5 Poin Penting KTT BRICS 2026, Termasuk “Faktor Trump”

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 digelar di New Delhi, India, pada 12-13 September 2026.

Pertemuan para pemimpin negara anggota BRICS tersebut membahas sejumlah isu geopolitik dan ekonomi, mulai dari konflik di Timur Tengah hingga hubungan India dan China.

KTT kali ini juga berlangsung di tengah perubahan konstelasi global dan kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump.

Berikut lima poin penting dalam KTT BRICS 2026:

1. Deklarasi New Delhi

Deklarasi New Delhi setebal 45 halaman memuat satu paragraf khusus mengenai perang di Iran.

Para pemimpin BRICS menyatakan “keprihatinan mendalam” atas meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan menyerukan “pengendalian diri secara maksimal”.

Namun, tidak ada negara yang disebut maupun disalahkan secara langsung dalam deklarasi tersebut.

Rumusan itu mencerminkan kompromi diplomatik di antara anggota BRICS yang memiliki kepentingan berbeda.

Konflik tersebut secara langsung melibatkan tiga anggota BRICS, yakni Iran, Uni Emirat Arab (UEA), dan Arab Saudi, yang berada di posisi berlawanan dalam konflik.

Dalam pernyataan bersama, para pemimpin BRICS juga menyoroti serangan yang disengaja terhadap infrastruktur sipil dan fasilitas nuklir damai yang berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Mereka menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan nuklir harus tetap dilindungi dalam konflik bersenjata.

Pernyataan tersebut dipandang sebagai kritik tidak langsung terhadap serangan AS dan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran.

Para pemimpin BRICS juga mengecam sanksi sepihak yang tidak mendapat mandat dari Dewan Keamanan PBB.

Mereka menyerukan penghapusan langkah-langkah yang dianggap melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB.

Meski tidak menyebut negara tertentu, pernyataan tersebut relevan bagi Rusia yang menghadapi sanksi Barat sejak invasi skala penuh ke Ukraina pada 2022, serta Iran yang menghadapi sanksi luas dan tekanan ekonomi dari AS.

Para anggota BRICS juga menegaskan perlunya kerja sama untuk menjaga kelancaran perdagangan global, rantai pasok, dan energi.

Meski demikian, langkah konkret dari deklarasi tersebut masih harus dievaluasi kembali.

Sementara itu, Ukraina sama sekali tidak disebut dalam Deklarasi New Delhi.

Hal ini berbeda dengan deklarasi BRICS di Rio de Janeiro tahun lalu yang setidaknya merujuk pada “posisi nasional” negara-negara anggota terkait konflik di Ukraina.

Meski demikian, deklarasi Rio juga tidak menyebut Rusia, tidak mengecam invasinya, dan tidak menyerukan penarikan pasukan Rusia.

Bagi Presiden Rusia Vladimir Putin, absennya Ukraina dalam deklarasi tahun ini memiliki nilai politik tersendiri, terutama karena ia hadir langsung di New Delhi, berbeda dengan KTT di Rio.

Perang di Ukraina dan Timur Tengah kini menjadi salah satu ujian terbesar bagi kemampuan BRICS untuk mempertahankan kesatuan di tengah kepentingan geopolitik para anggotanya yang berbeda.

Pada Mei lalu, para menteri luar negeri BRICS bahkan gagal menyepakati pernyataan bersama mengenai perang Iran.

Sebagai negara ketua, India kemudian hanya menerbitkan sebuah ringkasan.

2. India dan China Berusaha Mencairkan Hubungan

Presiden China Xi Jinping belum mengunjungi India lagi sejak 2019.

Hubungan kedua negara membeku setelah bentrokan mematikan di perbatasan Himalaya yang disengketakan pada 2020.

Pertemuan Xi dan Perdana Menteri India Narendra Modi di sela-sela KTT BRICS 2026 menjadi langkah lain dalam upaya mencairkan hubungan kedua negara bersenjata nuklir tersebut.

Pertemuan itu juga dapat dibaca sebagai sinyal kepada AS.

Modi dan Xi sama-sama menginginkan tatanan dunia yang lebih multipolar dan berkurangnya dominasi Barat dalam sistem keuangan global.

Namun, keduanya memiliki posisi yang berbeda.

China, sebagai ekonomi terbesar kedua dunia dengan kekuatan militer yang besar, berfokus pada upaya menandingi pengaruh Washington.

India, sementara itu, menjalankan kebijakan multi-alignment dan otonomi strategis dengan membangun hubungan dengan Rusia, AS, dan Uni Eropa tanpa masuk ke kubu China.

Ketidakpercayaan antara India dan China masih kuat, terutama terkait sengketa perbatasan dan perebutan pengaruh di Asia.

