Macron Kecam Kerusuhan Demonstrasi Prancis, Sebut Tidak Dibenarkan!

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam aksi kekerasan yang mewarnai demonstrasi menentang kenaikan biaya hidup di berbagai wilayah negara tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan perusakan, pembakaran, maupun penjarahan yang terjadi selama aksi akhir pekan lalu.

Dalam pidato kepada masyarakat pada Minggu (18/10/2026), Macron mengatakan pemerintah akan berkoordinasi dengan para wali kota dan pejabat terkait untuk mencegah kerusakan semakin meluas. Langkah tersebut ditujukan untuk melindungi kawasan perkotaan, fasilitas publik, serta tempat usaha yang terdampak kerusuhan.

“(Saya) mengambil keputusan dengan berkoordinasi bersama para wali kota untuk melindungi kota-kota, bangunan publik, dan tempat usaha kita,” kata Macron, dikutip dari AFP.

Janjikan Tindakan Tegas terhadap Pelaku Kerusuhan

Dalam pidatonya, Macron menyampaikan keprihatinan atas situasi yang terjadi di sejumlah kota. Ia menggambarkan suasana yang dirasakan masyarakat sebagai perpaduan kemarahan dan rasa malu akibat kerusakan yang ditimbulkan.

Baca Juga : Setengah Juta Orang Ikut Unjuk Rasa, Ribuang Orang Ditangkap

“Malam ini, kita semua merasakan kemarahan dan rasa malu,” ujar presiden berusia 48 tahun itu.

Macron juga meminta masyarakat membedakan demonstran yang menyampaikan tuntutan secara damai dengan pihak-pihak yang melakukan tindakan kriminal. Menurutnya, aspirasi yang sah tidak dapat dijadikan pembenaran untuk merusak bangunan, menghancurkan fasilitas, ataupun menjarah toko.

“Mereka yang telah melakukan perusakan harus bertanggung jawab,” tegas Macron, seraya berjanji pemerintah akan bersikap tegas tanpa kompromi terhadap pihak-pihak yang terlibat kerusuhan.

Ia kembali menekankan sikap pemerintah terhadap aksi kekerasan tersebut. “Tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan atau memaafkan (kerusuhan).”

Macron turut menyoroti kondisi jalanan yang terdampak aksi penjarahan dan perusakan. Ia menilai kejadian tersebut tidak dapat diterima dan menjanjikan dukungan bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian.

“Melihat jalan-jalan di kota kita dijarah dan dirusak seperti ini sungguh tidak dapat diterima,” katanya.

Macron Minta Evaluasi Penanganan Demonstrasi

Selain menjanjikan tindakan tegas terhadap pelaku kerusuhan, Macron merespons kritik mengenai kesiapan aparat keamanan dalam menghadapi demonstrasi. Ia berjanji akan memastikan transparansi terkait langkah-langkah yang diambil kepolisian selama menangani aksi tersebut.

Macron meminta Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez mengevaluasi penanganan demonstrasi, terutama dalam aspek pengumpulan intelijen dan upaya pencegahan. Ia juga menuntut penjelasan mengenai langkah antisipasi yang telah dilakukan aparat sebelum kerusuhan meluas.

Evaluasi tersebut menjadi perhatian di tengah besarnya kerusakan yang terjadi di sejumlah wilayah. Pemerintah menghadapi tuntutan untuk menjaga keamanan publik sekaligus memastikan warga tetap dapat menyampaikan aspirasi secara damai.

Demo Prancis Bermula dari Protes Pelajar

Gelombang demonstrasi di Prancis berawal pada September 2026. Saat itu, para pelajar sekolah menengah atas di Créteil, wilayah tenggara Paris, menggelar protes mengenai kekurangan tenaga pendidik dan keterbatasan sumber daya sekolah.

Baca Juga : Trump Bela Penangguhan Sanksi Rusia, Kecam Zelensky

Keluhan para siswa mencakup fasilitas yang rusak, minimnya jumlah guru, serta kondisi bangunan yang dinilai tidak memadai, terutama di kawasan berpenghasilan rendah. Sejumlah laporan media Prancis juga menyoroti persoalan di lingkungan sekolah, mulai dari keberadaan tikus dan kebocoran hingga plafon rusak serta furnitur yang tidak layak.

Kondisi ruang kelas juga menjadi sorotan. Sebagian siswa mengeluhkan suhu ruangan yang terlalu panas ketika gelombang panas melanda, tetapi terasa terlalu dingin saat musim dingin.

Selain persoalan fasilitas, para pelajar mempersoalkan jam sekolah yang panjang dan sistem penerimaan universitas yang dianggap rumit serta tidak adil.

Sebagaimana dilaporkan The Independent, protes dilakukan melalui aksi mogok kelas, pemblokiran akses sekolah, dan demonstrasi. Para siswa kemudian mengajak masyarakat di berbagai wilayah, termasuk kota-kota kecil, untuk ikut menyuarakan tuntutan mereka.

Sejumlah sekolah dilaporkan terpaksa ditutup akibat kerusakan atau serangan terhadap staf.

Tuntutan Meluas ke Biaya Hidup dan Gerakan Rompi Kuning

Seiring berjalannya waktu, demonstrasi pelajar berkembang menjadi gerakan yang melibatkan kelompok masyarakat lain. Kenaikan harga kebutuhan pokok, termasuk bensin dan makanan, serta persoalan sistem kesejahteraan sosial turut menjadi bagian dari tuntutan para demonstran.

Konfederasi Umum Buruh atau CGT, salah satu serikat pekerja terbesar di Prancis, ikut mendukung aksi tersebut. Kelompok yang terinspirasi gerakan gilets jaunes atau Rompi Kuning juga kembali turun ke jalan setelah menyerukan kebangkitan gerakan itu melalui media sosial.

Baca Juga : Gelombang Demo Hantui 5 Negara Eropa, Dipicu Biaya Hidup

Gerakan Rompi Kuning sebelumnya muncul pada 2018 sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan sosial dan kenaikan biaya hidup. Kemunculan kembali kelompok yang terinspirasi gerakan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ekonomi masih menjadi salah satu isu dalam demonstrasi kali ini.

Kerusuhan yang meluas menyebabkan ribuan orang ditangkap dan ratusan aparat mengalami luka-luka. Kementerian Dalam Negeri Prancis menyatakan hampir 2.400 orang ditangkap di berbagai wilayah negara itu pada Sabtu (17/10/2026).

Pada saat yang sama, sekitar 1.000 petugas kepolisian dan anggota gendarmerie dilaporkan terluka dalam bentrokan selama demonstrasi. Tujuh di antaranya disebut mengalami luka serius.

Besarnya jumlah penangkapan dan korban luka menambah tekanan terhadap pemerintah Prancis untuk memulihkan ketertiban. Di sisi lain, tuntutan terkait kondisi sekolah, biaya hidup, dan layanan sosial masih menjadi persoalan yang melatarbelakangi gelombang protes tersebut.