Prabowo Tegaskan Tak Lindungi Orang Dekat dari Korupsi, Singgung Dadan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya tidak akan memberikan perlindungan kepada orang-orang terdekatnya apabila tersangkut persoalan hukum, termasuk dalam perkara korupsi.

Prabowo mengatakan kepentingan negara dan masyarakat harus berada di atas hubungan pribadi maupun kedekatan politik. Ia mencontohkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang kini menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat berdialog dengan sejumlah wartawan senior dan pakar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/9/2026). Dialog tersebut kemudian disiarkan CNBC Indonesia pada Rabu (16/9/2026).

Baca Juga : Airlangga Bertemu PM Kanada, Bahas Investasi dan Nuklir

“Saya kira saya sudah buktikan. Pak Dadan itu tim sukses saya, tim pakar saya. Saya yang angkat (sebagai) kepala BGN, saya serahkan ke Kejaksaan,” kata Prabowo.

Dadan sebelumnya dicopot dari jabatan Kepala BGN pada 2 Juni 2026. Sehari setelahnya, Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG bersama dua mantan Wakil Kepala BGN.

Prabowo juga menyinggung sejumlah jenderal yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat darinya. Menurut dia, jabatan atau kedekatan tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan proses hukum apabila terdapat bukti pelanggaran.

Prabowo Singgung Hotel Sultan

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut menyinggung persoalan pengelolaan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Ia mengatakan sejumlah pihak pernah melakukan lobi terkait persoalan tersebut. Salah satunya adalah Pontjo Sutowo, Presiden Direktur PT Indobuildco sekaligus sosok yang disebut Prabowo sebagai kawannya.

Namun, Prabowo menegaskan hubungan personal tidak boleh mengalahkan kepentingan negara.

“Yang lobi ke saya banyak. Ya mungkin pak Ponco itu dianggap tokoh, dan memang kawan saya juga, tapi saya enggak ada kawan, enggak ada ini, ini negara,” tegasnya.

Prabowo juga mengatakan kepentingan nasional dan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasannya mengenai alasan tidak memberikan perlindungan kepada orang-orang dekat yang tersangkut perkara hukum.

Prabowo Bicara Hukuman Mati untuk Koruptor

Prabowo kemudian ditanya mengenai wacana penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Ia menilai persoalan tersebut tidak sederhana karena hukuman mati bersifat final dan tidak dapat diperbaiki apabila kemudian terbukti terjadi kesalahan dalam proses hukum.

“Mengenai hukuman mati, ini masalah ya, bukan soal koruptor ya, masalah siapa pun yang hukum mati, masalahnya kalau dilaksanakan enggak bisa diralat. Padahal kadang-kadang buktinya enggak cukup. Bahkan banyak yang dihukum mati itu enggak bersalah. Ada sekian persen, di Amerika, di mana kan terbukti. Sekarang ada DNA test dan sebagainya,” kata Prabowo.

Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada beratnya hukuman. Penguatan sistem, penegakan hukum, serta pengembalian kerugian negara juga menjadi bagian penting dalam menangani perkara korupsi.

Ia mencontohkan korupsi terhadap dana yang seharusnya digunakan untuk penanganan bencana. Menurut Prabowo, tindakan semacam itu layak mendapat hukuman sangat berat karena menyangkut kejahatan yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Larangan Keluarga dan Kader Gerindra Cari Bisnis & Perlindungan

Prabowo juga mengungkap kebijakannya ketika masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ia mengaku sejak awal meminta keluarga serta orang-orang dekatnya tidak mencari keuntungan bisnis melalui lingkungan Kementerian Pertahanan.

“Saya bilang ‘Saya akan menjadi Menteri Pertahanan mulai besok. Anda semua tidak boleh ikut cari bisnis di Kementerian Pertahanan.’ Dan Anda bisa cek, begitu dilaporkan mereka ikut, saya coret semua!” kata Prabowo.

Ia mengatakan sejumlah pihak yang tetap mengikuti proyek di lingkungan kementerian kemudian dicoret dari keterlibatan tersebut.

Prabowo menyebut prinsip serupa diterapkannya setelah menjadi presiden. Ia mengingatkan kader Partai Gerindra maupun orang-orang yang dekat dengannya agar tidak mengandalkan hubungan personal untuk menghindari proses hukum.

“Sama begitu saya jadi presiden, saya sudah bilang: ‘Hati-hati. Saudara, Gerindra, jangan karena saya presiden, kalau kamu salah saya enggak bisa lindungi kamu.’ Dan Anda bisa lihat, berapa bupati Gerindra yang ditangkap, berapa wali kota dan sebagainya. Kalau dia bersalah ada bukti, jangan ragu-ragu,” katanya.

Prabowo Cerita Penanganan Kasus Asabri

Prabowo kemudian menceritakan pengalamannya ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan menangani persoalan terkait kasus dugaan korupsi PT Asabri (Persero).

Baca Juga : Prabowo Ungkap Puluhan Ribu Triliun Hilang Karena Ekspor Curang

Saat itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo disebut sempat menanyakan kepadanya mengenai sejumlah jenderal yang dikaitkan dengan perkara tersebut.

“Pak Jokowi bilang ‘Bagaimana jenderal-jenderal itu?’,” kata Prabowo.

Prabowo mengatakan pangkat seorang jenderal tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan dugaan tindak pidana. Ia kemudian mengaku menyampaikan persoalan tersebut kepada Kejaksaan Agung.

“Saya bilang ‘Pak, kalau seorang jenderal mencuri dari rakyat atau mencuri dari anak buahnya sendiri, jangan anggap dia jenderal lagi!’ Saya bikin surat ke Kejaksaan Agung, saya serahkan ke Kejaksaan Agung! Pemimpin harus kasih contoh gitu,” katanya.