Setengah Juta Orang Ikut Unjuk Rasa, 1.200 Orang Ditangkap
Gelombang demonstrasi di Prancis pada Sabtu (17/10/2026) berujung kerusuhan di sejumlah wilayah. Aksi yang dipicu buruknya kondisi sekolah dan tingginya biaya hidup itu menyebabkan bangunan terbakar, toko dijarah, serta bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan. Sedikitnya 1.200 orang ditangkap, sementara sekitar 550.000 orang diperkirakan mengikuti aksi di berbagai daerah.
Di Paris, bentrokan antara demonstran dan polisi berlangsung hingga malam hari. Aparat menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa. Pemerintah Prancis menyebut rangkaian kejadian tersebut sebagai eskalasi kekerasan.
Sejumlah fasilitas publik mengalami kerusakan serius. Di Limoges, kebakaran yang melanda balai kota menyebabkan sebagian atap bangunan runtuh. Perdana Menteri Sébastien Lecornu juga melaporkan bahwa 150 anggota polisi terluka dalam kerusuhan tersebut.
Presiden Emmanuel Macron menegaskan bahwa kekerasan tidak dapat dibenarkan dan berjanji menindak para pelaku yang merusak fasilitas umum maupun melakukan penjarahan.
Demonstrasi Damai Berubah Menjadi Kerusuhan
Pada awalnya, demonstrasi di Paris berlangsung relatif tertib. Sejumlah pelajar yang berbicara kepada BBC menyebut diri mereka sebagai kelompok pasifis yang ingin mendorong perubahan, tetapi merasa aspirasi mereka belum mendapat tanggapan.
Situasi kemudian memburuk ketika sejumlah kelompok mulai membakar kendaraan dan menyalakan api di jalanan. Insiden juga terjadi di kawasan Place de la République, salah satu lokasi ikonik di pusat Paris. Beberapa toko dijarah, sebuah restoran dilaporkan hangus terbakar, dan bentrokan pecah di antara kelompok demonstran.
Baca Juga : Demo Prancis Diisukan Picu Kebangkitan Rompi Kuning
BBC juga menyaksikan polisi menyerbu kerumunan di pusat kota dan memukul sejumlah orang menggunakan tongkat.
Di Lyon, pembakaran kantor pariwisata kota menuai kecaman dari Wali Kota Gregory Doucet. Kepada BFMTV, ia mengatakan, “Peristiwa ini menghancurkan hati kami karena bangunan ini merupakan bangunan bersejarah yang sangat ikonik dan dikenal luas.”
Menurut kepolisian setempat, sejumlah orang yang bersikap bermusuhan menghambat petugas pemadam kebakaran dalam menangani api secara aman.
Sementara itu, petugas pemadam kebakaran di Limoges berupaya mengendalikan kebakaran di balai kota hingga sebagian bangunan tersebut dilaporkan runtuh oleh prefektur setempat.
Insiden serius juga terjadi di Saint-Etienne. Wali Kota Regis Juanico menyampaikan melalui media sosial bahwa seorang pemuda kehilangan tangannya akibat ledakan granat. Ia menilai kejadian tersebut sebagai tragedi yang seharusnya tidak terjadi.
Kerusakan dan Penjarahan Meluas ke Berbagai Kota
Kementerian Dalam Negeri Prancis menyatakan bahwa kekerasan sengaja dilakukan oleh sejumlah individu bertudung di beberapa lokasi. Selain Paris, insiden juga dilaporkan terjadi di Marseille, Rennes, Toulouse, dan Angers.
Kerusakan bangunan turut ditemukan di Grenoble, Avignon, Pau, Montpellier, serta Valence. Di Paris, sejumlah toko pakaian dan bahan makanan menjadi sasaran penjarahan. Sebuah toko Apple di Lille juga dibobol dan barang-barang di dalamnya dijarah.
Rekaman yang diverifikasi BBC Verify memperlihatkan sebuah kereta wisata di Grenoble dikemudikan oleh sejumlah pria bertopeng melalui jalan sempit di pusat kota, sebelum melaju ke arah sedikitnya tiga polisi.
Kekerasan juga dilaporkan di Toulon, ketika dua polisi terluka akibat lemparan benda keras. Pihak berwenang menyebut sejumlah orang membongkar pagar di area pasar Natal dan menggunakannya untuk menyerang petugas.
Di Caen, Normandia, beberapa kelompok dilaporkan melakukan penjarahan dan vandalisme. Mereka melempari batu serta mencoret-coret bangunan publik dengan grafiti. Otoritas setempat juga menyebut sebuah alat berat jenis steamroller digunakan untuk menerobos barikade polisi dan merusak dua kendaraan kepolisian.
Protes Pelajar Meluas, Aktivis Rompi Kuning Bergabung
Demonstrasi yang berlangsung selama beberapa pekan terakhir awalnya dipelopori pelajar sekolah menengah. Mereka memprotes kekurangan tenaga pengajar dan buruknya kondisi fasilitas di lycée, sekolah menengah di Prancis yang diperuntukkan bagi pelajar berusia 15–18 tahun.
Jumlah peserta kemudian bertambah setelah anggota serikat pekerja dan kelompok demonstran lainnya ikut bergabung. Di antara mereka terdapat aktivis Gilets Jaunes atau gerakan Rompi Kuning, yang sebelumnya memprotes kenaikan biaya hidup sejak 2018 dan menjadi salah satu gerakan protes terlama dalam sejarah Prancis.
Keterlibatan kelompok tersebut mengingatkan publik pada gelombang demonstrasi yang pernah mengguncang pemerintahan Macron. Meski demikian, aksi terbaru tidak hanya berkaitan dengan harga bahan bakar, tetapi juga persoalan pendidikan, biaya hidup, dan layanan publik.
