Intelijen AS Ungkap Mengapa China Tunda Invasi Taiwan

Amerika Serikat (AS) menilai kecil kemungkinan China menginvasi Taiwan sebelum 2028.

Penilaian tersebut berkaitan dengan perintah Presiden China Xi Jinping kepada militernya untuk menyelesaikan persiapan jika sewaktu-waktu diperlukan operasi untuk merebut Taiwan pada 2027.

Dua pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa terdapat dua alasan yang membuat rencana tersebut kemungkinan melambat.

Alasan tersebut adalah kampanye antikorupsi Partai Komunis China yang menyasar sejumlah petinggi militer dan pemilu Taiwan pada 2028 yang diharapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih kooperatif dengan Beijing.

Baca Juga: Subsidi BBM Dikurangi, IMF Setujui Pinjaman Rp33,98 Triliun untuk Bolivia 

Kemerdekaan Vs Status Quo Taiwan

Beijing diyakini akan semakin mempertimbangkan invasi militer jika Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa sejak 2016 kembali memenangkan pemilu untuk keempat kalinya secara berturut-turut.

Kemungkinan tersebut semakin besar jika Presiden Taiwan Lai Ching-te kembali terpilih, menurut para pejabat AS tersebut.

“Kalau itu terjadi, saya kira 2028 bakal menjadi tahun yang cukup serius,” ujar salah satu pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim.

Lai mulai menjabat sebagai presiden Taiwan pada 2024 dan dikenal sebagai salah satu pemimpin Taiwan yang paling berani menyuarakan kemerdekaan, meskipun posisi resmi Taipei tetap mempertahankan status quo.

Sikap Lai tersebut kerap memicu kemarahan Beijing.

Taiwan atau Republik China didirikan oleh kelompok nasionalis Kuomintang yang melarikan diri ke pulau tersebut setelah kalah dalam perang melawan Partai Komunis China di daratan.

Bagi Beijing, Taiwan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari China.

Sebaliknya, Taiwan menegaskan bahwa hanya rakyatnya yang berhak menentukan masa depan pulau tersebut.

Penilaian terbaru pejabat AS itu memperbarui pemahaman yang selama bertahun-tahun berkembang di kalangan pejabat Amerika bahwa Xi ingin militernya siap untuk kemungkinan merebut Taiwan pada 2027.

Tahun tersebut bertepatan dengan satu abad berdirinya Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).

China selama ini tidak pernah menutup kemungkinan menggunakan kekuatan untuk mewujudkan penyatuan kembali dengan Taiwan, tetapi Beijing juga tidak pernah secara terbuka mengonfirmasi adanya perintah agar militernya siap menyerang pada 2027.

Kementerian Pertahanan AS menolak memberikan komentar mengenai penilaian tersebut.

Kedutaan Besar China di Washington dan kantor perwakilan Taiwan di Washington juga belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

Dalam pidatonya pekan ini, Xi kembali menyinggung Taiwan dan mengatakan bahwa China berupaya mendorong perkembangan damai hubungan kedua sisi Selat Taiwan untuk mencapai “penyatuan kembali”.

Para analis menilai target 2027 lebih merupakan tolok ukur kesiapan militer China daripada tenggat waktu untuk melancarkan invasi.

Target tersebut selama bertahun-tahun menciptakan rasa urgensi di sejumlah pemerintahan AS dalam menghadapi China di kawasan Asia-Pasifik.

Komunitas intelijen AS juga sebelumnya telah menunjukkan sikap hati-hati mengenai kemungkinan invasi China ke Taiwan.

Dalam penilaian ancaman tahunan pada Maret lalu, badan intelijen AS mengatakan China setidaknya pada saat itu tidak memiliki rencana untuk menginvasi Taiwan pada tahun berikutnya.

Beijing juga masih lebih memilih mengambil alih Taiwan tanpa menggunakan kekuatan militer jika memungkinkan.

Pemilu Amerika Jadi Pertimbangan?

AS merupakan pelindung sekaligus pemasok senjata terbesar bagi Taiwan.

Washington secara resmi tidak mengakui Republik China di Taipei, tetapi juga menolak penggabungan Taiwan dengan China daratan.

