Laporan Intelijen AI Nyaris Picu Perang AS-China
Laporan intelijen yang beredar di lingkungan militer Amerika Serikat (AS) saat perang dengan Iran ternyata nyaris memicu konflik lain dengan China. Informasi dalam laporan tersebut belakangan diketahui keliru setelah penyusunannya melibatkan kecerdasan buatan (AI).
Mengutip CNN, Senin (21/9/2026), empat sumber yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan laporan yang beredar di kalangan militer AS pada musim semi lalu menyebut sebuah kapal China yang berada di Timur Tengah diduga membawa komponen untuk program senjata nuklir.
Informasi tersebut langsung meningkatkan kewaspadaan militer AS. Rencana untuk mencegat kapal China itu pun mulai disiapkan.
Baca Juga : Houthi Serang Riyadh dengan Rudal, Saudi Berikan Tanggapan
Dua sumber mengatakan kepada CNN bahwa personel militer AS dengan persenjataan lengkap telah bersiap untuk menaiki kapal tersebut. Sejumlah pesawat militer AS juga dilaporkan telah diterbangkan ke udara.
Namun, sebelum operasi benar-benar dilaksanakan, pejabat AS melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap laporan intelijen yang dibuat seorang analis dari komando operasi khusus.
Dari pemeriksaan itu diketahui bahwa laporan tersebut dibuat dengan bantuan AI. Chatbot yang digunakan analis ternyata salah mengidentifikasi muatan yang dibawa kapal China tersebut. CNN tidak memperoleh informasi mengenai jenis muatan yang sebenarnya keliru diidentifikasi oleh chatbot itu.
Salah satu sumber menyebut laporan intelijen tersebut “sepenuhnya keliru”.
Sumber lainnya mengatakan laporan itu “hampir saja memicu perang”. Pasalnya, tindakan militer AS terhadap kapal China berpotensi berkembang menjadi konflik bersenjata antara Washington dan Beijing.
Mengapa Militer AS Gunakan AI dalam Operasinya?
Militer dan komunitas intelijen AS kini semakin mendorong penggunaan AI untuk berbagai kebutuhan. Teknologi tersebut digunakan untuk membantu menganalisis data intelijen mentah dalam jumlah besar, menentukan sasaran serangan, hingga pekerjaan administratif seperti pengelolaan anggaran, logistik, dan rantai pasokan.
Namun, insiden kapal China tersebut memperlihatkan risiko penggunaan AI untuk mengambil keputusan dalam situasi perang. Teknologi yang masih memiliki keterbatasan dapat menghasilkan kesalahan ketika digunakan untuk mengolah informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat.
Para analis sebelumnya telah memperingatkan bahwa penggunaan AI dalam pengambilan keputusan militer berpotensi menghasilkan miskalkulasi yang fatal apabila data yang menjadi dasar analisis ternyata keliru.
Dalam kasus ini, informasi yang salah hampir membuat militer AS melakukan tindakan terhadap kapal China.
Berdasarkan informasi yang diperoleh CNN, seorang analis meminta chatbot untuk menganalisis laporan intelijen mengenai manifes kapal dari Komando Operasi Khusus AS kawasan Pasifik yang bermarkas di Hawaii.
Baca Juga : Trump Larang 3 Media ke Gedung Putih, Ini Alasannya
Belum diketahui apakah chatbot yang digunakan tersebut merupakan produk komersial yang tersedia untuk publik atau sistem AI yang dikembangkan khusus oleh pemerintah AS.
Chatbot itu menggabungkan informasi dari sumber terbuka dengan intelijen sinyal rahasia milik pemerintah AS. Dari data tersebut, AI kemudian menghasilkan kesimpulan penting mengenai muatan kapal China.
Analis tersebut selanjutnya menggunakan AI untuk menyusun hasil temuannya menjadi laporan intelijen standar. Laporan semacam itu kemudian dapat digunakan dan dipercaya oleh pejabat militer sebelum akhirnya disebarluaskan.
Penggunaan AI berkembang pesat di lingkungan militer karena teknologi tersebut dinilai mampu membantu mempercepat pengambilan keputusan di medan perang. Misalnya, AI dapat digunakan untuk membantu menentukan target serangan atau memutuskan ke mana aset militer perlu dikerahkan.
Para pejabat AS juga menilai Washington tidak boleh tertinggal dalam pengembangan dan penggunaan AI. Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan kemungkinan AS harus menghadapi China atau negara lain yang dapat memanfaatkan teknologi serupa untuk memperoleh keunggulan dalam konflik.
Hingga laporan ini diterbitkan, Komando Operasi Khusus AS kawasan Pasifik dan Pentagon belum memberikan tanggapan mengenai laporan tersebut.
