Oktober 22, 2026

China Patroli Kepulauan Pratas, Taiwan Waspadai Beijing

Pemerintah China pada Rabu menegaskan bahwa kapal penjaga pantainya tengah menjalankan tugas untuk “menjaga ketertiban” di sekitar Kepulauan Pratas, atol kecil yang memiliki nilai strategis dan dikuasai Taiwan di kawasan Laut China Selatan. Langkah tersebut memicu kekhawatiran Taipei bahwa Beijing berupaya memperluas penerapan yurisdiksinya di wilayah itu.

Mengutip Reuters, Rabu (21/10/2026), China yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, pekan lalu memperingatkan Taipei agar bersiap “menanggung konsekuensi”. Peringatan tersebut muncul setelah penjaga pantai Taiwan menyemprotkan meriam air ke kapal nelayan China di dekat Kepulauan Pratas.

Sejak Minggu, Taiwan melaporkan dua insiden ketika kapal penjaga pantai China mendekati wilayah Pratas. Taipei mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai perilaku provokatif.

Juru Bicara Kantor Urusan Taiwan China, Zhang Han, menyatakan bahwa Beijing memiliki kedaulatan yang tidak terbantahkan atas pulau-pulau di Laut China Selatan, termasuk Kepulauan Pratas beserta perairan di sekitarnya.

“Kapal penjaga pantai daratan yang melakukan patroli penegakan hukum di perairan terkait sedang memenuhi tugas mereka sesuai dengan hukum, menjaga navigasi normal dan ketertiban operasional,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa operasi tersebut bertujuan untuk “secara efektif melindungi hak-hak dan kepentingan sah orang-orang di kedua sisi Selat Taiwan dan keselamatan nyawa serta harta benda.”

Zhang juga menyalahkan sikap partai penguasa Taiwan yang dinilainya tetap mempertahankan pandangan separatis.

“Desakan keras kepala dari partai penguasa Taiwan pada sikap separatisnya adalah akar penyebab bahaya perang di seberang selat,” tegasnya.

Sementara itu, pemerintah Taiwan menolak klaim teritorial Beijing dan menegaskan bahwa masa depan pulau tersebut hanya boleh ditentukan oleh rakyatnya sendiri. China tidak mengakui klaim kedaulatan Taiwan dan hingga kini tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk membawa pulau itu ke bawah kendalinya.

Kepulauan Pratas diketahui tidak memiliki penduduk sipil permanen dan berada di antara Taiwan bagian selatan dan Hong Kong. Letaknya yang berjarak lebih dari 400 kilometer dari Taiwan membuat sejumlah pakar keamanan menilai wilayah tersebut rentan terhadap kemungkinan serangan militer China.

Militer China juga diketahui beroperasi di sekitar Taiwan hampir setiap hari. Kondisi ini membuat Taipei semakin waspada terhadap strategi Beijing yang kerap mengerahkan kapal penjaga pantai dalam patroli “penegakan hukum” untuk memperkuat klaim yurisdiksi di wilayah perairan tersebut.

Kepala Dewan Urusan Daratan Taiwan, Chiu Chui-cheng, menuduh Beijing berusaha menjadikan persoalan Taiwan seolah-olah sebagai urusan domestik China. Menurutnya, langkah itu bertujuan menciptakan kesan bahwa Beijing memiliki yurisdiksi de facto atas perairan di sekitar Taiwan dan pulau-pulau lepas pantainya.

Chiu juga menilai bahwa upaya China untuk mewujudkan penyatuan nasional dapat semakin mendesak menjelang perkiraan terpilihnya kembali Presiden Xi Jinping untuk masa jabatan keempat pada tahun depan.

“Kami menilai bahwa kebijakan Taiwan dari Beijing akan beralih ke strategi provokatif yang lebih agresif berupa pelaksanaan yurisdiksi sebelum mencapai unifikasi,” pungkas Chiu.