Pemerintah sebelumnya telah berusaha meredakan kemarahan masyarakat melalui sejumlah kebijakan. Dalam wawancara televisi pada 8 Oktober, Menteri Pendidikan Edouard Geffray menjanjikan penambahan 3.000 guru pengganti untuk membantu mengatasi kekurangan tenaga pengajar.
Namun, langkah tersebut belum menghentikan demonstrasi.
Macron Janjikan Penindakan, Persaingan Politik Memanas
Kerusuhan berlangsung ketika Prancis menghadapi ketidakpastian politik menjelang pemilihan presiden pada 2027. Jajak pendapat yang disebut dalam laporan BBC menunjukkan kemungkinan persaingan antara Marine Le Pen dari partai National Rally dan Jean-Luc Mélenchon dari partai kiri La France Insoumise.
Mélenchon turut mengikuti demonstrasi dan menuduh polisi menyerang para pengunjuk rasa. Namun, ia juga mengecam penjarahan serta pembakaran yang terjadi selama aksi berlangsung.
Lecornu menilai pernyataan Mélenchon berbahaya dan sinis. Sebelumnya, perdana menteri tersebut menuding sejumlah kelompok memanfaatkan demonstrasi sebagai ajang pemanasan politik menjelang pemilihan presiden.
Baca Juga : BI Dorong Penggunaan Mata Uang Lokal untuk Transaksi
Ia menegaskan, “Tidak seorang pun akan memaksakan agenda politiknya melalui kekerasan.”
Sementara itu, Le Pen menyatakan bahwa tuntutan sah para demonstran telah dibajak oleh kelompok kiri radikal. Ia juga menuduh Mélenchon turut memicu kekerasan.
Dalam unggahan media sosial, Macron mengatakan orang-orang yang merusak fasilitas, menyerang kantor pemerintahan dan toko, serta menjarah balai kota akan menghadapi proses hukum.
“Kita semua akan berdiri bersatu menghadapi para penyebar kekacauan, yang hanya berupaya meruntuhkan institusi-institusi kita dan menghalangi mereka yang menyampaikan tuntutannya secara damai,” tambahnya.
Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez menyatakan bahwa polisi berupaya menjaga demonstrasi tetap damai dengan menindak peserta yang melakukan kekerasan. Ia juga mengkritik tokoh-tokoh sayap kiri ekstrem yang dinilainya secara terbuka menyerukan pemberontakan.
Di sisi lain, Konfederasi Umum Buruh Prancis (CGT) memandang gelombang protes tersebut sebagai tahap baru mobilisasi masyarakat. Serikat buruh itu mendesak pemerintah segera menanggapi tuntutan publik, termasuk kenaikan upah dan pensiun serta pemberlakuan kembali pajak kekayaan bagi kelompok berpenghasilan tinggi.
CGT juga menyerukan agar mobilisasi damai bersama kaum muda terus berlanjut dalam beberapa hari berikutnya. Rangkaian aksi tersebut direncanakan mencapai puncaknya melalui mogok kerja antarserikat pada 5 November.
Diduga Ada Kelompok yang Sengaja Memicu Kekacauan
Koresponden BBC di Paris, Hugh Schofield, melihat perbedaan antara demonstrasi resmi yang bergerak dari Place de la République menuju Place de Clichy dan berbagai insiden kekerasan di lokasi lain.
Menurut Schofield, pawai utama pada awalnya berjalan damai. Namun, kelompok-kelompok kecil yang bergerak terpisah di sejumlah kawasan Paris diduga berniat memicu kerusuhan.
Seiring berjalannya waktu, situasi semakin tidak terkendali. Schofield membandingkan kondisi tersebut dengan masa awal gerakan Rompi Kuning delapan tahun sebelumnya, ketika tindakan kelompok-kelompok kecil yang sulit dikendalikan menjadi tantangan bagi kepolisian.
Pola serupa terlihat dalam demonstrasi kali ini: aksi utama berlangsung relatif damai, tetapi sejumlah kelompok lain terlibat dalam vandalisme, penjarahan, dan bentrokan dengan aparat keamanan.
Gelombang Protes Biasa atau Pertanda Krisis yang Lebih Besar?
Dalam analisisnya, Schofield mempertanyakan apakah demonstrasi terbaru hanya mengulang pola protes jalanan yang sudah lazim di Prancis atau menandakan perubahan yang lebih mendasar.
Baca Juga : Trump Sindir Demonstrasi Prancis, Wapres AS Soroti Imigrasi
Selama ini, demonstrasi di negara tersebut kerap mengikuti pola serupa, mulai dari munculnya pemicu kemarahan, pawai massa, vandalisme, penggunaan gas air mata, penangkapan, hingga tuduhan kekerasan oleh polisi. Namun, ia menilai kondisi politik dan ekonomi saat ini membuat situasinya patut dicermati lebih jauh.
Sejumlah faktor yang menjadi perhatian mencakup kesulitan pemerintah berhaluan tengah dalam mengambil tindakan efektif, kekecewaan terhadap politik pemerintahan Macron, tekanan inflasi, serta kekhawatiran mengenai krisis utang. Menguatnya kelompok politik di kedua kutub, perang di Eropa, dan ketidakpastian global juga menambah kompleksitas situasi.
Pemilihan presiden Prancis pada 2027 menjadi faktor penting lainnya. Kombinasi tekanan ekonomi, ketidakpuasan publik, dan persaingan politik tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah periode 2026–2027 akan menjadi titik balik bagi Prancis atau sekadar satu babak lagi dalam sejarah panjang demonstrasi di negara itu.
