Presiden Korsel Minta Maaf, Kepuasan Publik Cuma 37%
Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat di tengah penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahannya.
Dalam konferensi pers pada Kamis (17/9/2026), Lee mengaku terkejut melihat meningkatnya kekecewaan dan kekhawatiran masyarakat. Ia mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi sekaligus berupaya mengembalikan agenda kebijakan sesuai arah yang telah ditetapkan.
“Saya ingin mengawali dengan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang terus berjuang menjalani kehidupan sehari-hari dalam keadaan sulit,” kata Lee, seperti dikutip The Straits Times.
Baca Juga : Persaingan Teknologi AS-China Makin Ketat, Trump Bentuk AI Force
“Saya terkejut dengan gelombang kekecewaan dan kekhawatiran yang tiba-tiba dari masyarakat. Namun, setelah banyak melakukan refleksi dan introspeksi, saya sampai pada satu kesimpulan bahwa rakyat selalu benar,” lanjutnya.
Tingkat Kepuasan Publik Turun Drastis
Popularitas Lee mengalami penurunan dalam dua bulan terakhir. Jajak pendapat terbaru yang dirilis pada 18 September menunjukkan tingkat persetujuan terhadap kinerjanya berada di angka 37 persen, menjadi level terendah dalam periode tersebut.
Persoalan ekonomi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketidakpuasan masyarakat. Perkembangan industri kecerdasan buatan (AI) memang memberikan keuntungan besar bagi perusahaan semikonduktor seperti SK Hynix dan Samsung Electronics. Namun, manfaat pertumbuhan tersebut dinilai belum dirasakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Selain kondisi ekonomi, tingginya harga properti di Seoul juga menjadi persoalan yang mendapat sorotan dalam survei.
Lee mengakui pemerintahannya masih memiliki sejumlah kekurangan dan menyatakan dirinya bertanggung jawab atas persoalan tersebut.
“Kekurangan itu adalah kesalahan saya,” ujar Lee.
“Dihadapkan pada begitu banyak tugas yang mendesak, saya terlalu bersemangat untuk bergerak maju dan gagal sepenuhnya memahami perasaan lebih banyak orang,” lanjutnya.
Direktur Korean People Research Institute Jeong Han-wool mengatakan Lee menghadapi risiko memasuki fase lame-duck lebih cepat apabila tidak mampu menghentikan penurunan popularitas dan mempertahankan dukungan dari basis politiknya.
Menurut Jeong, penguasaan parlemen oleh partai Lee memang memungkinkan pemerintah tetap menjalankan sejumlah agenda kebijakan. Namun, pemerintahan Lee berpotensi menghadapi kritik yang lebih kuat terhadap berbagai kebijakan yang diambil.
Reshuffle Kabinet Belum Ubah Dukungan
Lee sebelumnya telah melakukan perombakan kabinet dalam upaya menghentikan penurunan dukungan publik.
Perubahan tersebut dilakukan beberapa pekan lalu dan mencakup sejumlah posisi penting, termasuk menteri keuangan, menteri pertahanan, serta menteri kehakiman.
Penasihat kebijakan utama Lee, Kim Yong-beom, juga mengundurkan diri. Dalam tulisannya, Kim menekankan perlunya pemerintah melihat dampak pertumbuhan ekonomi secara lebih luas.
Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada persentase pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melihat seberapa banyak kehidupan masyarakat yang berubah sebagai hasil dari pertumbuhan tersebut.
Namun, perombakan kabinet dan perubahan arah pesan pemerintah belum mampu mendorong kembali tingkat persetujuan terhadap Lee.
Antara Tekanan dari Trump dan Rakyat Korsel
Selain menghadapi persoalan di dalam negeri, Lee juga harus menjaga hubungan strategis Korea Selatan dengan Amerika Serikat.
AS menempatkan sekitar 28.500 personel militernya di Korea Selatan. Kehadiran tersebut menjadi bagian dari aliansi keamanan kedua negara, termasuk untuk menghadapi ancaman Korea Utara yang memiliki persenjataan nuklir.
Baca Juga : Biaya Perang AS di Iran Tembus Lebih dari 800 Triliun
Hubungan Seoul dan Washington turut menghadapi sejumlah persoalan. Presiden AS Donald Trump sebelumnya membatalkan latihan militer bersama Korea Selatan yang telah direncanakan.
Trump mengaitkan keputusan tersebut dengan hubungannya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un serta dugaan bahwa Seoul enggan membantu AS dalam konflik Iran.
Washington juga menyoroti pelaksanaan komitmen investasi Korea Selatan di AS.
Untuk menjaga hubungan dengan Washington, pemerintahan Lee mengatakan sedang mempertimbangkan sejumlah opsi untuk membantu upaya membuka kembali akses melalui Selat Hormuz.
Namun, rencana tersebut berpotensi menghadapi penolakan domestik. Sebagian masyarakat Korea Selatan menentang kemungkinan pengerahan pasukan ke kawasan Selat Hormuz, terutama jika langkah tersebut dilakukan di bawah tekanan Amerika Serikat.
Dengan demikian, Lee kini menghadapi tantangan dari dua sisi sekaligus: memulihkan kepercayaan masyarakat di dalam negeri serta mempertahankan hubungan keamanan dan ekonomi dengan Washington.
