Trump Minta DOJ Selidiki Demokrat Usai Partai Republik Kalah Pemilu Sela AS

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan Departemen Kehakiman (DOJ) menyelidiki Partai Demokrat di tengah ancaman pemakzulan terhadap sejumlah anggota pemerintahannya.

Perintah tersebut disampaikan Trump melalui unggahan di platform Truth Social pada Sabtu (7/11/2026).

Trump menuding Partai Demokrat mengancam banyak orang menggunakan ancaman pemakzulan dan bentuk hukuman lainnya.

Langkah ini muncul setelah Demokrat berhasil memenangkan pemilihan paruh waktu atau midterm elections AS pada 3 November 2026 dan merebut kendali Kongres.

Baca Juga: Raja Malaysia Tegaskan Pengampunan Najib Tak Bisa Digugat

Trump Tuduh Demokrat Lakukan Pemerasan

Dalam unggahannya, Trump menuduh Partai Demokrat menggunakan ancaman pemakzulan untuk menekan sejumlah pihak.

“Demokrat berkeliling mengancam banyak orang,” tulis Trump, seperti dikutip AFP.

Trump menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pemerasan tingkat tinggi yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Ini adalah pemerasan tingkat tertinggi, dan mereka harus dimintai pertanggungjawaban,” kata Trump.

Ia bahkan menyebut pihak yang dianggap melakukan pemerasan tersebut seharusnya dipenjara.

Namun, Trump tidak menyertakan bukti untuk mendukung tuduhannya terhadap Partai Demokrat.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Demokrat mengalahkan Partai Republik dalam pemilu sela AS pada Selasa (3/11/2026).

Kemenangan itu membuat Demokrat menguasai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat AS mulai Januari 2027.

Dengan kendali atas komite-komite di kedua kamar Kongres, Demokrat memiliki kewenangan untuk memanggil pejabat pemerintah, meminta dokumen, hingga menggelar sidang terbuka guna menyelidiki pemerintahan Trump.

Sejumlah isu yang berpotensi menjadi sasaran penyelidikan meliputi bisnis dan transaksi mata uang kripto keluarga Trump, kontrak pemerintah yang melibatkan miliarder Elon Musk, serta pemangkasan lembaga federal.

Demokrat juga berpeluang menyelidiki kebijakan imigrasi dan penanganan perang Iran oleh pemerintahan Trump.

Selain itu, mereka menunjukkan ketertarikan untuk memeriksa penanganan dokumen terkait Jeffrey Epstein, pelaku kejahatan seksual yang diduga merupakan teman Trump.

Anggota DPR AS Robert Garcia, yang akan menjabat sebagai Ketua Komite Pengawasan DPR, sebelumnya menulis “Lawyer up” atau “segera cari pengacara” di media sosial X ketika hasil pemilu mulai terlihat.

Sementara itu, pemerintahan Trump berpotensi menolak permintaan kesaksian maupun penyerahan dokumen dari Kongres.

Penolakan tersebut dapat memicu perselisihan hukum antara pemerintah dan Kongres AS.

Trump Singgung Senator Demokrat, Ancaman Pemakzulan Menguat

Dalam unggahannya, Trump juga menyinggung Senator Demokrat Elissa Slotkin dari Michigan.

Sebelumnya, Slotkin menyampaikan bahwa Kongres perlu menyelidiki orang-orang yang membantu menjalankan kebijakan Trump.

Dalam sebuah acara di Universitas Chicago bulan lalu, Slotkin mengatakan dirinya ingin memberikan pesan pencegahan kepada orang-orang yang mempertimbangkan untuk bekerja di pemerintahan Trump.

Ia berharap calon pegawai pemerintah mempertimbangkan risiko yang mungkin mereka hadapi jika terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan tersebut.

Pernyataan Slotkin menuai kritik dari Partai Republik.

Senator Republik Mike Lee dari Utah menuding Slotkin mengancam anak muda yang ingin berkarier di dunia politik.

Slotkin membantah tuduhan tersebut dan menyebut Lee telah memelintir pernyataannya.

Baca Juga: AS Tawarkan Hadiah Rp 334 Miliar untuk Informasi Nuklir Iran

Sebelumnya, Departemen Kehakiman AS juga pernah menyelidiki Slotkin bersama sejumlah anggota parlemen Demokrat yang memiliki latar belakang keamanan nasional.

Penyelidikan itu dilakukan setelah mereka mengunggah video yang menyerukan personel militer dan intelijen agar menolak perintah ilegal dari pemerintahan Trump.

Namun, grand jury atau dewan juri investigasi menolak upaya untuk mendakwa mereka.

Di tengah ketegangan politik tersebut, Partai Demokrat juga memiliki peluang mengupayakan pemakzulan ketiga terhadap Trump.

Meski demikian, pimpinan Demokrat belum berkomitmen untuk mengambil langkah tersebut.

Secara prosedural, DPR AS hanya membutuhkan suara mayoritas sederhana untuk memakzulkan seorang presiden.

Namun, pencopotan presiden dari jabatannya membutuhkan dukungan dua pertiga suara di Senat.

Jumlah suara tersebut jauh melampaui kekuatan Demokrat di Senat saat ini.