Raja Malaysia Tegaskan Pengampunan Najib Tak Bisa Digugat 

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, memperoleh pengampunan bersyarat dari Raja Malaysia, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Keputusan tersebut memungkinkan Najib menjalani sisa hukuman penjara dalam kasus korupsi melalui mekanisme tahanan rumah.

Sultan Ibrahim menegaskan bahwa keputusan pengampunan itu telah memiliki ketentuan yang jelas sehingga tidak seharusnya dipersoalkan. Ia bahkan memperingatkan bahwa pihak yang mempertanyakan perintah tersebut sama saja dengan menentang titah raja.

Pernyataan itu disampaikan Sultan Ibrahim pada Sabtu (7/11/2026), ketika terjadi perselisihan antara Jaksa Agung Malaysia atau Attorney-General’s Chambers (AGC) dan tim pengacara Najib mengenai pelaksanaan pengampunan tersebut.

Sultan Ibrahim Tegaskan Pengampunan Najib Sudah Jelas

Dalam pernyataannya yang dikutip CNA, Sultan Ibrahim menjelaskan bahwa pengampunan bersyarat untuk Najib tidak berkaitan dengan perkara hukum lain yang juga menjerat mantan perdana menteri tersebut.

Ia juga memastikan seluruh persyaratan yang tercantum dalam perintah pengampunan telah dipenuhi.

Baca Juga : Trump Ungkap Ingin Jadi PM Israel Jika Warga AS Muak Dengannya

“Perintah pengampunan bersyarat ini jelas, tegas, dan tanpa ambiguitas, serta tidak berkaitan dengan kasus-kasus lain yang melibatkan dirinya,” kata Sultan Ibrahim.

Sultan Ibrahim menambahkan, pemberian pengampunan merupakan hak prerogatif raja sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Konstitusi Federal Malaysia. Ia meminta agar kewenangan tersebut dihormati sesuai kedudukan Malaysia sebagai negara monarki konstitusional yang menjunjung supremasi hukum.

“Mengingat seluruh persyaratan yang tercantum dalam perintah pengampunan bersyarat telah dipenuhi, setiap argumen yang mempersoalkan perintah tersebut sama saja dengan menentang titah Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong,” ujarnya.

Alasan Najib Razak Mendapat Pengampunan

Najib sebelumnya dinyatakan bersalah dalam perkara penyalahgunaan dana sebesar 42 juta ringgit Malaysia atau sekitar Rp187 miliar milik SRC International. Perusahaan tersebut merupakan bekas anak usaha 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Ia mulai menjalani hukuman penjara pada 2022 dengan vonis awal selama 12 tahun. Namun, pada 2024, Dewan Pengampunan Malaysia memutuskan memangkas masa hukumannya menjadi enam tahun.

Selain itu, denda yang semula mencapai 210 juta ringgit Malaysia atau sekitar Rp937 miliar dikurangi menjadi 50 juta ringgit atau sekitar Rp223 miliar.

Pada September 2026, Sultan Ibrahim memberikan pengampunan bersyarat yang memungkinkan Najib menjalani sisa masa hukumannya melalui tahanan rumah.

Salah satu ketentuan dalam pengampunan tersebut adalah pembayaran denda sebesar 50 juta ringgit Malaysia. Najib akhirnya melunasi denda itu pada Jumat (6/11/2026) melalui penggalangan dana yang dilakukan para pendukungnya.

Setelah pembayaran dilakukan, tim pengacara Najib berpendapat bahwa seluruh persyaratan pengampunan telah terpenuhi. Mereka pun meminta agar kliennya segera dipindahkan dari penjara ke kediamannya di Kuala Lumpur untuk menjalani tahanan rumah.

Jaksa Agung Malaysia Minta Pelaksanaan Tahanan Rumah Ditunda

Meski denda telah dibayarkan, Najib belum dipindahkan dari Penjara Kajang hingga Jumat malam. Situasi tersebut terjadi setelah AGC meminta agar pelaksanaan tahanan rumah ditangguhkan sementara karena masih terdapat persoalan hukum yang membutuhkan kejelasan.

AGC menyebut terdapat dua kemungkinan penafsiran mengenai dampak pembayaran denda 50 juta ringgit terhadap masa hukuman Najib.

Pertama, Najib tetap harus menjalani sisa hukuman dalam perkara SRC International melalui tahanan rumah hingga 23 Agustus 2028. Kedua, pembayaran denda tersebut dapat ditafsirkan sebagai tanda bahwa masa hukuman dalam perkara SRC International telah berakhir.

Persoalan ini menjadi penting karena Najib juga memiliki vonis terpisah dalam kasus 1MDB. Dalam perkara tersebut, ia dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun.

Berdasarkan putusan pengadilan, hukuman dalam kasus 1MDB baru mulai dijalankan setelah masa hukuman dalam perkara SRC International selesai. Artinya, penentuan waktu berakhirnya hukuman SRC International akan memengaruhi kapan Najib mulai menjalani vonis 15 tahun penjara dalam kasus 1MDB.

AGC juga menyampaikan bahwa permohonan Najib untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman dan pembayaran denda dalam kasus 1MDB selama proses banding telah ditolak Pengadilan Tinggi pada 14 Oktober 2026.

Lembaga tersebut menilai persoalan ini belum pernah terjadi sebelumnya sehingga diperlukan kepastian hukum sebelum pengampunan dapat dilaksanakan.

AGC menegaskan bahwa permintaan penundaan sementara bukan dimaksudkan untuk mempertanyakan ataupun membatalkan titah raja. Langkah tersebut, menurut lembaga itu, bertujuan memastikan pelaksanaan pengampunan dan putusan pengadilan tetap sesuai dengan ketentuan hukum.

Baca Juga : Ini Profil Presiden Paraguay yang Mundur Usai Bank Ueno Kolaps

AGC juga meminta agar status penahanan Najib tetap dipertahankan di tempatnya saat ini, dengan tetap mengikuti kewenangan dan arahan otoritas terkait.

Pengacara Najib Desak Kliennya Segera Dipindahkan ke Tahanan Rumah

Tim pengacara Najib dari Shafee & Co menolak sikap AGC. Mereka menilai tidak ada dasar hukum untuk tetap menahan kliennya di Penjara Kajang setelah seluruh persyaratan pengampunan bersyarat dipenuhi.

Menurut tim pengacara, pembayaran denda sebesar 50 juta ringgit Malaysia telah memenuhi ketentuan yang memungkinkan Najib menjalani sisa hukumannya melalui tahanan rumah.

Mereka juga mengklaim Pengadilan Tinggi telah mengeluarkan perintah resmi yang mengizinkan Najib keluar dari penjara setelah pembayaran denda dilakukan.

Selain itu, tim pengacara berpendapat AGC tidak memiliki kewenangan untuk menunda ataupun membatalkan pengampunan yang diberikan oleh raja. Mereka juga menilai proses hukum terpisah dalam kasus 1MDB tidak semestinya menghambat pelaksanaan pengampunan untuk perkara SRC International.

“Oleh karena itu, kami menuntut agar klien kami segera dibebaskan untuk menjalani tahanan rumah di kediamannya, sebagaimana diperintahkan Yang Mulia dan diarahkan Pengadilan Tinggi,” kata tim pengacara Najib.