Korut Ancam Kembali Siarkan Propaganda ke Korea Selatan
Korea Utara mengancam akan kembali menyiarkan propaganda melalui pengeras suara yang diarahkan ke wilayah Korea Selatan. Pyongyang juga mempertimbangkan penambahan senjata serang taktis di sepanjang perbatasan kedua negara di tengah meningkatnya ketegangan militer.
Ancaman tersebut disampaikan Kim Yo Jong, adik pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, melalui pernyataan yang disiarkan media pemerintah pada Senin (19/10/2026).
“Situasi di perbatasan selatan saat ini sangat tidak stabil,” kata Kim, seperti dikutip Reuters.
Kim menuduh militer Korea Selatan berulang kali melepaskan tembakan peringatan dan mengaktifkan pengeras suara untuk menyampaikan peringatan di wilayah perbatasan sejak Agustus. Menurutnya, tindakan tersebut semakin memperburuk keadaan, terutama setelah insiden ledakan ranjau pada September.
Baca Juga : Trump dan Netanyahu Beda Sikap, Serangan Israel ke Iran Batal
Ia menilai perilaku militer Korea Selatan telah melampaui batas dan menjadi pemicu memburuknya situasi di perbatasan selatan.
Korea Utara Pertimbangkan Tambah Senjata
Menurut laporan ABC News, Kim menyatakan bahwa pimpinan militer Korea Utara tengah mengevaluasi kemungkinan penempatan tambahan senjata serang taktis. Langkah tersebut dipertimbangkan sebagai upaya pencegahan sekaligus tekanan untuk menghadapi kemungkinan keadaan darurat.
Ia juga menyebut pemerintah Pyongyang sedang mempertimbangkan tindakan lain yang dianggap diperlukan untuk merespons perkembangan situasi di perbatasan.
Menanggapi ancaman tersebut, Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Jin Yong-sung, pada Selasa menegaskan bahwa ancaman dari Korea Utara tidak dapat diterima. Ia memerintahkan militer Seoul agar memberikan respons tegas terhadap setiap kemungkinan provokasi maupun pelanggaran perbatasan oleh pasukan Pyongyang.
Perselisihan Ranjau Picu Ketegangan
Ketegangan terbaru antara kedua negara dipicu oleh ledakan ranjau di wilayah perbatasan pada 21 September. Korea Selatan menuding Korea Utara memasang ranjau yang menyebabkan insiden tersebut. Seoul juga mendesak Pyongyang untuk meminta maaf dan menyingkirkan ranjau lain yang masih berada di kawasan itu.
Korea Utara membantah bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Pyongyang bahkan memperingatkan akan memberikan balasan keras apabila pihaknya mendapat provokasi.
Reuters melaporkan bahwa dua tentara Korea Selatan mengalami luka serius akibat insiden itu.
Korea Utara sendiri mulai memperkuat wilayah perbatasannya pada April 2024. Dalam perkembangan selanjutnya, militer Korea Selatan pada 5 Oktober menyatakan bahwa Pyongyang telah mengerahkan hingga 7.000 pekerja sepanjang tahun untuk memasang ranjau, membangun pagar kawat berduri, mendirikan penghalang antitank, serta memperkuat berbagai pertahanan garis depan.
Seoul juga melaporkan sekitar 50 insiden ketika pasukan Korea Utara diduga melintasi garis demarkasi militer selama pekerjaan penguatan perbatasan berlangsung.
Sebaliknya, Pyongyang mempersoalkan tindakan Korea Selatan yang melepaskan tembakan peringatan dan menggunakan pengeras suara untuk merespons aktivitas pasukan Korea Utara di kawasan perbatasan.
Kim mengklaim bahwa militer Korea Selatan telah melakukan 2.870 siaran peringatan melalui pengeras suara dan melepaskan 201 tembakan peringatan selama periode 1 Agustus hingga 17 Oktober. Namun, Seoul belum mempublikasikan data mengenai aktivitas militernya dalam merespons pembangunan pertahanan Korea Utara di perbatasan.
Siaran Propaganda Kedua Negara
Penggunaan pengeras suara untuk menyebarkan propaganda merupakan salah satu bentuk perang psikologis yang telah dilakukan Korea Utara dan Korea Selatan sejak era Perang Dingin. Praktik tersebut terkadang kembali diaktifkan ketika hubungan kedua negara mengalami kemerosotan.
Baca Juga : Jelang Pemilu Sela, Trump Janjikan Bantuan Tunai!
Pada 2015, insiden ledakan ranjau yang dituduhkan kepada Korea Utara dan melukai dua tentara Korea Selatan sempat membawa kedua negara mendekati konflik bersenjata. Sebagai respons, Seoul kembali menyiarkan propaganda melalui pengeras suara di garis depan untuk pertama kalinya dalam 11 tahun.
Namun, kebijakan tersebut kemudian dihentikan oleh pemerintahan Korea Selatan di bawah Presiden Lee Jae Myung setelah mulai menjabat pada tahun sebelumnya. Penghentian siaran propaganda itu merupakan bagian dari upaya Seoul memperbaiki hubungan dengan Pyongyang.
Setelah Korea Selatan menghentikan siarannya, Korea Utara juga menghentikan siaran propaganda melalui pengeras suara miliknya. Kini, ancaman untuk mengaktifkan kembali siaran tersebut menambah ketidakpastian hubungan kedua negara yang masih diwarnai perselisihan mengenai aktivitas militer di perbatasan.
