Turkiye Siap Bantu Saudi Hadapi Serangan Houthi
Menteri Luar Negeri Turkiye, Hakan Fidan, menyatakan Ankara akan mempertimbangkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan pertahanan Arab Saudi di tengah meningkatnya serangan kelompok Houthi dari Yaman.
Pernyataan tersebut disampaikan Fidan pada Jumat (18/9/2026) setelah serangkaian serangan Houthi terhadap wilayah dan infrastruktur Arab Saudi. Fidan mengatakan dukungan Turkiye dapat diberikan dalam kerangka Mecca Joint Defence Agreement, pakta pertahanan trilateral yang menghubungkan Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan.
“Kami tidak menerima jika Arab Saudi terseret ke dalam perang AS-Iran, mengingat Riyadh tidak memiliki keinginan untuk bergabung dalam konflik tersebut,” ujar Fidan, dikutip dari Al Jazeera.
Baca Juga : Trump Blokir 3 Media Besar untuk Masuk Gedung Putih, Kenapa?
“Turkiye akan mempertimbangkan secara cermat bagaimana mendukung Kerajaan sebagai bagian dari aliansi trilateral,” sambungnya.
Fidan juga menyatakan Turkiye menolak upaya yang dapat menyeret Riyadh lebih jauh ke dalam konflik regional. Menurutnya, Ankara turut mendorong sejumlah usulan diplomatik untuk meredakan ketegangan.
Pakistan Tegaskan Siap Bela Arab Saudi
Sikap Turkiye tersebut muncul bersamaan dengan pernyataan Pakistan yang kembali menegaskan komitmennya terhadap keamanan Arab Saudi.
Juru bicara militer Pakistan, Letnan Jenderal Ahmed Sharif Chaudhry, menyatakan Islamabad siap memenuhi kewajibannya untuk membantu Arab Saudi apabila diperlukan.
Pernyataan tersebut menjadi penting di tengah meningkatnya serangan Houthi terhadap kota-kota Saudi dan fasilitas energi. Reuters melaporkan Turkiye saat ini menyatakan kesediaan untuk membantu kebutuhan militer Saudi, sementara Pakistan juga menegaskan komitmen pertahanannya.
Namun, bentuk keterlibatan militer kedua negara masih menjadi persoalan yang berkembang. Hingga kini, belum terdapat rincian publik mengenai bentuk spesifik bantuan yang akan diberikan Turkiye dalam setiap skenario serangan.
Isi Pakta Mekkah Turkiye, Pakistan dan Saudi
Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan menandatangani Mecca Joint Defence Agreement di Mekkah pada 7 Agustus 2026. Kesepakatan tersebut ditandatangani Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.
Dalam kesepakatan tersebut, ketiga negara menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu anggota akan dipandang sebagai serangan terhadap seluruh anggota.
Prinsip tersebut membuat pakta ini kerap dibandingkan dengan konsep pertahanan kolektif NATO. Namun, dokumen awal kesepakatan tidak menjelaskan secara rinci kewajiban militer yang harus dilakukan masing-masing negara ketika salah satu anggota diserang.
Turkiye juga menegaskan bahwa perjanjian tersebut tidak ditujukan untuk menghadapi negara tertentu dan bersifat defensif. Kesepakatan itu juga tidak dimaksudkan untuk menggantikan perjanjian pertahanan yang telah dimiliki masing-masing negara dengan pihak lain.
Dalam perkembangan berikutnya, ketiga negara mulai membangun struktur kelembagaan untuk menjalankan kerja sama tersebut. Sekretariat pakta akan dipimpin Pakistan selama tiga tahun pertama.
Pakta Mekkah Diuji Serangan Houthi
Kesepakatan pertahanan tersebut kini menghadapi ujian setelah Houthi meningkatkan serangan terhadap Arab Saudi.
Baca Juga : Iran Ajukan 3 Syarat Akhiri Perang, Apa Jawaban Trump?
Kelompok yang didukung Iran itu sebelumnya mengklaim menyerang sejumlah lokasi yang mereka sebut sebagai “area sensitif” di Riyadh menggunakan rudal dan drone. Serangan juga diklaim menyasar fasilitas energi Saudi Aramco di Yanbu.
Serangan tersebut membuat isu mengenai sejauh mana Turkiye dan Pakistan akan menjalankan komitmen pertahanan dalam pakta menjadi semakin penting.
Fidan mengatakan Ankara tidak menginginkan Arab Saudi terseret lebih jauh ke dalam konflik regional. Pada saat yang sama, Turkiye menyatakan sedang mempertimbangkan bagaimana memenuhi kebutuhan pertahanan Riyadh dalam kerangka perjanjian trilateral.
Situasi ini membuat implementasi awal Pakta Mekkah berlangsung di tengah konflik regional yang masih berlangsung. Di satu sisi, ketiga negara berkomitmen memperkuat pertahanan bersama. Di sisi lain, bentuk dan tingkat keterlibatan militer masing-masing anggota masih berkembang.
