Di tengah perselisihan dengan Israel, Qatar juga tengah berkonflik dengan Iran terkait serangkaian serangan rudal dan drone ke wilayahnya.

Pada Jumat (4/9/2026), juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed Al Ansari menuduh Iran menggunakan sebagian isi dokumen penilaian keamanan Qatar secara selektif untuk mendukung klaim bahwa serangan Iran terutama ditujukan ke fasilitas militer AS.

Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mengutip penilaian keamanan Qatar yang disiapkan untuk International Telecommunication Union (ITU).

Menurut Baghaei, dokumen tersebut menunjukkan serangan Iran hampir seluruhnya diarahkan ke fasilitas AS dan tidak menargetkan wilayah sipil.

Namun, Al Ansari membantah penafsiran tersebut. Ia mengatakan Iran telah mengutip dokumen Qatar di luar konteks.

“Jika pihak Iran ingin merujuk pada dokumentasi resmi, kami mengundang mereka untuk merujuk pada catatan yang secara resmi disampaikan Negara Qatar kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Al Ansari.

Menurut Al Ansari, dokumen yang disampaikan Qatar kepada PBB mencatat adanya rudal Iran yang melintas di atas wilayah sipil, komersial, dan permukiman. Serangan sebelumnya juga disebut menyebabkan kerusakan dan korban luka.

Ia turut membantah penyebutan Iran terhadap serangan di fasilitas gas Ras Laffan sebagai serangan yang masih “diduga”. Menurut Qatar, serangan tersebut telah didokumentasikan secara resmi.

“Negara Qatar bukan pihak dalam konflik ini,” kata Al Ansari.

Ia menegaskan serangan terhadap wilayah Qatar maupun infrastruktur sipil di negara tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai respons yang sah.

Qatar pada Jumat juga mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden Dewan Keamanan PBB. Doha menolak pembenaran hukum Iran atas serangkaian serangan yang dimulai pada 28 Februari, sekaligus menegaskan haknya untuk mempertahankan diri dan menuntut kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan.