Anggaran MBG 2027 Beda Rp10 Triliun, BGN Diminta Hitung Ulang
Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 2027 menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena terdapat potensi selisih hingga Rp10 triliun.
Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menghitung kembali kebutuhan anggaran MBG berdasarkan jumlah hari efektif pelaksanaan program.
Menurut Zainul, penghitungan tersebut diperlukan agar alokasi anggaran negara lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan MBG.
“Ada selisih Rp10 triliun, Pak. Ini bukan angka yang kecil, ini angka besar. Kita ingin memastikan bahwa anggaran di Deputi Penyediaan dan Penyaluran ini betul-betul dihitung berdasarkan realisasi hari efektif,” kata Zainul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN dan Kepala BPOM, dikutip dari situs DPR, Jumat (18/9/2026).
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Tak Lindungi Orang Dekat dari Korupsi, Singgung Dadan
Hitungan Anggaran MBG 2027
Zainul menjelaskan, berdasarkan perhitungannya, jumlah hari efektif sekolah dalam satu tahun mencapai sekitar 205 hari setelah dikurangi akhir pekan, libur nasional, Ramadan, dan libur semester.
Dengan asumsi biaya Rp15.000 per porsi dan jumlah penerima manfaat mencapai 72,4 juta orang, kebutuhan anggaran yang dihitung Zainul sekitar Rp222 triliun.
“Kalau 205 hari dikalikan Rp15.000 per porsi, satu orang ketemunya Rp3,075 juta. Jika dikalikan 72,4 juta penerima manfaat, ketemunya Rp222 triliun,” ujarnya.
Sementara itu, dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) 2027, alokasi anggaran untuk Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN tercatat sebesar Rp232,5 triliun.
Dari perbandingan tersebut, Zainul melihat terdapat selisih sekitar Rp10 triliun yang perlu dijelaskan dan dihitung kembali oleh BGN.
Ia mengatakan, apabila hasil penghitungan ulang menunjukkan adanya anggaran yang dapat dioptimalkan, dana tersebut dapat digunakan untuk mempercepat aktivasi sekitar 2.000 dapur layanan MBG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang saat ini masih dalam tahap seleksi.
Baca Juga: Prabowo Puji Amran, Swasembada Beras Tercapai dalam Setahun
“Kalau memang ada Rp10 triliun selisih di anggaran Deputi Penyediaan dan Penyaluran ini, maka anggaran Rp10 triliun ini menurut saya lebih dari cukup untuk segera mengaktivasi dapur-dapur di wilayah 3T,” tegasnya.
“Anggarannya ada, penerima manfaatnya sudah menunggu, dapurnya juga sudah menunggu. Tidak ada alasan bagi BGN untuk menunda realisasi,” ujarnya.
Selain anggaran, Zainul menyoroti tata kelola program MBG agar persoalan administrasi dan pendataan tidak menghambat masyarakat yang berhak menerima manfaat.
“Jangan sampai ketidakmampuan kita soal tata penerima ini menghalangi orang itu bisa mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis. Termasuk menghalangi hak-hak penerima dapur yang sudah sekian bulan mereka menunggu kepastian dari Badan Gizi Nasional,” pungkasnya.