Hingga kini, AS dan Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik formal.

Para pejabat AS memiliki pandangan berbeda mengenai sejauh mana hasil pemilihan presiden AS pada 2028 akan menjadi pertimbangan China dalam menentukan tindakan militernya terhadap Taiwan.

Tiga sumber yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan Beijing mungkin ingin melihat hasil pemilu AS, terutama karena semakin banyak pemilih Amerika yang tidak menyukai intervensi militer di luar negeri.

Namun, pejabat AS pertama mengatakan Beijing melihat Partai Demokrat dan Partai Republik pada dasarnya memiliki posisi yang sama mengenai Taiwan.

“China mungkin memiliki preferensi dalam pemilu Amerika 2028. Tapi menurut saya, itu tidak akan menjadi faktor penentu sebesar 15 tahun lalu,” ujar pejabat tersebut.

Presiden AS Donald Trump selama masa kepemimpinannya juga berulang kali mengecilkan kemungkinan China menginvasi Taiwan.

Tahun lalu, Trump bahkan mengatakan Xi telah memberikan jaminan pribadi bahwa China tidak akan menginvasi Taiwan selama Trump masih menjabat sebagai presiden.

Setelah menjamu Xi di Washington pekan lalu, Trump hanya memberikan sedikit komentar mengenai Taiwan.

Trump mengatakan isu Taiwan sempat dibahas dalam pertemuannya dengan Xi dan pemimpin China tersebut memahami posisi Amerika.

China menyebut Taiwan sebagai isu paling penting dalam persoalan kedaulatan dan keutuhan wilayahnya.

Beijing juga telah lama mendesak AS menghentikan penjualan senjata kepada Taiwan karena menganggapnya sebagai provokasi yang dapat memicu perang.

Sejak kunjungannya ke Beijing pada Mei lalu, Trump menahan persetujuan paket senjata baru untuk Taiwan senilai sekitar 14 miliar dollar AS.

Trump menyebut paket senjata tersebut sebagai alat tawar-menawar.

Selama bertahun-tahun, strategi AS berfokus pada mempersenjatai Taiwan agar mampu menahan serangan China cukup lama hingga AS dan negara lain datang memberikan bantuan.

Baca Juga: Serangan Houthi Picu Kebakaran di Fasilitas Minyak Aramco

Kampanye Antikorupsi China

Xi belum mencabut perintah kepada PLA untuk membangun kemampuan invasi hingga tahun depan, menurut para pejabat AS.

Namun, militer China ikut terdampak kampanye antikorupsi yang digalakkan Xi pada tahun lalu.

Sejak berkuasa pada 2012, Xi menjalankan kampanye besar-besaran untuk memberantas korupsi dan memperketat disiplin di dalam pemerintahan serta Partai Komunis China.

Jutaan orang dalam birokrasi China telah diperiksa, sementara puluhan pejabat senior partai, pemerintahan, dan militer terseret penyelidikan lalu disingkirkan.

Dalam beberapa tahun terakhir, PLA menjadi salah satu sasaran utama kampanye antikorupsi tersebut.

Serangkaian penyelidikan dan pemecatan membuat hanya dua pejabat aktif yang tersisa dari Komite Pusat Militer yang sebelumnya beranggotakan tujuh orang, termasuk Xi sebagai ketuanya.

China Ingin Hindari Perang Berkepanjangan

Menurut salah satu pejabat AS, latihan militer China pada tahun lalu lebih kecil dan tidak terlalu mengancam dibandingkan latihan beberapa tahun sebelumnya.

Latihan militer China memang kembali meningkat tahun ini, tetapi pejabat tersebut mengisyaratkan bahwa para petinggi militer China masih belum puas dengan tingkat kesiapan mereka.

China diyakini mengambil pelajaran dari perang di Iran dan Ukraina, terutama mengenai pentingnya bergerak cepat setelah invasi dimulai dan menghindari konflik berkepanjangan.

“Masih terlalu banyak bagian yang belum benar-benar siap untuk apa yang kemungkinan merupakan operasi militer paling sulit yang pernah dilakukan suatu angkatan bersenjata sejak invasi Sekutu ke Normandia,” ujar pejabat tersebut.