Defisit perdagangan India yang besar terhadap China juga menjadi persoalan.

Xi mengatakan China memandang hubungan dengan India dari perspektif strategis dan jangka panjang.

Modi menegaskan bahwa perdamaian di sepanjang perbatasan yang disengketakan merupakan syarat penting bagi hubungan bilateral yang lebih luas.

Baca Juga: Dalam Latihan Serangan, Korea Utara Pamer Senjata Baru

3. “Faktor Trump”

Donald Trump menjadi salah satu faktor yang membayangi KTT BRICS, meski Presiden AS maupun negaranya tidak disebut secara langsung dalam deklarasi.

Para pemimpin BRICS mengecam sanksi sepihak dan menyatakan keprihatinan atas penerapan tarif serta langkah-langkah non-tarif yang dianggap mengganggu perdagangan.

Dalam konteks ini, terlihat adanya kesamaan kepentingan di antara anggota BRICS dalam menentang tatanan global yang selama ini didominasi Barat dan kebijakan perdagangan Trump.

4. Jumlah Anggota BRICS yang Semakin Besar

China berperan penting dalam perluasan BRICS dari lima menjadi 11 anggota.

Xi kini ingin mempererat kerja sama di antara anggota yang semakin banyak, termasuk dalam teknologi masa depan, industri, dan rantai pasok yang tangguh.

Tujuannya adalah membangun BRICS yang lebih terintegrasi sebagai jaringan negara-negara Global South, baik dalam bidang teknologi maupun geopolitik.

India kini akan menyerahkan kepemimpinan BRICS kepada China dan akan mengawasi perkembangan tersebut dengan cermat.

India, seperti China, ingin BRICS memberikan suara yang lebih besar bagi Global South.

Namun, New Delhi tidak ingin BRICS berkembang menjadi aliansi anti-Barat yang dipimpin China.

Sementara itu, Rusia berada di posisi yang mirip dengan China, yakni melihat BRICS sebagai sarana untuk mengurangi dominasi Barat sekaligus memperkuat kerja sama di antara negara-negara berkembang.

Hal ini terlihat dari Putin yang menyerukan perluasan Dewan Keamanan PBB agar memberikan representasi lebih besar kepada Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Di sisi lain, Iran juga mendorong mekanisme yang dapat mengurangi ketergantungan BRICS terhadap sistem keuangan Barat.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan salah satu langkah penting adalah meningkatkan penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan antaranggota.

Di situlah salah satu ketegangan utama BRICS.

Jumlah anggota yang lebih besar tidak otomatis membuat kelompok ini semakin kompak.

Peran China dalam Perdamaian Timur Tengah

Selain lima poin tersebut, Xi juga menyerukan upaya yang lebih besar untuk mendorong perdamaian di Timur Tengah dan kawasan Teluk.

Xi mengatakan China bersedia bekerja sama dengan anggota BRICS lainnya untuk memainkan peran dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.

“Perang telah menyebabkan kerugian serius bagi masyarakat di seluruh kawasan dan tidak melayani kepentingan bersama komunitas internasional,” kata Xi.

Menurutnya, negara-negara BRICS harus berada “di sisi sejarah yang benar” dan menjadi garda depan dalam menjaga perdamaian serta stabilitas.

Baca Juga: Profil dan Perjalanan Karier Menkeu Baru Suahasil Nazara

India Berusaha Menjaga Keseimbangan

Selain memperbaiki hubungannya dengan China, India juga memanfaatkan momentum ini untuk mempertahankan hubungan strategis dengan Rusia dan Iran.

Modi bertemu secara terpisah dengan Putin dan Pezeshkian di New Delhi sebelum KTT.

Pada saat yang sama, India terus memperkuat hubungan ekonomi, pertahanan, dan teknologi dengan AS dan negara-negara Eropa.

New Delhi mempertahankan hubungan dekat dengan Moskwa dan Teheran meski perang di Ukraina dan ketegangan antara Iran dan AS terus berlangsung.

India tetap menyerukan dialog dan diplomasi sebagai jalan untuk menyelesaikan konflik.

BRICS kini mencakup sekitar setengah populasi dunia dan sekitar 40 persen perekonomian global jika diukur berdasarkan paritas daya beli.

Dengan bobot tersebut, para pemimpin BRICS merasa memiliki alasan kuat untuk mengkritik dominasi politik Barat dan sistem keuangan global yang didominasi dollar AS.

Mereka berpendapat bahwa lembaga-lembaga global seperti PBB, Dana Moneter Internasional, dan Bank Dunia tidak lagi mencerminkan meningkatnya kekuatan negara-negara berkembang dan Global South.