Pemilu Israel 2026, Kebijakan terhadap Iran Diprediksi Tetap

Pemilihan umum (pemilu) Israel yang dijadwalkan berlangsung pekan depan berpotensi membawa pemimpin baru. Meski demikian, pergantian pemerintahan diperkirakan tidak akan mengubah arah kebijakan keamanan Israel, khususnya dalam menghadapi Iran.

Sejumlah analis menilai Israel akan tetap memandang Iran sebagai ancaman utama, mengandalkan kekuatan militer, dan menolak pembentukan negara Palestina. Dikutip dari Reuters, Rabu (21/10/2026), pendekatan tersebut semakin mengakar setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang kemudian diikuti perang di Gaza, Lebanon, dan Iran.

Doktrin keamanan Israel saat ini berpusat pada upaya melemahkan Iran, mempertahankan zona penyangga di luar perbatasannya, serta menggunakan kekuatan militer untuk menghadapi berbagai ancaman.

Perbedaan di antara pemerintahan yang berpotensi terbentuk setelah pemilu diperkirakan hanya berkaitan dengan seberapa agresif kebijakan tersebut akan dijalankan.

Kemenangan Netanyahu Berpotensi Meningkatkan Eskalasi Perang

Kemenangan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersama koalisi sayap kanannya dinilai berpotensi memperbesar eskalasi perang melawan Iran sekaligus memperkuat kendali Israel atas Tepi Barat.

Baca Juga : Prabowo Sebut Mata Uang, Ekspor-Impor dan Beras Jadi Nyata

“Jika Netanyahu terpilih, ia akan melakukan apapun yang ia inginkan,” ujar Aviv Bushinsky, mantan penasihat Netanyahu.

“Perluasan permukiman akan terus berlanjut. Perang melawan Iran, Hamas, dan Hizbullah juga akan terus berlangsung,” lanjutnya.

Bushinsky memperkirakan kebijakan Israel setelah pemilu bahkan dapat menjadi lebih agresif. Pada Minggu (18/10/2026), Netanyahu menegaskan bahwa Israel harus lebih mengutamakan pencegahan dan serangan daripada pembendungan ancaman dan pertahanan.

Pendekatan tersebut meliputi serangan pendahuluan terhadap ancaman, penguatan posisi Israel sebagai kekuatan regional, serta peningkatan kemandirian dalam pengadaan dan pengembangan persenjataan.

Oposisi Dinilai Tak Akan Mengubah Kebijakan terhadap Palestina

Pemilu Israel mempertemukan Partai Likud yang dipimpin Netanyahu bersama sekutu ultranasionalisnya dengan kubu oposisi yang dipimpin Partai Yashar. Salah satu tokoh utama oposisi tersebut adalah mantan kepala militer Gadi Eisenkot.

Analis Palestina, Ghassan al-Khatib, menilai kedua kubu memiliki pandangan yang relatif serupa mengenai persoalan Palestina.

“Inti kebijakannya tetap sama: menolak negara Palestina dan terus memperluas permukiman. Dalam hal ini, mereka semua sepakat,” ujarnya.

Menurut al-Khatib, pemerintahan yang dipimpin oposisi mungkin berusaha memperbaiki citra Israel di mata internasional. Langkah yang dapat ditempuh antara lain membatasi kekerasan oleh pemukim atau melanjutkan pembangunan permukiman dengan cara yang lebih terselubung.

Namun, perubahan tersebut diperkirakan tidak akan menyentuh inti kebijakan Israel terhadap Palestina.

Pandangan serupa disampaikan Michael Young dari Carnegie Middle East Center. Ia menilai elite politik dan keamanan Israel memiliki kesamaan pandangan mengenai Iran dan strategi pertahanan negara.

Sementara itu, Joost Hiltermann dari International Crisis Group memperingatkan bahwa peningkatan kekerasan oleh pemukim Israel dan kekecewaan warga Palestina dapat memicu pemberontakan yang lebih luas di Tepi Barat.

Netanyahu Ingin Menggulingkan Pemerintahan Iran

Konfrontasi dengan Iran diperkirakan tetap menjadi prioritas Israel, terlepas dari siapa yang memenangkan pemilu.

Netanyahu bahkan secara terbuka menyampaikan keinginannya untuk menggulingkan pemerintahan Iran.

“Menuntaskan tugas ini berarti menggulingkan rezim di Iran, yang merupakan kepala dari gurita beracun tersebut,” katanya dalam pidato pekan ini.

Pujian Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Netanyahu sebagai perdana menteri yang tangguh dalam peperangan turut memperkuat perkiraan bahwa kampanye militer terhadap Teheran akan berlanjut.

Meski demikian, para analis mempertanyakan apakah Israel dan AS mampu memaksa Iran menyerah tanpa melancarkan invasi darat. Iran dinilai masih memiliki kemampuan untuk bertahan meskipun telah menghadapi perang selama berbulan-bulan.

Baca Juga : Kim Jong Un Diisukan Meninggal, Korut Rilis Foto Terbaru

“Pihak Iran bisa bertahan lebih lama daripada Trump,” kata Young.

Di tengah melemahnya Hamas dan Hizbullah, jaringan kelompok yang berafiliasi dengan Iran dinilai masih bertahan. Situasi ini bahkan berpotensi memperkuat dorongan Teheran untuk mengembangkan kemampuan penangkalan nuklir.

Sementara itu, negara-negara Teluk menghadapi posisi yang dilematis. Mereka mengkhawatirkan kebijakan ekspansionis Netanyahu, tetapi pada saat yang sama menginginkan pembatasan pengaruh Iran di kawasan.

“Kebijakan Netanyahu di Gaza, Tepi Barat, Suriah, dan Lebanon bersifat merusak,” ujar Ketua Gulf Research Center, Abdulaziz Sager.

Menurut Sager, penyelesaian konflik dengan Iran diperlukan agar kawasan Timur Tengah tidak menghadapi risiko dominasi Teheran selama puluhan tahun mendatang.