September 29, 2026

BPJS Kesehatan Dapat Suntikan Rp20 Triliun, Ini Penyebabnya

Presiden Prabowo Subianto menyetujui pemberian tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan. Suntikan anggaran tersebut diberikan di tengah persoalan arus kas BPJS yang membuat dana iuran peserta belum mampu menutup seluruh kebutuhan pembayaran kepada fasilitas kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan tambahan anggaran tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat kondisi keuangan BPJS Kesehatan, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta.

“Harapan presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antreannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada yang masuk juga bisa dilayani dengan baik,” kata Budi Gunadi Sadikin seusai rapat terbatas di Istana Negara, Senin (28/9/2026).

“Kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Rumah sakit juga tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS,” lanjutnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn.) Prihati Pujowaskito menjelaskan bahwa persoalan utama yang sedang dihadapi adalah cash flow gap atau kesenjangan arus kas dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada fasilitas kesehatan.

Hingga saat ini, BPJS Kesehatan telah menghimpun iuran sebesar Rp118 triliun. Sementara itu, nilai manfaat yang telah dibayarkan mencapai Rp132 triliun.

“Sampai bulan ini kita bisa mengumpulkan iuran sebesar Rp118 triliun sementara manfaat yang kita bayarkan sampai saat ini Rp132 triliun. Jadi ini ada cash flow gap untuk kita membayar fasilitas kesehatan yang sudah dilakukan teman-teman di fasilitas kesehatan,” kata Prihati.

Atas dukungan tersebut, Prihati menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo dan jajaran pemerintah karena telah menyetujui tambahan dana Rp20 triliun. Dana tersebut dijadwalkan mulai dicairkan pada bulan depan.

Prihati menyebut persoalan arus kas BPJS Kesehatan tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Salah satunya adalah masih banyak peserta yang tidak aktif membayar iuran.

Menurutnya, terdapat sekitar 52 juta peserta yang tidak aktif melakukan pembayaran. Jika seluruh peserta tersebut membayar iuran dengan besaran kelas III, BPJS Kesehatan diperkirakan dapat memperoleh tambahan sekitar Rp2 triliun setiap bulan atau Rp24 triliun dalam setahun.

“Jadi cashflow gap ini tidak ada satu persoalan yang bertanggung jawab tapi ada beberapa hal,” ujarnya.

Faktor kedua adalah mekanisme penyesuaian iuran yang hingga kini belum dapat diterapkan. Prihati mengatakan usulan terkait penyesuaian iuran tersebut telah diterima selama enam tahun.

“Kita terima (penyesuaian iuran) selama 6 tahun,” katanya.

Selain itu, terdapat sejumlah faktor lain yang turut memengaruhi kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Di antaranya inflasi biaya medis, pertumbuhan jumlah penduduk, perubahan pola penyakit, serta peningkatan utilisasi layanan kesehatan.

Faktor lain yang menjadi perhatian adalah perilaku fasilitas kesehatan dalam menerapkan sistem BPJS, termasuk potensi kecurangan atau fraud dalam penyelenggaraan layanan.

Prihati mengatakan BPJS Kesehatan akan melakukan sejumlah pembenahan, termasuk mengubah pendekatan pembayaran yang selama ini lebih berorientasi pada volume menjadi berbasis nilai atau value based.

“Kemudian beberapa hal kecil kita akan perbaiki, fraud dalam pelayanan, dan ini juga penting perilaku yang volume based, kita akan geser ke value based,” kata Prihati.

Menurutnya, sistem yang berorientasi pada volume dapat mendorong fasilitas kesehatan mengejar jumlah pelayanan karena semakin banyak pasien yang ditangani, semakin besar pula klaim yang dapat diperoleh.

Ia mencontohkan, ketika tidak ada sistem remunerasi tertentu, melayani 15 pasien dapat memberikan penghasilan lebih besar dibandingkan menangani 10 pasien.

“Kita belum ada remunerasi sehingga kalau pelayanan teman-teman itu kalau mengerjakan 15 (pasien) lebih baik dari 10. Karena penghasilannya tambah. Ini akan kita tegakkan ke depan untuk bisa value based, dan itu juga kita janjikan untuk memperbaiki kualitas layanan kepada peserta yang sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran,” ujar Prihati.